Jhoni Allen Tuntut AHY Bayar Rp 55,8 Miliar atas Pemecatannya, Janji Disumbangkan ke Panti Sosial

Kompas.com - 25/03/2021, 08:25 WIB
Politikus Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun. Kompas.com/ Sabrina AsrilPolitikus Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jhoni Allen Marbun melalui tim kuasa hukumnya menuntut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membayar ganti rugi materiel dan imateriel atas pemecatan dirinya dari keanggotan partai sebesar Rp 55,8 miliar.

Tuntutan itu dibacakan tim kuasa hukum Jhoni Allen saat mengikuti sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2021).

"Menghukum tergugat I, tergugat II, dan tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil sebear Rp 5,8 miliar dan ganti rugi inmaterial sebesar Rp 50 miliar yang akan disumbangkan kepada panti sosial yang membutuhkan," kata tim kuasa hukum, dikutip dari Antara, Kamis (25/3/2021).

Baca juga: Sidang Perdana, Pengacara Jhoni Allen Sampaikan 9 Tuntutan Kepada AHY

Dalam gugatan tersebut, AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat sebagai tergugat I.

Kemudian, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya tergugat II dan Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan tergugat III.

Secara keseluruhan, ada sembilan tuntutan yang disampaikan tim kuasa hukum Jhoni Allen terhadap para tergugat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tim kuasa hukum mengatakan, pemecatan yang dilakukan partai terhadap kliennya merupakan perbuatan melawan hukum.

"Menyatakan tergugat I, tergugat II dan tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum," ujar tim kuasa hukum.

Baca juga: Soal PAW Jhoni Allen, Pimpinan DPR: Tidak Bisa Cepat

Kemudian, tim kuasa hukum meminta hakim menyatakan tidak sah dan atau batal demi hukum seluruh perbuatan atau putusan tergugat III terkait pemberhentian penggugat.

Selanjutnya, memerintahkan tergugat I, tergugat II, dan tergugat III untuk merehabilitasi harkat, martabat dan kedudukan penggugat seperti semula.

Tim kuasa hukum meminta meminta majelis hakim untuk menerima dan mengabulkan permohonan provisi secara keseluruhan.

"Serta memerintahkan tergugat I dan tergugat II untuk tidak melakukan tindakan apa pun sampai dengan gugatan ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap," kata tim kuasa hukum.

Baca juga: Digugat Jhoni Allen, Demokrat AHY Sebut Pemecatan Sesuai AD/ART

Atas gugatan tersebut, tim kuasa hukum tergugat meminta waktu sampai minggu depan untuk memberikan jawaban.

Ketua Majelis Hakim Buyung Dwikora pun menskors persidangan. Sidang akan dilanjutkan pada Rabu (31/3/2021) dengan agenda mendengarkan jawaban para tergugat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Nasional
Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Nasional
KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

Nasional
Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Nasional
Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Nasional
Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Nasional
Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Nasional
Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Nasional
KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

Nasional
'Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai', Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

"Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai", Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

Nasional
Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Nasional
Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Nasional
Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

Nasional
Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.