Satgas Covid-19: Sekolah Tatap Muka Dilakukan di 14 Provinsi, Disiapkan dalam 5 Tahap

Kompas.com - 25/03/2021, 19:04 WIB
Siswa mencuci tangan saat akan memasuki area sekolah dalam pembelajaran tatap muka (PTM) di SMP Negeri Hindu 2 Sukawati, Gianyar, Bali, Selasa (23/3/2021). Pemerintah Kabupaten Gianyar membuka pembelajaran tatap muka bagi siswa SD dan SMP yang dimulai pada Selasa (23/3/2021) dengan menerapkan protokol kesehatan, mengatur jumlah siswa 20 orang setiap kelas serta membagi waktu belajar menjadi dua sesi, yakni sesi pertama pukul 07.30 WITA - 09.30 WITA dan sesi kedua 10.00 WITA - 12.00 WITA. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/aww. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra WibowoSiswa mencuci tangan saat akan memasuki area sekolah dalam pembelajaran tatap muka (PTM) di SMP Negeri Hindu 2 Sukawati, Gianyar, Bali, Selasa (23/3/2021). Pemerintah Kabupaten Gianyar membuka pembelajaran tatap muka bagi siswa SD dan SMP yang dimulai pada Selasa (23/3/2021) dengan menerapkan protokol kesehatan, mengatur jumlah siswa 20 orang setiap kelas serta membagi waktu belajar menjadi dua sesi, yakni sesi pertama pukul 07.30 WITA - 09.30 WITA dan sesi kedua 10.00 WITA - 12.00 WITA. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pelaksanaan pembukaan sekolah tatap muka di 14 provinsi harus dipersiapkan secara bertahap.

Tahapan itu juga sesuai dengan prinsip pembukaan sektor sosial ekonomi untuk masyarakat yang produktif dan aman Covid-19.

"Secara prinsip ada lima tahapan yang harus dilalui sebelum melakukan pembukaan sektor pendidikan. Yang pertama adalah tahapan prakondisi," ujar Wiku dalam konferensi pers daring melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (25/3/2021).

Baca juga: KPAI Minta Satgas Covid-19 Pastikan Kesiapan Sekolah jika Belajar Tatap Muka Diterapkan

Secara sederhana, kata dia, tahapan pertama ini dapat dipahami sebagai pemberlakuan kebiasaan baru.

Pemerintah berusaha menjamin proses adaptasi berjalan dengan baik melalui fasilitas dan sarana pendukung protokol kesehatan untuk memudahkan masyarakat. Kedua, adalah timing atau proses dalam menentukan waktu yang tepat.

Wiku menyebut tahapan ini mengacu kepada data epidemiologi, kesiapan institusi pendidikan dan ketersediaan fasilitas kesehatan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ketiga, adalah tahapan penentuan prioritas. Tahapan ini dilakukan dengan simulasi pembukaan oleh institusi percontohan terlebih dulu.

"Ini sebagai bahan pembelajaran bagi institusi lain untuk dapat diperluas cakupannya secara bertahap," ungkap Wiku.

"Pastikan simulasi dilakukan oleh semua elemen yang mencakup setiap aspek kegiatan belajar, baik dari berangkat sampai dengan pulang ke rumah. Karena peluang penularan bisa terjadi di mana saja," jelasnya.

Baca juga: Sekolah Tatap Muka di Jateng Mulai 5 April, Ini Jadwal dan Ketentuannya

Wiku pun mengingatkan bahwa nantinya transparansi operasional institusi percontohan pendidikan bisa menjadi bahan bagi institusi pendidikan lain bahkan kebijakan daerah maupun nasional.

Keempat adalah tahapan koordinasi pusat dan daerah, yang diimplementasikan secara timbal balik.

Menurut Wiku, antara pemerintah pusat dengan daerah, yakni dinas kesehatan, dinas pendidikan, institusi pendidikan serta orangtua murid.

"Koordinasi yang baik adalah kunci identifikasi masalah sedini mungkin agar dapat dicarikan solusinya dengan gotong-royong anggota masyarakat maupun pemerintah," ungkapnya.

Kelima adalah tahapan monitoring dan evaluasi pemantauan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi berdasarkan skenario dengan prinsip kebijakan gas dan rem.

Baca juga: KPAI: Sekolah Wajib Gelar Vaksinasi Sebelum Penerapan Pembelajaran Tatap Muka

Wiku menuturkan, setiap pelaporan yang diberikan akan menjadi input berharga dalam perluasan pembukaan sektor pendidikan maupun sektor lainnya.

Wiku menambahkan, pada Januari 2021 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyatakan ada 14 provinsi yang sudah siap melaksanakan kegiatan tatap muka.

Keempatbelas provinsi yang dimaksud yakni Jawa Barat, DIY, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, NTB, Maluku Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Sulawesi Barat.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta Kasus Tabung Oksigen Palsu: Dimodifikasi dari APAR hingga Terjual 20 Unit

Fakta Kasus Tabung Oksigen Palsu: Dimodifikasi dari APAR hingga Terjual 20 Unit

Nasional
Terjadi Lonjakan Kasus di Sumatera, Ketua DPD Minta Pemprov Segera Antisipasi Penyebaran Covid-19

Terjadi Lonjakan Kasus di Sumatera, Ketua DPD Minta Pemprov Segera Antisipasi Penyebaran Covid-19

Nasional
Dilaporkan DPD Demokrat ke Polda Jawa Barat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

Dilaporkan DPD Demokrat ke Polda Jawa Barat, Ini Respons Wamendes Budi Arie

Nasional
Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Istana Ajak Masyarakat Ikuti Upacara HUT ke-76 RI Secara Virtual

Nasional
44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

44.550 Pasien Covid-19 Sembuh dalam Sehari, Tertinggi selama Pandemi, Lewati Angka Positif Harian

Nasional
Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Luhut: Peningkatan Limbah Medis Mencapai 18 juta Ton, Sangat Membahayakan

Nasional
KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X