Wapres Nilai Turunnya Kesadaran akan Risiko Penyakit Tidak Menular Berdampak ke BPJS

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, kesadaran masyarakat Indonesia terhadap risiko penyakit tidak menular menurun.

Hal itu pula yang menyebabkan tingginya biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melalui program jaminan kesehatan nasional (JKN).

Pasalnya, masyarakat tidak melakukan pencegahan agar penyakit-penyakit tersebut tidak melanda mereka.

Baca juga: Wapres: Sistem JKN di Indonesia Masih Terpaku Pada Upaya Kuratif dan Rehabilitatif

"Tingginya biaya kesehatan yang harus ditanggung BPJS Kesehatan disebabkan menurunnya kesadaran masyarakat akan faktor risiko penyakit tidak menular," ujar Ma'ruf saat menjadi keynote speaker di webinar Universitas Indonesia (UI) bertema Ketahanan dan Kemandirian Kesehatan Menuju Indonesia Emas 2045, Kamis (25/3/2021).

Risiko penyakit-penyakit tidak menular tersebut antara lain seperti obesitas, merokok, kurangnya aktivitas fisik, dan rendahnya konsumsi buah dan sayuran.

Bahkan, kata dia, data BPJS Kesehatan tahun 2015–2018 menunjukkan bahwa penyakit jantung mulai diderita pada kelompok usia yang lebih muda, yaitu mereka yang berusia 31 tahun.

Sedangkan, diabetes dan stroke mulai banyak terjadi pada usia 41 tahun.

"Fakta itu perlu direnungkan agar dapat menjadi titik balik dalam melakukan transformasi sistem kesehatan di negara kita yang harus menekankan kepada pemberdayaan masyarakat agar hidup sehat," kata dia.

Baca juga: Jubir Wapres: Soal Sekolah Tatap Muka Belum Diputuskan

Hal tersebut, kata dia, pada dasarnya dapat ditempuh melalui berbagai program upaya promotif dan preventif.

Sebab selama ini, sistem JKN di Indonesia masih terpaku pada upaya kuratif dan rehabilitatif.

Ma'ruf mengatakan, upaya tersebut lebih mengandalkan rumah sakit untuk mengobati dibandingkan pemberdayaan masyarakat agar bisa hidup lebih sehat atau upaya promotif dan preventif.

"Gambaran tingginya biaya kesehatan memberikan kesadaran kepada kita bahwa keberadaan jaminan kesehatan nasional kita selama ini masih terpaku pada upaya kuratif dan rehabilitatif yang cenderung bertumpu pada rumah sakit dibandingkan dengan memberdayakan masyarakat agar hidup sehat melalui upaya promotif dan preventif," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Tuberkulosis Masih Jadi Ancaman, Indonesia Negara dengan Beban TB Tertinggi Ketiga

Salah satu proporsi pembiayaan tertinggi dalam JKN adalah pembiayaan penyakit tidak menular (PTM) katastropik.

Ma'ruf mengatakan, data Riset Kesehatan Dasar 2013 dan 2018 menunjukkan adanya peningkatan signifikan prevalensi penyakit tidak menular, yakni hipertensi dan diabetes melitus (DM).

Prevalensi hipertensi naik dari 25,8 persen menjadi 34,10 persen, sedangkan prevalensi DM naik dari 6,9 persen menjadi 10,9 persen.

"Data BPJS Kesehatan menunjukkan pada tahun 2019 total biaya yang dikeluarkan untuk menangani PTM katastropik mencapai Rp 20,27 triliun," kata Ma'ruf.

Selain itu, Indonesia juga masih menghadapi tantangan berbagai penyakit menular seperti tuberkulosis.

Indonesia merupakan negara dengan kasus tertinggi tuberkulosis ke-3 di dunia, setelah India dan China, dengan estimasi kasus sebanyak 842.000 per tahun.

Kasus kumulatif HIV sendiri dilaporkan mencapai 338.363 kasus, dan kasus kumulatif AIDS sebanyak 115.601 kasus per Maret 2019.