Wapres: Indonesia Harus Kerja Keras Wujudkan SDM Unggul dan Sehat

Kompas.com - 25/03/2021, 17:16 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat membuka Rakernas BSI secara virtual, Kamis (25/2/2021). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Ma'ruf Amin saat membuka Rakernas BSI secara virtual, Kamis (25/2/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, Indonesia harus bekerja keras mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas unggul dan sehat.

Hal tersebut dikarenakan Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi pada tahun 2030–2040, yakni kondisi penduduk usia produktif antara 15–64 tahun lebih besar dibandingkan usia tidak produktif.

Ma'ruf mengatakan, bonus demografi tersebut akan menjadi sarana lompatan kemajuan bangsa apabila bisa dimanfaatkan.

Baca juga: Kepala BKKBN: Hasil Sensus Penduduk 2020, RI Masuki Periode Terbaik Bonus Demografi

Salah satu caranya adalah dengan memastikan bahwa kelompok usia produktif memang berkualitas unggul dan sehat.

"Namun saya melihat saat ini kita masih harus bekerja keras untuk mewujudkan SDM yang memiliki kualitas kesehatan unggul," kata Ma'ruf saat menjadi keynote speaker di webinar Universitas Indonesia (UI) bertema Ketahanan dan Kemandirian Kesehatan Menuju Indonesia Emas 2045, Kamis (25/3/2021).

Berdasarkan laporan World Health Statistics 2020 yang diterbitkan WHO, kata dia, angka kematian ibu melahirkan di Indonesia masih 177 per 100.000 kelahiran hidup.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jumlah tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Malaysia yaitu 29, Thailand 37, dan Vietnam 43 per 100.000 kelahiran hidup.

Baca juga: Tuberkulosis Masih Jadi Ancaman, Indonesia Negara dengan Beban TB Tertinggi Ketiga

Demikian pula dengan indikator tingkat kematian balita yang masih 25 per 1.000 kelahiran hidup, dibandingkan Malaysia 8, Thailand 9, dan Vietnam 21.

"Berbagai prevalensi penyakit seperti TBC dan malaria, Indonesia juga masih menempati tingkat teratas dibandingkan negara tetangga kita," kata dia.

Ini termasuk prevalensi balita stunting di Tanah Air yang masih tinggi.

Adapun terkait stunting, pemerintah masih terus berusaha mencapai target rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024.

Rencana itu dengan menurunkan prevalensi stunting balita dari 27,7 persen pada tahun 2019 menjadi 14 persen pada 2024.

Baca juga: Wapres Nilai Turunnya Kesadaran akan Risiko Penyakit Tidak Menular Berdampak ke BPJS



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketika Presiden Jokowi Tahu Stok Obat untuk Pasien Covid-19 Kosong...

Ketika Presiden Jokowi Tahu Stok Obat untuk Pasien Covid-19 Kosong...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Dugaan ICW dan Bantahan Moeldoko Terkait Ivermectin | Vaksin Covid-19 Turunkan Angka Kematian

[POPULER NASIONAL] Dugaan ICW dan Bantahan Moeldoko Terkait Ivermectin | Vaksin Covid-19 Turunkan Angka Kematian

Nasional
Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Jokowi Telepon Menkes: Saya Cari Obat Antivirus Enggak Ada

Nasional
Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Jubir Pemerintah: Cara Kerja Vaksin Covid-19 pada Dewasa dan Anak Sama Saja

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Eks Pejabat Kemenkes Bambang Giatno Rahardjo Dieksekusi ke Lapas Kelas I Surabaya

Nasional
Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Komnas HAM Minta Penegakan Aturan PPKM Gunakan Pendekatan Humanis

Nasional
Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Kemenkes: Bukan Hanya Vaksin Kita Berkompetisi, Obat-obatan Covid-19 Juga

Nasional
Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Ketum PBNU Kritik Penanganan Pandemi yang Tak Libatkan Masyarakat

Nasional
Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Pegawai Pertanyakan Putusan Dewas soal Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK

Nasional
Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Muhaimin Nilai Sistem Demokrasi Mesti Dievaluasi

Nasional
Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Tak Temukan Obat Covid-19 di Apotek, Jokowi: Terus Saya Cari Ke Mana?

Nasional
Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Said Aqil: PKB Harus Jadi Partai yang Dewasa dan Matang

Nasional
Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Kasus Kematian Saat Isolasi Mandiri Meningkat, Ini Respons Kemenkes

Nasional
Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Peringati Hari Anak Nasional, Kementerian KP Bagikan 1,2 Ton Ikan di Kampung Pemulung dan Lapas Anak

Nasional
Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Kritik Penanganan Pandemi, Muhaimin: Semua Serba Pemerintah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X