Kejagung Sita 5 Mobil Mewah Tersangka Dugaan Korupsi Asabri

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Kejaksaan Agung menyita aset berupa lima unit mobil mewah milik tersangka kasus korupsi PT Asabri, IWS.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, lima unit mobil milik IWS yang disita penyidik yaitu Range Rover Sport 3.0, Range Rover, dan Range Rover. Kemudian, Toyota Camry dan Honda CRV.

"Kali ini penyitaan aset milik tersangka yang berhasil disita dalam perkara tersebut yakni aset-aset milik dan atau yang terkait tersangka IWS berupa lima unit mobil mewah," kata Leonard dalam keterangannya, Kamis (25/3/2021).

Baca juga: Dokumen Mal di Pontianak Diperiksa, Diduga Milik Tersangka Kasus Asabri Benny Tjokro

Leonard mengatakan, selanjutnya akan dilakukan penaksiran atau taksasi oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) terhadap aset tersangka yang telah disita untuk diperhitungkan sebagai penyelamatan kerugian keuangan negara di dalam proses selanjutnya.

Dalam perkara dugaan korupsi PT Asabri, penyidik juga telah menyita berbagai aset milik tersangka yang diduga terkait dengan perkara tersebut. Aset tersebut, antara lain, lahan, kendaraan dan barang mewah, kapal, serta belasan bus.

Sampai saat ini, ada sembilan tersangka dalam perkara dugaan korupsi Asabri. Kesembilan tersangka yaitu, yaitu Jimmy Sutopo selaku Direktur Jakarta Emiten Investor Relation dan Benny Tjokrosaputro selaku Direktur PT Hanson Internasional.

Tersangka lainnya, yaitu mantan Direktur Utama PT Asabri, Adam R Damiri dan Sonny Widjaja.

Baca juga: Kejagung Periksa 8 Saksi Terkait Dugaan Korupsi PT Asabri

Kemudian, BE selaku Direktur Keuangan PT Asabri periode Oktober 2008-Juni 2014 dan HS selaku Direktur PT Asabri periode 2013-2014 dan 2015-2019.

Ada pula IWS selaku Kadiv Investasi PT Asabri Juli 2012-Januari 2017, Heru Hidayat selaku Direktur PT Trada Alam Minera dan Direktur PT Maxima Integra, dan LP sebagai Direktur Utama PT Prima Jaringan.

Dalam perkara ini, kerugian negara ditaksir mencapai Rp 23,73 triliun. Saat ini penyidik Kejaksaan Agung sudah mulai melaksanakan proses klarifikasi penghitungan kerugian keuangan negara bersama auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).