Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disinggung Masuk Partai Emas, Max Sopacua: Coba Cek ke Kemenkumham

Kompas.com - 26/03/2021, 13:03 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Max Sopacua berdebat dengan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Renanda Bachtar dalam acara Kompas TV, Kamis (25/3/2021).

Renanda mempertanyakan posisi Max Sopacua dalam berpolitik, apakah berada di Partai Emas atau Partai Demokrat versi KLB.

Max lantas membantah posisinya di Partai Emas dan meminta Renanda mengecek kebenarannya ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Pak Renanda ini jangan-jangan tidak pernah membaca. Kok dia menyinggung saya dengan Partai Emas. Dan dia menanyakan kepada saya, mana surat keluarnya dari Partai Emas? Bukalah itu di Kemenkumham sana, apakah ada yang namanya Partai Emas?" ucap Max dalam acara Kompas Petang, Kamis.

Baca juga: Pertanyakan Legal Standing Max Sopacua, Demokrat: Jadi Masih di Partai Emas atau Demokrat KLB?

Menurut Max, hingga kini Partai Emas baru sampai pada tahap gagasan dan berkumpul untuk membuat sebuah partai. Ia tidak terima namanya disangkutpautkan dengan Partai Emas.

"Dibilang bahwa saya ada di Partai Emas. Silakan cek ke Kemenkumham. Apakah ada partai yang namanya Partai Emas itu? Itu baru persiapan, belum ada itu Partai Emas," ucap Max.

Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama, Renanda menyinggung Max merupakan anggota Partai Emas.

Oleh karena itu, Renanda mempertanyakan legal standing Max saat ini apakah masih berada di Partai Emas atau sudah masuk ke Partai Demokrat versi KLB.

"Jadi Pak Max ini sebenarnya masih apa, pejabat tinggi di Partai Emas, atau sudah masuk Demokrat versi KLB. Karena harus jelas dulu legal standing-nya. Karena belum pernah dengar juga Pak Max ini dari partai mana," kata Renanda.

Baca juga: Ingatkan soal Anggaran Triliun untuk Bangun Hambalang, Max Sopacua Harap Kasusnya Dibuka Lagi

Adapun pertanyaan tersebut disampaikan Renanda sebelum menjawab tudingan Max soal keterlibatan Partai Demokrat dalam korupsi proyek Hambalang.

Kubu KLB menyelenggarakan konferensi pers di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kamis (25/3/2021) siang.

Saat konferensi pers tersebut, Max Sopacua meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas kasus korupsi Hambalang.

Sebab, ia menilai hingga kini masih ada nama-nama yang terlibat dalam kasus itu, tetapi belum tersentuh oleh hukum.

"Dari tempat ini kami serukan kepada lembaga hukum dalam hal ini KPK untuk menindaklanjuti apa yang belum dilanjutkan," kata Max dalam konferensi pers di Hambalang, Bogor, Kamis (25/3/2021), dikutip dari tayangan Kompas TV.

Baca juga: Berbekal Kesaksian Anas Urbaningrum, Max Sopacua Harap Ibas dan SBY Diperiksa untuk Kasus Hambalang

Max Sopacua sempat diberitakan bergabung dengan Partai Esa Masyarakat Sejahtera (Partai Emas).

Max diketahui keluar dari Partai Demokrat dan bergabung dengan Partai Emas pada Jumat (11/12/2020).

"Saya ingin mengatakan saya secara resmi meninggalkan Partai Demokrat dan menjadi bagian dari Partai Emas pimpinan Bu Hasnaeni,” ujar Max di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Emas di kawasan Kemang, Jakarta pada Jumat (11/12/2020) sore.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com