Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/03/2021, 15:19 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi V Syarief Abdullah Alkadrie menilai keputusan pemerintah untuk melarang mudik Lebaran 2021 merupakan langkah yang baik.

Menurutnya, keputusan melarang mudik baik untuk meminimalisasi potensi penyebaran Covid-19.

"Soalnya kita ini kan belum aman," kata Syarief dalam keterangannya, Jumat (26/3/2021).

Ia mendukung keputusan pemerintah tersebut karena kondisi penyebaran Covid-19 di Indonesia dia nilai masih belum terkendali.

Baca juga: Soal Larangan Mudik Lebaran, Luhut: Memang Kita Enggak Punya Pilihan Banyak...

Di sisi lain, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Kalimantan Barat itu juga menilai upaya menekan penyebaran Covid-19 masih belum maksimal.

"Jumlah vaksinasi kan juga belum mencapai separuh atau target vaksinasi," ujarnya.

Syarif mengkhawatirkan, apabila pemerintah justru mengizinkan mudik Lebaran di tahun ini, akan meningkatkan penyebaran virus corona.

Apabila itu terjadi, kata dia, semakin memperberat tugas pemerintah dalam menanggulangi dan menghentikan penyebaran Covid-19.

"Mereka yang datang itu terdampak atau terpapar Covid-19, membuat kerepotan di daerah yang mereka datangi," nilai dia.

Baca juga: Ini Keputusan Lengkap Pemerintah soal Larangan Mudik Lebaran 2021

Oleh karena itu, Syarif meminta agar semua pihak memaklumi keputusan yang diambil pemerintah terkait larangan mudik Lebaran 2021.

Menurutnya, pemerintah mengambil keputusan tersebut dengan berbagai pertimbangan, salah satunya melindungi masyarakat dari ancaman Covid-19.

"Ini dalam rangka untuk mencegah kemudaratan yang lebih besar. Jadi mudarat itu lebih utama yang dicegah," tuturnya.

Sebaliknya, Syarif mengatakan bahwa masyarakat masih bisa merayakan Idul Fitri dengan berbagai cara.

Baca juga: Larangan Mudik Lebaran Berlaku untuk Seluruh Masyarakat, Tidak Hanya PNS

Salah satu cara yang dinilainya tepat untuk merayakan Idul Fitri dengan keluarga besar, tanpa pulang ke kampung halaman adalah dengan memanfaatkan teknologi.

"Kalau mau melepas kangen kan bisa video call, telepon. Saya kira sudah tidak ada batas-batas itu," kata dia.

Diketahui, pemerintah resmi melarang mudik Lebaran 2021 yang berlaku bagi semua pihak.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berdasarkan hasil rapat tingkat menteri, Jumat (26/3/2021).

Baca juga: Larangan Mudik Lebaran 2021, Menaker Minta Seluruh Pekerja Batasi Mobilitas ke Luar Kota

"Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan. Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat," ujar Muhadjir dalam konferensi pers secara virtual, usai rapat.

Pemerintah mengambil keputusan itu mengingat tingginya angka penularan dan kematian akibat Covid-19 setelah beberapa kali libur panjang, khususnya setelah libur Natal dan Tahun Baru.

Menurut Muhadjir, salah satu upaya pemerintah yang sedang dilakukan dalam penanganan Covid-19, yakni vaksinasi bisa berjalan maksimal.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Tahun Ini Akan Jadi Momen Kebangkitan Pariwisata Indonesia

Jokowi: Tahun Ini Akan Jadi Momen Kebangkitan Pariwisata Indonesia

Nasional
Hasil Pertemuan Jokowi-Surya Paloh Belum Disampaikan ke Publik, Pengamat: Tak Sesuai Keinginan Nasdem?

Hasil Pertemuan Jokowi-Surya Paloh Belum Disampaikan ke Publik, Pengamat: Tak Sesuai Keinginan Nasdem?

Nasional
Sekjen PDI-P: Saya Dengar, Pak Surya Paloh Sudah Lama Mau Ketemu Pak Jokowi

Sekjen PDI-P: Saya Dengar, Pak Surya Paloh Sudah Lama Mau Ketemu Pak Jokowi

Nasional
Tanam Pohon dan Bersih-bersih Kota Bandung, Sekjen PDI-P Sampaikan Pesan Megawati

Tanam Pohon dan Bersih-bersih Kota Bandung, Sekjen PDI-P Sampaikan Pesan Megawati

Nasional
Megawati Disebut Sudah Kantongi Nama Capres, Hasto: Tinggal Tunggu Momentum yang Tepat

Megawati Disebut Sudah Kantongi Nama Capres, Hasto: Tinggal Tunggu Momentum yang Tepat

Nasional
PDI-P Batal Gelar Konsolidasi di GBK 1 Juni: Ada Piala Dunia U-20, Digeser 24 Juni

PDI-P Batal Gelar Konsolidasi di GBK 1 Juni: Ada Piala Dunia U-20, Digeser 24 Juni

Nasional
Mengenal Inggit Ganarsih, Sosok yang Disinggung dalam Pesan Megawati ke Ridwan Kamil

Mengenal Inggit Ganarsih, Sosok yang Disinggung dalam Pesan Megawati ke Ridwan Kamil

Nasional
Di Tengah Isu Reshuffle, PDI-P Singgung Rabu Pon Momentum Ambil Keputusan Strategis

Di Tengah Isu Reshuffle, PDI-P Singgung Rabu Pon Momentum Ambil Keputusan Strategis

Nasional
Surya Paloh Bertemu Jokowi, Pengamat: Ada 2 Kemungkinan, Lepas Anies atau Pamitan

Surya Paloh Bertemu Jokowi, Pengamat: Ada 2 Kemungkinan, Lepas Anies atau Pamitan

Nasional
Soal Gugatan UU Desa ke MK, Apdes: Jangan Jadi Masalah Besar

Soal Gugatan UU Desa ke MK, Apdes: Jangan Jadi Masalah Besar

Nasional
Cerita PKN Dituding PKI Saat Proses Verifikasi Pemilu 2024

Cerita PKN Dituding PKI Saat Proses Verifikasi Pemilu 2024

Nasional
Partai Buruh Akan Gelar Aksi di DPR Tolak Perppu Cipta Kerja 6 Februari

Partai Buruh Akan Gelar Aksi di DPR Tolak Perppu Cipta Kerja 6 Februari

Nasional
PKS: Deklarasi Dukungan untuk Anies Hanya Masalah Timing dan Momentum

PKS: Deklarasi Dukungan untuk Anies Hanya Masalah Timing dan Momentum

Nasional
PDI-P Akan Hormati Apapun Putusan Terkait UU Desa, baik Gugatan di MK Maupun Wacana Revisi

PDI-P Akan Hormati Apapun Putusan Terkait UU Desa, baik Gugatan di MK Maupun Wacana Revisi

Nasional
Viral Foto Anak Korban Penculikan Diambil Organnya di Depok, Bareskrim: Hoaks!

Viral Foto Anak Korban Penculikan Diambil Organnya di Depok, Bareskrim: Hoaks!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.