Waketum Golkar Sebut Mahkamah Partai Penting untuk Atasi Konflik Internal

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin menyebut, keberadaan mahkamah partai penting dalam sebuah partai politik untuk mengatasi gejolak yang ada di internal partai.

Hal tersebut diungkapkannya berdasarkan pengalaman Partai Golkar saat digoncang dualisme kepemimpinan pada 2014.

"Mahkamah partai juga sebagai lembaga yang netral, ini penting juga ada di dalam setiap partai. Kan Mahkamah Partai ini baru didirikan setelah terjadi banyak konflik di internal," kata Nurul dalam diskusi daring bertajuk "Merawat Soliditas Partai: Pembelajaran dari Pengalaman Partai-Partai Era Reformasi" Kamis (25/3/2021).

Baca juga: Dualisme Demokrat, dari Motif Pencapresan Moeldoko hingga Wacana Tiga Periode Jokowi

Menurut Nurul, mahkamah partai mampu menyelesaikan sengketa secara internal tanpa harus melibatkan pihak luar. Lembaga itu dinilai mampu merangkul kader-kader yang terlibat konflik dalam internal partai.

Di sisi lain, ia juga menyebut pentingnya menjaga soliditas internal partai politik agar mencegah terjadinya dualisme atau konflik dalam partai.

"Pentingnya menjaga soliditas internal partai politik. Karena seandainya kita solid di dalam, dari luar mau goyang-goyang itu susah. Tapi kalau dari dalamnya rapuh, maka itu akan jadi sangat mudah diganggu," jelasnya.

Poin berikutnya, Nurul mengingatkan agar para politisi mengutamakan sikap seorang negarawan.

Menurutnya, sikap seperti itu adalah sikap yang mementingkan kepentingan bangsa di atas segalanya.

Pada diskusi tersebut, Nurul awalnya menceritakan bagaimana partainya sempat digoncang dualisme kepemimpinan pada 2014.

Saat itu, kata dia, Partai Golkar memiliki dua kepemimpinan yaitu kubu Ketua Umum Aburizal Bakrie dan kubu Ketua Umum Agung Laksono.

Namun, pada 2016 para tokoh senior Partai Golkar seperti B.J. Habibie dan Jusuf Kalla turut serta 'turun gunung' untuk berupaya menyelesaikan konflik.

Nurul mengatakan, para tokoh senior akhirnya mengupayakan rekonsiliasi yang dilakukan dengan membentuk Mahkamah Partai Golkar. Kedua tokoh itu pun ditunjuk Partai Golkar memimpin tim transisi.

Ia menuturkan, pada akhirnya kedua kubu sepakat untuk menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) pada pertengahan 2016.

"Jadi upaya-upaya rekonsiliasi yang dilakukan oleh para senior ini berhasil untuk membuat satu rapimnas dan munaslub baru begitu," ucapnya.

Baca juga: Menanti Sikap Resmi Pemerintah atas Dualisme Partai Demokrat…

Munaslub pun digelar di Bali pada Mei 2016 atau 17 bulan sejak terjadinya dua munas pada 2014.

Hasil munaslub tersebut, kata dia, memilih Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2016-2019.

"Alhamdulillah hingga saat ini, kondisi internal Partai Golkar solid dengan dinamika yang stabil. Kalau ada keguritan-keguritan di sana-sini, kami menganggapnya ini sebagai suatau dinamika partai. Dan selama koridornya masih bisa ditolerir, kami membiarkan itu. Kecuali kalau sudah fatal," ucap Nurul.