Kompas.com - 25/03/2021, 08:54 WIB
Sejumlah siswa kelas IX SMPN 13 Solo mengikuti simulasi PTM pada Kamis (18/3/2021). KOMPAS.com/LABIB ZAMANISejumlah siswa kelas IX SMPN 13 Solo mengikuti simulasi PTM pada Kamis (18/3/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Aturan mengenai pembelajaran tatap muka tengah disiapkan pemerintah menyusul Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro jilid 4.

Dalam PPKM jilid 4, kegiatan belajar mengajar boleh dilakukan secara tatap muka dan bertahap. 

 

Menurut Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, pemerintah saat ini sedang menyusun surat keputusan bersama (SKB) antar-kementerian dan lembaga perihal pembelajaran tatap muka.

"SKB tersebut masih dalam tahap finalisasi dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait beserta dengan detail dan standar operasionalnya," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (24/3/2021).

Baca juga: Aturan Pembelajaran Tatap Muka pada Masa Pandemi Segera Diterbitkan

Wiku mengatakan, aturan pembelajaran tatap muka pada masa pandemi disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan melibatkan pakar kesehatan. Aturan tersebut akan diterbitkan dalam waktu dekat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Akan diumumkan segera," ujar dia.

Menurut Wiku, pada prinsipnya aturan PPKM mikro jilid 4 membolehkan kegiatan pembelajaran tatap muka dilakukan bertahap dan dimulai dari institusi percontohan.

Namun demikian, kegiatan belajar mengajar harus tetap mengikuti protokol kesehatan pencegahan penularan virus corona secara ketat.

"Pengawasan yang dilakukan terkait dengan pembelajaran tatap muka akan mengacu pada surat keputusan bersama tersebut," kata Wiku. 

Dimulai dari perguruan tinggi

PPKM skala mikro jilid 4 berlangsung pada 23 Maret-5 April 2021.

Melalui kebijakan ini, pemerintah mengizinkan kegiatan perkuliahan dilakukan secara tatap muka.

"Kegiatan belajar mengajar mulai dapat dilakukan secara tatap muka untuk perguruan tinggi/akademi yang dibuka bertahap dengan proyek percontohan," kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto dalam konferensi pers daring, Jumat (19/3/2021).

Baca juga: 5 April Jateng Uji Coba Sekolah Tatap Muka, Ini 3 Hal yang Harus Diperhatikan

Airlangga mengatakan, belajar mengajar tatap muka hanya dapat dilakukan di perguruan tinggi/akademi.

Sementara itu, pembelajaran di tingkat SMA, SMK, atau di bawahnya tetap digelar secara daring.

Kegiatan belajar mengajar tatap muka di perguruan tinggi/akademi dilakukan secara bertahap dan dengan menerapkan protokol kesehatan.

"Berbasis peraturan daerah atau peraturan kepala daerah," ujar Airlangga.

Mendikbud minta sekolah beri opsi

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyebut, sekolah wajib memberikan pilihan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas setelah mayoritas guru dan tenaga kependidikan menerima vaksin Covid-19.

"Setelah mayoritas pendidik dan tenaga kependidikan divaksin dosis kedua dan selambatnya tahun ajaran baru, maka satuan pendidikan diwajibkan memberikan opsi layanan pembelajaran tatap muka secara terbatas," kata Nadiem dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR, Kamis (18/3/2021), mengutip laman Antara News.

Baca juga: Nadiem: Sekolah Wajib Sediakan Opsi Belajar Tatap Muka Setelah Guru Selesai Divaksinasi

Meski begitu, Nadiem kembali menegaskan bahwa PTM terbatas tetap memerlukan izin orangtua siswa, termasuk menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19 di lingkungan sekolah.

Oleh karena itu, walaupun satuan pendidikan mulai melaksanakan pembelajaran tatap muka, orangtua bisa memutuskan untuk menyertakan anaknya dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh.

Demikian juga dengan mereka yang memiliki penyakit penyerta yang tidak terkontrol. Mereka maka dilarang mengikuti pembelajaran tatap muka.

Protokol kesehatan jadi kunci

Nadiem juga mengatakan, dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka, kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan adalah kunci.

Ia meminta kepala satuan pendidikan, pemerintah daerah dan otoritas terkait wajib memantau pelaksanaan pembelajaran tatap muka secara terbatas, termasuk menghentikan sementara kegiatan pembelajaran kalau ada kasus penularan Covid-19 di lingkungan sekolah.

"Kepsek (kepala sekolah) harus memastikan seluruh pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan memenuhi seluruh protokol kesehatan, serta menyiapkan satgas Covid-19 di satuan pendidikan," kata dia. 

Baca juga: Pakar UGM: Sekolah Tatap Muka Lebih Menguntungkan

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 daerah, menurut dia, harus melakukan pemeriksaan rutin dan menghentikan pembelajaran tatap mula bila ditemukan kasus Covid-19 di lingkungan sekolah.

