Tuberkulosis Masih Jadi Ancaman, Indonesia Negara dengan Beban TB Tertinggi Ketiga

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyakit tuberkulosis (TB) masih menjadi masalah kesehatan yang perlu diselesaikan di Indonesia.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, Indonesia tercatat sebagai negara dengan beban penyakit TB tertinggi ketiga di dunia.

Ia mengatakan, kasus TB di Indonesia jumlahnya kurang lebih 845.000 kasus dengan angka kematian mencapai 93.000 kasus.

"Indonesia merupakan negara dengan beban tuberkulosis tertinggi ketiga di dunia setelah India dan China," kata Ma'ruf di acara peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia secara virtual, Rabu(24/3/2021).

Baca juga: Arahan Wapres Maruf agar di Indonesia Bebas TB 2030

Ma'ruf mengatakan, dari jumlah kasus TB di Indonesia itu, baru 68 persen yang sudah ditemukan dan diobati.

Dengan demikian, masih ada 32 persen yang belum ditemukan sehingga rawan menjadi sumber penularan bagi masyarakat.

Oleh karena itu, meskipun saat ini pandemi Covid-19 masih berlangsung di Tanah Air, Ma'ruf berpesan agar upaya mengatasi TB tetap ditingkatkan.

"Sesuai perkiraan WHO, kematian akibat TB akan bertambah sejumlah 400.000 di seluruh dunia atau setiap jam bertambah sekitar 45 orang meninggal, jika kelangsungan layanan TB esensial terganggu selama pandemi Covid-19," kata dia.

Tingginya kasus TB di Indonesia, kata dia, jauh lebih besar dari pada beban akibat biaya pengobatan TB itu sendiri.

Akibat TB, negara kehilangan produktivitas masyarakatnya. Sebab, warga yang paling terdampak tuberkulosis adalah kelompok usia produktif.

Baca juga: Wapres: Indonesia Negara dengan Beban Penyakit TB Tertinggi Ketiga di Dunia

Lebih jauh Ma'ruf mengatakan, tuberkulosis merupakan penyakit menular klasik yang seharusnya sudah dapat diatasi.

Berdasarkan laporan WHO tahun 2020, sebanyak 1,4 juta orang meninggal akibat TB pada 2019, termasuk di dalamnya 208.000 orang dengan HIV.

Sampai saat ini, kata dia, di seluruh dunia TB menjadi salah satu dari 10 penyebab utama kematian akibat satu jenis infeksi.

Pada 2019, diperkirakan 10 juta orang di seluruh dunia menderita TB. Jumlah itu terdiri dari 5,6 juta laki-laki, 3,2 juta perempuan, dan 1,2 juta anak-anak.

Prevalensi TB juga dapat ditemukan di seluruh negara dan kelompok umur.

Target Indonesia bebas TB

Tingginya angka TB membuat Pemerintah Indonesia menargetkan bebas tuberkulosis pada 2030.

Target tersebut sejalan dengan yang ditetapkan Sustainable Development Goals (SDGs).

"Sedemikian pentingnya penanganan tuberkulosis, pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk mengeliminasi TB pada tahun 2030 sesuai target SDGs," kata Ma'ruf.

Baca juga: Wapres: Sumber Daya untuk Atasi Penyakit TB Terkuras ke Covid-19

Oleh karena itu, Ma'ruf memberikan arahan agar Indonesia bisa terbebas dari TB pada tahun 2030 nanti.

Pertama, meningkatkan intensitas edukasi, komunikasi, dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penyakit tuberkulosis.

Caranya yakni dengan meningkatkan kesadaran masyarakat agar memahami dan memiliki kemampuan dalam melakukan pencegahan terhadap penyakit tuberkulosis.

Kemudian, mendorong masyarakat yang terpapar risiko tuberkulosis atau memiliki gejala yang berhubungan dengan tuberkulosis agar segera melakukan pemeriksaan dan mendapatkan pengobatan.

