Revisi UU ITE Tak Masuk Prolegnas, Jubir Wapres: Pemerintah Siapkan Matang

Kompas.com - 25/03/2021, 10:29 WIB
Ilustrasi UU ITE Kompas.com/Wahyunanda KusumaIlustrasi UU ITE

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi mengatakan, pemerintah sudah memiliki persiapan matang tentang revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eletronik (UU ITE) meskipun tidak masuk ke dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2021.

Menurut Masduki, keputusan masuk atau tidaknya sebuah UU ke dalam prolegnas merupakan kewenangan DPR, termasuk dalam hal UU ITE ini.

"Tapi bukan berarti pemerintah tidak bekerja untuk bagaimana merumuskan perubahan-perubahan terkait UU ITE sejak Presiden menyatakan cukup tegas untuk melakukan revisi terhadap UU itu," kata Masduki, Rabu (24/3/2021).

Baca juga: Kritik Polri soal Beri Lencana, YLBHI: Bisa Munculkan Aksi Saling Lapor UU ITE

Ia mengatakan, saat ini beberapa kementerian sedang menggodok dan membahas kemungkinan-kemungkinan yang akan diubah dalam UU ITE.

Misalnya, pihak Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) yang membentuk sebuah tim dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang juga melakukan persiapan serupa.

"Nanti itu kan bisanya sebagai drafting kemudian disatukan, tinggal nanti apakah perubahan itu dari inisiatif DPR atau pemerintah. Dari sisi pemerintah kira-kira seperti itu. Ada disiapkan konsep yang cukup matang," kata dia.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, kata Masduki, langkah dari pemerintah yang sudah disiapkan juga dengan diterbitkannya edaran dari Kapolri.

Baca juga: Kabareskrim: Penyidik Langgar SE Kapolri soal UU ITE Pasti Kena Sanksi

Salah satu subtansi edaran tersebut menyatakan, apabila terjadi sengketa yang berhubungan dengan UU ITE maka diharapkan bisa diselesaikan secara damai.

"Pemerintah dalam hal ini pihak keamanan, polisi karena itu edaran dari Kapolri punya sifat mempelopori untuk bagaimana agar tidak terjadi saling gugat dalam konteks hukum," kata dia.

Di samping itu, melalui edaran tersebut juga diharapkan agar pihak kepolisian tidak menerima aduan hal terkait UU ITE jika aduan itu tidak langsung dari orang yang bersangkutan.

Sebab, yang terjadi selama ini banyak orang yang melaporkan orang lain karena merasa dirugikan.

Padahal, pihak yang dipermasalahkan orang yang dilaporkan, tidak melaporkannya.

Baca juga: Wamenkumham Akui Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Resahkan Masyarakat

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Melonjak, PP Muhammadiyah: Perlu Perhatian Super Serius

Kasus Covid-19 Melonjak, PP Muhammadiyah: Perlu Perhatian Super Serius

Nasional
Buku 'Hikayat Pohon Ganja' dalam Kasus Anji Tak Penuhi Klasifikasi untuk Disita

Buku "Hikayat Pohon Ganja" dalam Kasus Anji Tak Penuhi Klasifikasi untuk Disita

Nasional
Menpan-RB: Hak Cuti Perorangan untuk ASN Sementara Ditiadakan

Menpan-RB: Hak Cuti Perorangan untuk ASN Sementara Ditiadakan

Nasional
Perhimpunan Dokter Minta Pemerintah Transparan soal Data Varian Corona

Perhimpunan Dokter Minta Pemerintah Transparan soal Data Varian Corona

Nasional
Bantah Dukung Jabatan Presiden 3 Periode, tapi Komunitas Relawan Usung Jokowi-Prabowo 2024

Bantah Dukung Jabatan Presiden 3 Periode, tapi Komunitas Relawan Usung Jokowi-Prabowo 2024

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Aliran Uang ke Stepanus Robin dan Pengacara Maskur Husein

Periksa Saksi, KPK Dalami Aliran Uang ke Stepanus Robin dan Pengacara Maskur Husein

Nasional
Masker Kain Tak Lagi Disarankan, Boleh jika Melapisi Masker Medis

Masker Kain Tak Lagi Disarankan, Boleh jika Melapisi Masker Medis

Nasional
Hukuman Pinangki Dipangkas, Komnas Perempuan Sarankan MA Susun Pedoman Pertimbangan Hakim

Hukuman Pinangki Dipangkas, Komnas Perempuan Sarankan MA Susun Pedoman Pertimbangan Hakim

Nasional
Pemerintah Tiadakan Cuti Bersama Natal 2021 dan Ganti Dua Hari Libur Nasional

Pemerintah Tiadakan Cuti Bersama Natal 2021 dan Ganti Dua Hari Libur Nasional

Nasional
Prediksi Pandemi Covid-19 Berlangsung 3-5 Tahun, IDAI Minta Pemerintah Tarik Rem Darurat

Prediksi Pandemi Covid-19 Berlangsung 3-5 Tahun, IDAI Minta Pemerintah Tarik Rem Darurat

Nasional
Panglima TNI Ingatkan Pentingnya Sinergitas 4 Pilar Tekan Covid-19 di Madiun

Panglima TNI Ingatkan Pentingnya Sinergitas 4 Pilar Tekan Covid-19 di Madiun

Nasional
Tak Ambil Kebijakan Lockdown Instansi Pemerintah, Tjahjo: Pelayanan Publik Harus Jalan

Tak Ambil Kebijakan Lockdown Instansi Pemerintah, Tjahjo: Pelayanan Publik Harus Jalan

Nasional
Epidemiolog Sebut Kenaikan Kasus Covid-19 di Indonesia Sudah Diprediksi

Epidemiolog Sebut Kenaikan Kasus Covid-19 di Indonesia Sudah Diprediksi

Nasional
Penyitaan Buku 'Hikayat Pohon Ganja' Milik Anji Dinilai Bertentangan dengan KUHAP

Penyitaan Buku "Hikayat Pohon Ganja" Milik Anji Dinilai Bertentangan dengan KUHAP

Nasional
Ini Harta Kekayaan Panglima TNI, KSAL, KSAU, dan KSAD, Siapa yang Rajin Lapor LHKPN?

Ini Harta Kekayaan Panglima TNI, KSAL, KSAU, dan KSAD, Siapa yang Rajin Lapor LHKPN?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X