DKI siapkan uji coba

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih memutuskan untuk menyelenggarakan pembelajaran secara daring atau online.

Riza mengatakan, Pemprov DKI Jakarta saat ini masih menunggu perkembangan kasus Covid-19.

"DKI Jakarta sampai hari ini masih memutuskan untuk tetap online. Kami akan llihat nanti dalam berapa bulan ke depan seiring dengan meningkatkan vaksin, seiring dengan makin menurunnya kasus Covid-19," ucap Riza melalui rekaman suara yang diterima, Senin (22/3/2021).

Kendati demikian, Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang menyiapkan rencana uji coba pembelajaran tatap muka secara terbatas di beberapa sekolah untuk seluruh jenjang pendidikan.

Baca juga: Sekolah Tatap Muka di Jateng Mulai 5 April, Ini Jadwal dan Ketentuannya

Dia mengatakan, keputusan ini akan diumumkan oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana.

Dinas Pendidikan juga akan menentukan syarat serta protokol yang perlu dipenuhi selama uji coba pembelajaran tatap muka nantinya.

"Mudah-mudahan tidak akan lama lagi kami akan umumkan terkait program uji coba terbatas antara online dan offline," ucap Riza.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Pemerintah Kerja Siang Malam untuk Vaksinasi Covid-19 Massal

Jokowi: Pemerintah Kerja Siang Malam untuk Vaksinasi Covid-19 Massal

Nasional
Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Diharapkan Jadi Episentrum Baru Pembangunan Pemenuhan Hak Perempuan-Anak

Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Diharapkan Jadi Episentrum Baru Pembangunan Pemenuhan Hak Perempuan-Anak

Nasional
Kemendes PDTT: Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Percepat Pencapaian SDGs Desa

Kemendes PDTT: Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Percepat Pencapaian SDGs Desa

Nasional
Delapan Pegawai KPI Sudah Diperiksa Komnas HAM Terkait Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual

Delapan Pegawai KPI Sudah Diperiksa Komnas HAM Terkait Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual

Nasional
KPI Akan Tingkatkan Pengawasan Pegawai untuk Antisipasi Terulangnya Kasus Perundungan dan Pelecehan Seksual

KPI Akan Tingkatkan Pengawasan Pegawai untuk Antisipasi Terulangnya Kasus Perundungan dan Pelecehan Seksual

Nasional
Polri Akan Tetapkan Tersangka Dugaan Penganiayaan terhadap Muhammad Kece dalam Waktu Dekat

Polri Akan Tetapkan Tersangka Dugaan Penganiayaan terhadap Muhammad Kece dalam Waktu Dekat

Nasional
Kemenag akan Usul Pembentukan FKUB Tingkat Pusat

Kemenag akan Usul Pembentukan FKUB Tingkat Pusat

Nasional
Kejagung Sita 4 Aset Tanah Milik Teddy Tjokro dalam Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Sita 4 Aset Tanah Milik Teddy Tjokro dalam Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Jokowi: Meski Sudah Divaksin, Jangan Senang-senang Berlebihan

Jokowi: Meski Sudah Divaksin, Jangan Senang-senang Berlebihan

Nasional
Kedatangan 2 Juta Dosis Vaksin Sinovac, Total 273.603.790 Dosis Vaksin Covid-19 Sudah Diterima Indonesia

Kedatangan 2 Juta Dosis Vaksin Sinovac, Total 273.603.790 Dosis Vaksin Covid-19 Sudah Diterima Indonesia

Nasional
Kemensos Usulkan Anggaran Bansos Yatim Piatu Rp 11,64 Triliun, DPR Dukung agar Disetujui Kemenkeu

Kemensos Usulkan Anggaran Bansos Yatim Piatu Rp 11,64 Triliun, DPR Dukung agar Disetujui Kemenkeu

Nasional
Menteri PPPA: Kunci Utama Menyiapkan Manusia Berkualitas Ada di Desa

Menteri PPPA: Kunci Utama Menyiapkan Manusia Berkualitas Ada di Desa

Nasional
Jokowi: Covid-19 Tak Mungkin Hilang Total, tapi Kita Bisa Kendalikan Penyebarannya

Jokowi: Covid-19 Tak Mungkin Hilang Total, tapi Kita Bisa Kendalikan Penyebarannya

Nasional
Dugaan Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Penggil Bupati sebagai Saksi

Dugaan Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Penggil Bupati sebagai Saksi

Nasional
Elite Demokrat: Yusril Mengaku Netral, tetapi Kok Jadi Kuasa Hukum Moeldoko

Elite Demokrat: Yusril Mengaku Netral, tetapi Kok Jadi Kuasa Hukum Moeldoko

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.