"Termasuk mendorong pasien tuberkulosis agar memiliki kepatuhan dalam menjalani pengobatan sampai sembuh, serta memerangi stigma dan diskriminasi terhadap pasien tuberkulosis agar tidak dikucilkan," kata dia.

Arahan kedua, meningkatkan intensitas jangkauan ke masyarakat untuk menemukan pasien tuberkulosis.

Baca juga: Obat TBC, Efek Samping, Cara Minumnya

Kemudian, memastikannya masuk ke dalam sistem pengobatan tuberkulosis melalui layanan kesehatan yang tersedia.

Ketiga, melakukan penguatan fasilitas kesehatan, baik di puskesmas, klinik atau layanan kesehatan masyarakat lainnya.

"Penguatan fasilitas kesehatan ini juga harus disertai dengan peningkatan kemampuan petugas kesehatan dalam melakukan diagnosis dan pengobatan tuberkulosis serta memastikan ketersediaan obat-obatan tuberkulosis," kata dia.

Arahan terakhir, memperkuat sistem informasi dan pemantauan untuk memastikan agar pasien tuberkulosis menjalani pengobatan sampai sembuh.

Hal tersebut dibutuhkan untuk memutus rantai penularan dan menghindari kemungkinan kebal atau resisten terhadap obat.

"Meskipun dipandang sebagai penyakit menular klasik, yang dapat diobati, masalah TB tidak mudah diselesaikan karena dipengaruhi faktor sosial," kata Ma'ruf.

Faktor-faktor tersebut antara lain seperti kepadatan penduduk, permasalahan gizi, kemiskinan, dan kesadaran hidup sehat.

Sumber daya berkurang

Wapres Ma'ruf mengatakan, sumber daya untuk mengatasi penyakit TB di Tanah Air juga berkurang akibat pandemi Covid-19.

"Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap upaya dan layanan TB yang dapat mengakibatkan kemunduran dalam penanganannya," ujar Ma'ruf.

"Sumber daya saat ini terkuras untuk mengatasi pandemi sehingga kapasitas dalam mengatasi TB jauh berkurang," kata dia.

Ma'ruf mengatakan, salah satu faktor yang paling terdampak akibat pandemi Covid-19 adalah sistem pengumpulan dan pelaporan data kasus TB.

Menurut laporan WHO tahun 2020, data pelaporan kasus TB di lebih dari 200 negara menunjukkan penurunan yang signifikan.

Bahkan di India, Indonesia dan Filipina dilaporkan mengalami penurunan 25 persen sampai 30 persen antara Januari dan Juni 2020 dibandingkan periode yang sama tahun 2019.

Menurut WHO, menurunnya pelaporan data kasus tersebut dapat menyebabkan peningkatan dramatis dalam kematian tambahan akibat TB.

"Peringatan hari TB sedunia tahun ini di tengah-tengah pandemi Covid-19 semakin menyadarkan kita bahwa upaya untuk menyelesaikan persoalan TB bukan merupakan hal yang mudah," kata Ma'ruf.

Baca juga: 5 Penyakit Endemik di Indonesia, dari Malaria, DBD hingga TBC

Oleh karena itu, ia pun berharap penanggulangan TB tidak surut meskipun dalam situasi pandemi Covid-19.

Rugi Rp 136,7 miliar

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, penyakit TB kerap menyebar di lingkungan padat.

Kondisi sosial ekonomi yang rendah juga turut menjadi pemicu penyakit TB.

"Secara historis TB adalah penyakit yang kerap terjadi di lingkungan padat dengan kondisi sosial ekonomi yang serba kekurangan," kata Muhadjir dalam acara yang sama. 

TB juga terkait dengan faktor lingkungan, mulai dari polusi udara, asap rokok, pencemaran, hingga buruknya sanitasi lingkungan.

"Di Indonesia disampaikan bahwa banyak keluarga golongan sosial ekonomi rendah terkena TB dan pada kenyataannya TB menyerang siapa saja. Tidak hanya memilih dari kalangan ekonomi rendah," kata dia.

Menurut Muhadjir, dampak kerugian ekonomi akibat TB mencapai Rp 136,7 miliar per tahun.

