Jokowi ke Bupati: Anggaran Daerah Jangan Diecer-ecer untuk Pembelanjaan

Kompas.com - 26/03/2021, 15:10 WIB
Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur Maluku, Murad Ismail, Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua memantau vaksinasi massal di Desa Hitu, Kecatan Leihitu Kabuoaten Maluku Tengah, Kamis (25/3/2021) Humas Pemkab Maluku TengahPresiden Joko Widodo didampingi Gubernur Maluku, Murad Ismail, Bupati Maluku Tengah Tuasikal Abua memantau vaksinasi massal di Desa Hitu, Kecatan Leihitu Kabuoaten Maluku Tengah, Kamis (25/3/2021)

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan para bupati agar tidak membagi-bagikan anggaran daerah kepada pos-pos pembelanjaan saja.

Menurut Presiden, bupati sebagai kepala daerah harus memiliki kemampuan mengatur skala prioritas anggaran daerah.

"Ini sering juga saya sampaikan, jangan membelanjakan (anggaran) untuk banyak pos belanja. Semuanya diberi, semua, semua, semua," ujar Jokowi saat memberi sambutan dalam peresmian pembukaan Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2021 di Istana Negara, Jumat (26/3/2021).

"Apakah tidak ada skala prioritas? Tahu prioritasnya yang mana?" lanjutnya.

Baca juga: Beri Bantuan Modal untuk Nelayan dan Pedagang, Presiden: Awas, Jangan Beli Handphone

Dia lantas mencontohkan kondisi apabila ada bupati yang bercita-cita membangun semua pasar di daerahnya dalam waktu lima tahun masa jabatan, maka seharusnya anggaran daerah dikonsentrasikan ke pos tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Atau apabila ada bupati ingin membuka sekian ribu hektare sawah baru, maka setidaknya ada 60-70 persen anggaran yang dialokasikan untuk hal itu.

Sehingga dalam jangka waktu tertentu program yang diprioritaskan pemda membuahkan hasil yang bisa dimanfaatkan masyarakat.

"Sehingga jangan semua uang diberikan ke dinas, lalu setiap tahun naik 10 persen semuanya. Enggak akan jadi itu barang. Percaya saya," tutur Jokowi.

"Sekali lagi, janganlah anggaran itu diecer-ecer, disebar ke semua pos belanja. Itu tidak akan jadi. Setahun, dua tahun, tahu-tahu sudah lima tahun tidak ada hasilnya karena uangnya diecer-ecer," tegasnya.

Baca juga: Pantau Vaksinasi di Halmahera Utara, Presiden: Saya Ingin Pastikan Vaksin Sampai ke Pelosok

Menurut Kepala Negara, konsolidasi anggaran di jajaran pemerintah daerah (pemda) perlu dilakukan.

Jokowi pun menekankan pentingnya pemda memiliki sedikit program. Paling tidak, ada dua program yang dijadikan skala prioritas.

"Yang itu dibiayai penuh untuk menghasilkan produk yang maksimal dan memberi manfaat langsung kepada rakyat," tambahnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidak PPKM Mikro di Cempaka Putih, Jokowi: Percuma Kebijakan Dibuat Kalau Tak Berjalan

Sidak PPKM Mikro di Cempaka Putih, Jokowi: Percuma Kebijakan Dibuat Kalau Tak Berjalan

Nasional
UPDATE 25 Juni: Ada 181.435 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Juni: Ada 181.435 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 25 Juni: Bertambah 8.557, Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 1.835.061 Orang

UPDATE 25 Juni: Bertambah 8.557, Pasien Sembuh dari Covid-19 Jadi 1.835.061 Orang

Nasional
UPDATE: Pasien Covid-19 Meninggal Lampaui 400 Orang Per Hari, Tertinggi Sejak 4 April 2021

UPDATE: Pasien Covid-19 Meninggal Lampaui 400 Orang Per Hari, Tertinggi Sejak 4 April 2021

Nasional
Nakes Wisma Atlet Gugur, Puan Ingatkan Masyarakat Taati Prokes

Nakes Wisma Atlet Gugur, Puan Ingatkan Masyarakat Taati Prokes

Nasional
Anggota dan Pegawai DPR Terpapar Covid-19, Ini Perkembangan Terbarunya

Anggota dan Pegawai DPR Terpapar Covid-19, Ini Perkembangan Terbarunya

Nasional
Satu dari Delapan Kasus Covid-19 Menimpa Usia Anak, Bagaimana Vaksinasinya?

Satu dari Delapan Kasus Covid-19 Menimpa Usia Anak, Bagaimana Vaksinasinya?

Nasional
UPDATE 25 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 127.422 Orang

UPDATE 25 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 127.422 Orang

Nasional
Jokowi: Saya Minta Betul Kepala Daerah Melaksanakan PPKM Mikro hingga Tingkat Bawah

Jokowi: Saya Minta Betul Kepala Daerah Melaksanakan PPKM Mikro hingga Tingkat Bawah

Nasional
UPDATE 25 Juni: Tambah 422, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 56.371 Orang

UPDATE 25 Juni: Tambah 422, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 56.371 Orang

Nasional
Jokowi Sidak ke Cempaka Putih, Pastikan PPKM Mikro Berjalan

Jokowi Sidak ke Cempaka Putih, Pastikan PPKM Mikro Berjalan

Nasional
UPDATE: Tambah 18.872 Orang, Total Kasus Covid-19 Indonesia 2.072.867

UPDATE: Tambah 18.872 Orang, Total Kasus Covid-19 Indonesia 2.072.867

Nasional
Temuan Kontras, Pelaku Penyiksaan dan Penghukuman Kejam Didominasi Polisi

Temuan Kontras, Pelaku Penyiksaan dan Penghukuman Kejam Didominasi Polisi

Nasional
Pimpinan Komisi III Harap Jampidmil Baru Bisa Menjiwai Asas Equality Before The Law

Pimpinan Komisi III Harap Jampidmil Baru Bisa Menjiwai Asas Equality Before The Law

Nasional
PKS Siapkan Kader untuk Capres 2024: Presiden PKS hingga Gubernur NTB dan Sumbar

PKS Siapkan Kader untuk Capres 2024: Presiden PKS hingga Gubernur NTB dan Sumbar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X