Seputar Seleksi CPNS 2021: Formasi Ditetapkan Akhir Maret, Peluang untuk Guru, dan Upaya Cegah Kecurangan

2. Diputuskan akhir Maret

Tjahjo menuturkan, rencana penetapan itu diperoleh dari usulan yang disampaikan oleh 588 instansi. Sementara itu, baru 539 instansi yang telah mengusulkan dengan dokumen lengkap.

Lalu, 49 instansi sudah mengusulkan dan sedang dalam proses melengkapi dokumen serta 32 instansi yang tidak mengusulkan kebutuhan ASN.

Dengan demikian, jumlah formasi yang akan dibuka pada rekrutmen calon ASN mendatang masih dapat berubah.

Baca juga: Catat, Ini Jumlah Formasi dan Jadwal Seleksi CPNS 2021

Tjahjo menargetkan, formasi yang akan dibuka dalam seleksi calon ASN dapat ditetapkan maksimal pada akhir Maret 2021.

"Kami merencakanan dengan BKN nanti mudah-mudahan akhir Maret ini akan kita putuskan berapa sebenarnya formasi yang dibutuhkan," kata dia.

3. Target 1 juta guru belum tercapai

Melihat jumlah rencana penetapan ASN yang dipaparkan Tjahjo, target pemerintah untuk merekrut satu juta guru PPPK belum tercapai.

Rencana penetapan guru PPPK baru berada pada angka 565.633, padahal pihaknya sudah menyiapkan ruang bagi guru PPPK sebanyak 1.002.616 orang.

"Satu juta guru ini kok ya begitu sulit sekali belum bisa mencapai target padahal sudah dipersiapkan anggaran oleh ibu menteri keuangan," kata Tjahjo.

Baca juga: Menpan RB: Kok Sulit Capai 1 Juta Guru PPPK, Padahal Menkeu Sudah Siapkan Anggarannya

Sebagai jalan keluar, kata Tjahjo, kuota yang tersisa akan dialokasikan untuk penerimaan tahun depan.

"Kami sepakat bahwa seandainya tidak memenuhi kuota target maksimal nanti akan dialokasikan untuk tahun depan, berikutnya, itu intinya," ucap  dia. 

4. Ada 9.495 Formasi bagi guru madrasah

Tjahjo mengatakan, pemerintah akan mengalokasikan 9.495 formasi bagi guru madrasah di lingkungan Kementerian Agama dalam seleksi PPPK mendatang.

"Khusus untuk Kementerian agama akan dialokasikan, sementara ini, 9.495 formasi bagi guru madrasah di lingkungan Kementerian Agama untuk mengakomodasi guru-guru eks THK-II Kementerian Agama yang tidak dapat mengikuti seleksi PPPK pada tahun 2019 yang lalu," kata Tjahjo.