Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Perlu Impor, Buwas Tegaskan Stok Beras Aman

Kompas.com - 25/03/2021, 18:37 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama Bulog Budi Waseso (Buwas) memastikan stok beras dalam negeri sejauh ini aman.

Hal ini disampaikannya dalam webinar yang digelar Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) bertajuk "Impor Beras dan Garam, Adu Nasib Petani vs Pemburu Rente", Kamis (25/3/2021).

Menurut dia, data Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret hingga Mei 2020 stok beras surplus.

"Per hari ini beras CBP (Cadangan Beras Pemerintah) kita itu ada 902.000 ton, kurang lebih. Dengan tambahan serapan kemarin, dari 800 sekarang sudah nambah. Kalau secara keseluruhannya yang dikuasai Bulog itu mencapai 923.000 ton beras per hari ini," ujar Buwas dalam keterangan tertulis, Kamis (25/3/2021) sore.

Buwas memastikan bahwa Bulog hingga kini terus menyerap beras. Bahkan, dirinya akan turun langsung ke lapangan untuk membuktikan hal itu.

"Saya ingin membuktikan sendiri bahwa produksi dalam negeri itu memang cukup. Saya memegang apa yang disampaikan oleh pihak Kementerian Pertanian dengan BPS. Terus kalau saya tidak percaya, saya percaya dengan siapa?" tutur Buwas.

Baca juga: KSP Sebut Impor Beras Tak Akan Direalisasikan dalam Waktu Dekat

Karena itu, dirinya percaya apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo menggalakan pangan dan mencintai produk dalam negeri.

Di samping itu, ia mengaku heran ada wacana impor beras di tengah kondisi dalam negeri sedang panen raya.

"Belum apa-apa kita sudah menyatakan impor, apalagi yang mendasar yaitu beras. Apalagi ini masa panen. Yang ngomong soal impor kan bukan saya karena saya bukan pengambil kebijakan, bukan pengambil keputusan," kata dia.

Dia pun menegaskan, stok Bulog di seluruh Indonesia masih aman.

Pihaknya pun akan semaksimal mungkin menyerap beras di daerah-daerah dan menstok wilayah yang tidak memproduksi pangan.

"Sehingga saya ingin menjamin pangan itu aman, khususnya beras di seluruh Indonesia. Dan saya berkeyakinan bahwa kita ini bisa swasembada pangan, dan tidak perlu buru-buru menyatakan impor," ungkap Buwas.

Di sisi lain, Buwas meyakini bahwa sebetulnya tidak ada persoalan masalah beras.

Sebagai bukti, beras dibuat tidak hanya dirancang dari gabah, tapi ada juga yang terbuat dari jagung dan singkong.

Baca juga: Ombudsman Minta Pemerintah Tunda Impor Beras

"Ini sudah terbukti, kalau bicara beras, Indonesia Timur produksi sagu, kita produksi beras dari sagu. Ini sudah ada contohnya, sudah saya laboratoriumkan cuma belum saya publish. Ini wujud nyata saya ingin membantu terwujudnya kemandirian pangan dan kedaulatan pangan. Maka kita jangan seolah-olah begitu beras kurang, kita takut," kata Buwas.

Sebagai informasi terjadi polemik terkait kebijakan pemerintah untuk melakukan impor beras.

Adapun polemik yang terjadi disebabkan perbedaan data Kementerian Perdagangan dan Perum Bulog dua lembaga tersebut.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengklaim bahwa impor mesti dilakukan karena serapan Bulog pada beras tidak sesuai target yakni 1 juta ton untuk beras cadangan pemerintah.

Di sisi lain, Buwas mengatakan bahwa cadangan beras pemerintah yang dimiliki Bulog akan lebih dari 1 juta ton saat musim panen berakhir April nanti.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com