Kompas.com - 26/03/2021, 16:04 WIB
Presiden Joko Widodo meninjau vaksinasi massal di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, Rabu (24/3/2021). Sumber: Biro Pers Sekretariat Presiden. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaPresiden Joko Widodo meninjau vaksinasi massal di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, Rabu (24/3/2021). Sumber: Biro Pers Sekretariat Presiden.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan para bupati untuk mengambil kebijakan cepat dalam rencana pembukaan kembali sekolah tatap muka secara terbatas.

Menurut Jokowi, bupati harus selalu memastikan apakah kasus Covid-19 mengalami kenaikan saat sekolah tatap muka digelar.

"Begitu dilonggarkan di sebuah sektor kita kadang-kadang mengintip terus ini Covid-19 nya naik atau tidak. Begitu kasusnya naik maka stop (pelonggaran)," ujar Jokowi saat memberi sambutan dalam peresmian pembukaan Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2021 di Istana Negara, Jumat (26/3/2021).

Baca juga: Satgas Covid-19: Sekolah Tatap Muka Dilakukan di 14 Provinsi, Disiapkan dalam 5 Tahap

"Para bupati juga harus seperti itu melihat dibukanya sekolah tatap muka terbatas. Cek betul ada kasus harian yang naik apa tidak. Begitu naik hati-hati, harus ada policy, harus ada kebijakan yang cepat," tegasnya.

Hal yang sama menurutnya berlaku untuk pembukaan pasar. Saat kasus Covid-19 naik akibat kegiatan di pasar, maka pembukaan dihentikan.

Jika tidak ada ketegasan dalam menghentikan, Presiden khawatir Covid-19 tidak akan bisa ditangani dengan maksimal.

Sejalan dengan itu, kegiatan ekonomi pun tidak mengalami perbaikan yang maksimal.

"Kalau tidak (tegas) maka Covid-19 tidak dapat (dituntaskan) dan ekonominya juga ndak dapat (membaik), turun terus. Hati-hati sebab ini berhubungan," tambahnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, ada 14 provinsi yang disebut telah siap melaksanakan pembelajaran tatap muka.

Hal ini berdasarkan keterangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada awal Januari 2021.

"Yang kita tahu bahwa awal Januari lalu kemendikbud menyatakan 14 provinsi siap melaksanakan kegiatan tatap muka," ujar Wiku dalam konferensi pers daring melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (25/3/2021).

Baca juga: 14 Provinsi Akan Buka Sekolah Tatap Muka Secara Bertahap, Ini Rinciannya

Keempatbelas provinsi yang dimaksud yakni Jawa Barat, DIY, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, NTB, Maluku Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Sulawesi Barat.

Meski demikian, Wiku menyebut pembukaan sektor pendidikan ini akan dilakukan secara bertahap.

Tahapan itu juga sesuai dengan prinsip pembukaan sektor sosial ekonomi untuk masyarakat yang produktif dan aman Covid-19.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Uji Formil UU KPK, Ahli: Tak Hanya KPK, MK Juga Mati

Soal Uji Formil UU KPK, Ahli: Tak Hanya KPK, MK Juga Mati

Nasional
Tenggelamnya KRI Nanggala jadi Momentum Evaluasi Alutsista Milik TNI

Tenggelamnya KRI Nanggala jadi Momentum Evaluasi Alutsista Milik TNI

Nasional
Densus 88 Tangkap Buron Teroris Yusuf Iskandar di Sukabumi

Densus 88 Tangkap Buron Teroris Yusuf Iskandar di Sukabumi

Nasional
Soal Batas Waktu WNA dari India Dilarang Masuk Indonesia, Ini Penjelasan Satgas Covid-19

Soal Batas Waktu WNA dari India Dilarang Masuk Indonesia, Ini Penjelasan Satgas Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Kerumunan di Konser Musik hingga Pusat Perbelanjaan Tak Terulang

Satgas Covid-19 Minta Kerumunan di Konser Musik hingga Pusat Perbelanjaan Tak Terulang

Nasional
Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Berapa Harga Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong? Ini Penjelasan Bio Farma

Nasional
Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Panglima TNI: Tenggelamnya KRI Nanggala Kehilangan bagi Kita Semua

Nasional
MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

MKD Segera Memproses Laporan Dugaan Pelanggaran Etik terhadap Azis Syamsuddin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X