Mengenal Gratifikasi: Definisi, Dasar Hukum dan Tata Cara Pelaporannya

Wajib Lapor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme pada Bab II, Pasal 2 menyebut penyelenggara negara yang wajib melaporkan gratifikasi yaitu:

• Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara.
• Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
• Menteri
• Gubernur
• Hakim

Pejabat Negara Lainnya :

• Duta Besar
• Wakil Gubernur
• Bupati / Walikota dan Wakilnya
• Pejabat lainnya yang memiliki fungsi strategis :
• Komisaris, Direksi, dan Pejabat Struktural pada BUMN dan BUMD
• Pimpinan Bank Indonesia.
• Pimpinan Perguruan Tinggi.
• Pimpinan Eselon Satu dan Pejabat lainnya yang disamakan pada lingkungan Sipil dan Militer.
• Jaksa.
• Penyidik.
• Panitera Pengadilan.
• Pimpinan Proyek atau Bendaharawan Proyek.
• Pegawai Negeri.

Baca juga: Diperiksa KPK, Effendi Gazali: Supaya Adil, Vendor-vendor Besar Bansos Juga Harus Dipanggil

Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan No. 20 tahun 2001 meliputi :

• Pegawai pada : MA, MK
• Pegawai pada L Kementrian/Departemen &LPND
• Pegawai pada Kejagung
• Pegawai pada Bank Indonesia
• Pimpinan dan Pegawai pada Sekretariat MPR/DPR/DPD/DPRD Propinsi/Dati II
• Pegawai pada Perguruan Tinggi
• Pegawai pada Komisi atau Badan yang dibentuk berdasarkan UU, Keppres maupun PP
• Pimpinan dan pegawai pada Sekr. Presiden, Sekr. Wk. Presiden, Sekkab dan Sekmil
• Pegawai pada BUMN dan BUMD
• Pegawai pada Badan Peradilan
• Anggota TNI dan POLRI serta Pegawai Sipil dilingkungan TNI dan POLRI
• Pimpinan dan Pegawai dilingkungan Pemda Dati I dan Dati II

Baca juga: Setahun Harun Buron, ICW Nilai Sejak Awal KPK Tak Berniat Menangkap