Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Berbekal Kesaksian Anas Urbaningrum, Max Sopacua Harap Ibas dan SBY Diperiksa untuk Kasus Hambalang

Kompas.com - 26/03/2021, 10:57 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Max Sopacua berharap agar Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ikut dipanggil memberi kesaksian terkait kasus korupsi proyek Hambalang.

Tak asal bicara, ia mengaku berani menyebut dua nama tersebut lantaran mendapat kesaksian dari mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Anas sendiri diketahui merupakan tersangka kasus proyek Hambalang.

"Siapa saja yang belum dipanggil dan lain-lain. Anas Urbaningrum sendiri mengatakan bahwa sebaiknya Pak SBY dan Ibas bisa juga bersaksi untuk kebenaran dan lain-lain," kata Max dalam acara Kompas Petang yang disiarkan Kompas TV, Kamis (25/3/2021).

Baca juga: Konflik Demokrat dan Kasus Hambalang yang Kembali Diungkit...

"Jadi kalau misalnya Pak Renanda (Wasekjen Demokrat kubu AHY) bilang, alangkah bagusnya kalau ini mau dibuka lagi, syukur Alhamdulillah, Puji Tuhan," sambungnya.

Max dan Renanda Bachtar dihadirkan dalam acara yang mengambil tema "Debat Panas Demokrat Kubu Moeldoko vs Kubu AHY Soal Kasus Korupsi Hambalang.

Pada acara tersebut, Max menekankan bahwa pihaknya menginginkan agar kasus korupsi Hambalang kembali dibuka ke publik.

Alasannya, kata dia, karena ada anggaran negara sebesar Rp 3 triliun yang masih belum terselesaikan dalam proyek tersebut.

"Bahwa ini kita buka karena anggaran negara itu terselip di situ itu kurang lebih Rp 3 triliun yang belum diselesaikan pak," ujarnya.

Baca juga: Kubu KLB Singgung Ibas Terkait Kasus Hambalang, Demokrat: Jika Tak Punya Bukti, Jangan Sibuk Fitnah

Lebih lanjut, ia juga menyebut bahwa Presiden Jokowi menginginkan agar proyek Hambalang yang mangkrak itu dapat dilanjutkan.

Mengetahui hal tersebut, kata dia, kubu KLB Deli Serdang sangat menyambut baik keinginan Presiden Jokowi.

"Itu memang yang kami dorong, Partai Demokrat hasil KLB di Sumatera Utara, Sibolangit, mendukung 100 persen apa yang mau dikatakan atau dilanjutkan pemerintah yang mau melanjutkan proyek Hambalang ini," ujarnya.

Sebelumnya, Max juga telah menyebut nama Ibas saat menggelar konferensi pers di Hambalang, Kamis.

Baca juga: Kubu Kontra-AHY Singgung Ibas Terkait Kasus Hambalang, Demokrat: Terus Menerus Fitnah

Sebelum menyebut nama Ibas, dia mengawali dengan pernyataan bahwa KPK semestinya menindaklanjuti keterangan saksi-saksi mengenai nama-nama yang disebut menikmati uang hasil korupsi proyek Hambalang.

Max tidak membeberkan secara detail nama-nama yang ia tuding terlibat dalam kasus tersebut.

Namun, ia menyebut, adik AHY, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas merupakan salah satu nama yang belum "tersentuh".

"Ya Mas Ibas sendiri belum (tersentuh), enggak diapa-apain, Mas Ibas juga disebutkan saksi berapa banyak oleh para saksi, kan belum, Yulianis menyebutkan juga begitu kan ya. Yang masuk penjara kan kita tahu siapa-siapa," ucap Max yang dikutip dalam siaran Kompas TV, Kamis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com