Konflik Demokrat dan Kasus Hambalang yang Kembali Diungkit...

JAKARTA, KOMPAS.com - Perkara korupsi terkait proyek Hambalang disinggung kubu kontra-Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam konferensi pers yang mereka gelar di Hambalang, Kamis (25/3/2021).

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat versi kubu kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang Max Sopacua menyatakan, pihaknya sengaja menggelar konferensi pers di Hambalang yang dinilainya menjadi monumen rontoknya elektabilitas Partai Demokrat.

"Kenapa kita buat di sini? Substansinya harus Anda catat, tempat inilah, proyek inilah adalah salah satu bagian yang merontokkan elektabilitas Partai Demokrat ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi," kata Max, Kamis, dikutip dari tayangan Kompas TV.

Baca juga: Kasus Hambalang: dari Nazaruddin, Anas, Hingga Dugaan Keterlibatan Ibas

Kasus korupsi proyek Hambalang memang tidak dapat dilepaskan dari Partai Demokrat.

Sebab, sejumlah kader Demokrat, termasuk mantan ketua umum Anas Urbaningrum, masuk bui lantaran kecipratan uang hasil korupsi.

Tidak hanya itu, usai terbongkarnya kasus Hambalang, perolehan suara Partai Demokrat pun turun drastis dibandingkan hasil Pemilu 2009 yang menempatkan Demokrat sebagai partai pemenang Pemilu.

Pada 2009, Demokrat meraup 20,85 persen suara. Angka tersebut turun menjadi 10,19 persen suara pada Pemilu 2014 dan 7,77 persen suara pada Pemilu 2019.

"Inilah hambalang awal pertama terjadinya masalah besar yang terjadi bagi Partai Demokrat," ujar Max.

Baca juga: Kubu Kontra-AHY Singgung Ibas Terkait Kasus Hambalang, Demokrat: Terus Menerus Fitnah

Max pun menyinggung penanganan kasus Hambalang yang dinilainya belum tuntas karena menurutnya masih ada sejumlah nama yang terlibat dalam kasus itu tetapi belum diproses oleh penegak hukum.

"Kami serukan kepada lembaga hukum dalam hal ini KPK untuk menindaklnjuti apa yang belum dilanjutkan sesuai statement-statement kemudian ada saksi-saksi terhadap siapa saja yang menikmati Hambalang ini," kata dia.

Max tidak membeberkan nama-nama yang ia tuding terlibat dalam kasus tersebut.

Namun, ia menyebut, adik AHY, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas merupakan salah satu nama yang belum disentuh KPK.

"Ya Mas Ibas sendiri belum (tersentuh), enggak diapa-apain, Mas Ibas juga disebutkan saksi berapa banyak oleh para saksi, kan belum, Yulianis menyebutkan juga begitu kan ya. Yang masuk penjara kan kita tahu siapa-siapa," kata Max.

Baca juga: Demokrat Sebut Konpers Kubu Kontra-AHY di Hambalang Bentuk Frustrasi

Max mengatakan, nama-nama yang terlibat dalam kasus tersebut mesti segera diproses hukum seperti nama-nama lainnya yang sudah lebih dahulu masuk penjara.

"Jangan dibiarkan orang lain menderita dan jangan biarkan orang lain berpangku tangan senang-senang, malah sebagai raja nanti di Partai Demokrat," ujar Max.

Minta maaf

Dalam kesempatan yang sama, juru bicara kubu KLB Muhammad Rahmad menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan Presiden Joko Widodo atas kegaduhan yang terjadi imbas konflik di Partai Demokrat.

"Kami atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia dan kepada pemerintahan Bapak Presiden Jokowi atas kegaduhan dan keresahan yang semestinya tidak perlu terjadi," kata Rahmad.

Baca juga: Kubu Kontra-AHY Minta Yasonna Sahkan AD/ART dan Kepengurusan Demokrat Hasil KLB Deli Serdang

Menurut Rahmad, kegaduhan tersebut disebabkan pernyataan dan cara-cara yang dilakukan oleh kubu AHY selama ini.

Ia menuding kubu AHY selama ini telah membangun narasi yang menyesatkan, antara lain dengan menuduh keterlibatan pemerintah dalam konflik ini serta menuduh kudeta terhadap partai dilakukan orang luar partai.

