Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Impor Beras, Sekjen PDI-P: Mendag Jangan Rendahkan Kecerdasan Rakyat

Kompas.com - 25/03/2021, 19:26 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto meminta Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tak merendahkan rakyat dalam kebijakan impor 1 juta ton beras.

Hasto menilai Lutfi kurang memahami paham tujuan bernegara yang berorientasi pada kesejahteraan umum.

"Dari aspek historis, ideologis, dan amanat konstitusi, serta pemahaman terhadap konstituen utama kekuasaan pemerintahan negara adalah petani rakyat, kebijakan tersebut sama sekali tidak benar," ujar Hasto dalam webinar Repdem bertajuk Impor Beras dan Garam, Kamis (25/3/2021).

Baca juga: Tak Perlu Impor, Buwas Tegaskan Stok Beras Aman

Meski tidak dilakukan dalam musim panen raya, Hasto menyebut, kebijakan impor beras merendahkan petani.

"Impor beras meski tidak dilakukan pada saat panen, merendahkan kecerdasan rakyat petani," sambung Hasto.

Hasto menyayangkan sikap Lutfi tentang kebijakan impor beras.

Ia menyebut sikap Lutfi tidak sesuai dengan keinginan Jokowi untuk mencintai produk dalam negeri.

Baca juga: Pengusaha: Boleh Impor Beras, tetapi Jangan Saat Panen Raya

"Presiden Jokowi selalu menegaskan komitmennya tidak impor beras, bahkan cintai produk dalam negeri. Lalu kenapa menteri perdagangan yang seharusnya mendorong ekspor, malah berkampanye untuk impor, bahkan menantang Presiden dengan mengatakan siap diberhentikan," katanya.

Lebih lanjut, Hasto mengungkapkan, kebijakan impor 1 juta ton beras, sama dengan menyia-nyiakan upaya Jokowi yang membangun infrastruktur untuk mencapai ketahanan pangan.

"Jangan sia-siakan Pak Jokowi yang sejak awal membangun waduk di mana-mana, yang sejak awal mengkampanyekan bagaimana kita berdaulat," imbuh Hasto.

Terakhir, Hasto meminta Lutfi untuk berhenti memberi alasan pada masyarakat untuk mengatakan bahwa impor beras mesti dilakukan.

"Mendag saudara Lutfi, jangan rendahkan kecerdasan rakyat dengan berbagai kalkulasi-kalkulasi yang sebenarnya untuk mengatakan impor itu harus dilakukan," pungkasnya.

Baca juga: KSP Sebut Impor Beras Tak Akan Direalisasikan dalam Waktu Dekat

Sebelumnya diberitakan Mendag Lutfi berjanji akan melepaskan jabatannya jika kebijakan impor beras terbukti salah.

Hal itu disampaikan Lutfi saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senun (22/3/2021).

"Saya mesti memikirkan yang tidak terpikirkan. Saya mesti mengambil keputusan yang tidak populer. Kalau memang saya salh, saya siap berhenti, tidak ada masalah," sebut Lutfi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com