Bahkan, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang mengidap TB diperkirakan kehilangan pendapatan sekitar 38 persen sampai 70 persen.

"Sehingga TB mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap produktivitas penduduk Indonesia," ujar mantan Menteri Pendidikan ini.

Baca juga: Sumberdaya Tersedot Covid-19, Temuan TBC di Blitar 25 Persen dari Target

Penyakit TB dapat menyerang semua kelompok umur sehingga dampaknya sangat luas.

Hal itu berpengaruh buruk terhadap pembangunan sumber daya manusia Indonesia ke depan.

Muhadjir mengungkapkan, 75 persen penyakit TB diderita oleh kelompok usia produktif.

Kemudian sebanyak 8,2 persen TB dialami oleh usia anak kurang dari 15 tahun.

"Hal ini menjadikan bukti bahwa kita perlu segera melakukan upaya mengeliminasi TB," kata dia.

Sejalan dengan target SDGs, kata Muhadjir, Indonesia sudah menandatangani kesepakatan bersama dengan semua pimpinan dunia untuk berusaha mencapai eliminasi TB pada 2030.

Oleh karena itu, pada peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia 2021 ini, Muhadjir mengingatkan soal evaluasi atas upaya-upaya yang telah dilakukan sebelumnya, salah satunya dengan akan menerbitkan peraturan presiden (perpres) dalam rangka mengentaskan penyakit TB.

Saat ini, perpres penanggulangan TB tersebut masih dalam proses penyusunan.

"Kami akan segera menerbitkan perpres yang akan berisi antara lain menekankan pentingnya jajaran multisektoral untuk terlibat di dalam intervensi pengendalian faktor risiko," kata Muhadjir.

Menurut Muhadjir, perpres ini diterbitkan karena strategi penanggulangan tuberkulosis melalui pendekatan sektor kesehatan saja tidak cukup.

Hal tersebut selama ini belum dapat menurunkan beban masalah TB di kawasan kasus TB tinggi seperti di Asia dan Afrika, termasuk Indonesia.

Sementara itu, intervensi pengendalian faktor risiko yang dimaksud Muhadjir dilakukan baik dalam peningkatan derajat kesehatan perseorangan, perubahan perilaku masyarakat, maupun peningkatan kualitas rumah tinggal pasien.

Demikian juga pencegahan pengendalian infeksi TB di fasilitas pelayanan kesehatan dan ruang publik.

Secara bersama-sama, kata dia, seluruh pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah harus bersinergi untuk menekan faktor-faktor risiko tersebut.

"Perlu ada intervensi dari semua sektor dan lingkungan yang ada dalam mengendalikan faktor-faktor risiko TB ini," kata dia.

Muhadjir mengatakan, arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul.

Dengan demikian, selain penanggulangan TB pemerintah juga perlu mengatasi persoalan stunting.

"Karena kondisi gizi yang buruk juga sudah menjadi salah satu faktor risiko sangat besar untuk infeksi TB kepada anak-anak kita," ujar Muhadjir.

Baca juga: Ikan Cupang Juga Bisa Terserang Penyakit TBC, Ini Gejalanya

Ia mengatakan, lintas sektor pusat dan daerah perlu memprioritaskan program kegiatan untuk menanggulangi kedua masalah kesehatan tersebut.

Caranya yakni dengan meningkatkan sumber daya, anggaran, sarana prasarana yang dibutuhkan baik kesehatan maupun sektor lainnya.

Angka penderita TB menurun

Sementara itu, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut, angka penderita tuberkulosis menurun drastis selama pandemi Covid-19.

Hal ini diduga karena selama pandemi aktivitas masyarakat di luar rumah sangat berkurang.

"Dalam tahun 2020 di masa pandemi Covid-19 angka penemuan TBC menurun sangat drastis," kata Budi dalam acara yang sama. 

Budi mengatakan, 316 dari 100.000 rakyat Indonesia saat ini terkena TBC.

Sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), ditargetkan angka tersebut turun jadi 65 per 100.000 rakyat menderita TBC di tahun 2030.