"SBY dan AHY juga telah memainkan playing victim, seakan akan menjadi pihak yang terzolimi dan mencitrakan diri kepada masyarakat luas bahwa Demokrat dan demokrasi harus diselamatkan," ujar Rahmad.

Ia juga meminta agar Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly segera membatalkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat tahun 2020 serta susunan kepengurusan Partai Demokrat yang dipimpin AHY.

"Selanjutnya, kami mohon Bapak Menteri Hukum dan HAM untuk mengesahkan AD/ART Partai Demokrat Tahun 2021 dan Susunan kepengurusan DPP Partai Demokrat pimpinan Bapak Moeldoko hasil KLB di Deli Serdang," ujar Rahmad.

Ia mengatakan, KLB di Deli Serdang dapat diselenggarakan tanpa berdasarkan AD/ART karena ia menilai AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 bertentangan Undang-Undang Partai Politik, misalnya, kata Rahmad, AD/ART Partai Demokrat tahun 2020 dibuat, dibahas, dan disahkan di luar kongres.

Kemudian, ia menyebut 14 pasal dalam AD/ART tahun 2020 melanggar ketentuan UU Parpol, salah satunya kekuasaan tertinggi yang berada di tangan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Baca juga: Profil AHY, Anak SBY yang Kini Digoyang Isu Kudeta Partai Demokrat

Rahmad pun meyakini Yasonna tidak akan terpengaruhi dengan pembangunan opini publik serta tekanan-tekanan dari pihak-pihak yang disebutnya sengaja menggangu jalannya pemerintahan.

"Kami yakin dan percaya, Bapak Menteri Hukum dan HAM bekerja profesional, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan sekelompok orang yang merusak demokrasi di Indonesia," kata Rahmad.

Respons Demokrat

Di lain pihak, Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan, partainya memiliki sikap tegas dan jelas terkait Hambalang, yakni nempersilakan penegak hukum untuk membuka kasus ini kembali.

"Jadikan prosesnya tetap terang-benderang seperti di era Bapak SBY. Jangan ada keraguan dalam mengusut kembali kasus ini jika dirasa memang diperlukan. Jangan tebang-pilih," kata Herzaky.

Ia pun menantang kubu kontra-AHY untuk membantu pengungkapan kasus Hambalang dengan menyerahkan bukti-bukti baru kepada penegak hukum.

"Jika memang tidak punya bukti apa-apa, jangan sibuk menebar fitnah dan hoaks. Sebaiknya diam saja, daripada mengotori ruang publik dengan kata-kata yang tak bermanfaat," kata dia.

Baca juga: Demokrat Sebut Marzuki Alie Bukan Siapa-Siapa Tanpa SBY

Selain itu, ia menilai langkah kubu kontra-AHY menggelar konferensi pers di Hambalang sebagai bentuk frustasi serta upaya menutupi rasa malu.

"Mereka mau mengalihkan isu dari rentetan kegagalan upaya kebohongan publik yang mereka lakukan selama dua pekan terakhir," kata Herzaky.

Rasa malu itu, kata Herzaky, disebabkan oleh tiga hal.

Pertama, kubu kontra-AHY awalnya mengaku akan segera memasukan berkas ke Kemenkumham tetapi nyatanya butuh waktu lebih dari satu minggu.

Lalu, laporan Marzuki Alie ke Bareskrim Polri ditolak, begitu pula laporan Moeldoko ke Polda Metro Jaya.

"Terakhir, gugatan Marzuki Alie dan kawan-kawan ke PN, dicabut karena ketidakyakinan mereka terhadap legal standing," kata dia.

Baca juga: AHY Digugat Eks Ketua DPC Rp 5 Miliar, Demokrat Siap Hadapi

Herzaky mengatakan, pihaknya saat ini akan fokus pada dua hal. Pertama, menunggu sikap Kemenkumham untuk menggugurkan permohonan yang diajukan kubu kontra-AHY.

Kedua, fokus pada gugatan hukum yang diajukan terhadap Jhoni Allen, Darmizal, dan nama-nama lainnya atas penggunaan atribut Demokrat dan pelaksanaan KLB yang dinilai bertentangan dengan hukum.

"Kami mengajak publik untuk tidak terpengaruh atas upaya pengalihan isu yang dilakukan para pelaku ‘Begal Politik’. Mari kita selamatkan demokrasi dari para pelaku ‘Begal Politik’ yang terus menebar fitnah dan hoaks," kata dia.