Kompas.com - 25/03/2021, 06:38 WIB
Ketua Umum Partai Buruh Muchtar Pakpahan menjadi saksi dalam Pengadilan Rakyat Republik Indonesia, dengan terdakwa mantan Presiden Soeharto (almarhum), di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (13/2/2008). Dalam sidang tersebut, Muchtar menceritakan pengalamannya saat ditahan pada era pemerintahan Soeharto. KOMPAS/PRIYOMBODOKetua Umum Partai Buruh Muchtar Pakpahan menjadi saksi dalam Pengadilan Rakyat Republik Indonesia, dengan terdakwa mantan Presiden Soeharto (almarhum), di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (13/2/2008). Dalam sidang tersebut, Muchtar menceritakan pengalamannya saat ditahan pada era pemerintahan Soeharto.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pada Rabu 24 Mei 1995, setelah sembilan bulan mendekam di Rutan Tanjung Gusta, Muchtar Pakpahan akhirnya dapat menghirup udara segar.

Sebuah acara syukuran pun digelar di Kantor Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Utankayu Utara, Jakarta Timur.

Ucapan syukur ditandai dengan pelepasan dua ekor merpati putih. Di kaki kedua burung itu diikat potongan kertas bertuliskan, Teruskan Perjuangan dan Salam Untukmu Buruh.

"Pelepasan burung ini juga sebagai lambang perdamaian, cinta kasih, syukur atas kebebasan, kesetiaan terhadap perjuangan serta meneruskan cita-cita perjuangan," ujar Muchtar, dikutip dari arsip Harian Kompas, 26 Mei 1995.

Baca juga: Obsesi Muchtar Pakpahan Membela Rakyat Tertindas...

Muchtar ditahan atas tuduhan mendalangi aksi unjuk rasa buruh di Medan pada April 1994. Ribuan buruh kala itu menggelar rangkaian aksi unjuk rasa di sejumlah kota.

Mereka melakukan mogok sampai aksi turun ke jalan, menyerukan tuntutan kenaikan upah, dan segala macam aspirasi.

Aksi tersebut kemudian menimbulkan ekses berupa kerusuhan. Beberapa tokoh SBSI ditangkap, termasuk Muchtar, karena dianggap sebagai penggerak unjuk rasa buruh.

Ketua Umum SBSI itu divonis tiga tahun penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Medan. Kemudian, di tingkat banding, hukumannya diperberat menjadi empat tahun.

Namun, permohonan kasasi Muchtar dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA). Ia dinyatakan bebas murni.

MA menilai, telah terjadi kesalahan penerapan hukum oleh pengadilan tingkat pertama, yakni salah menafsirkan unsur menghasut dari pasal 160 KUHP.

"Kami tidak memusuhi pemerintah atau berbagai pihak lainnya. Perjuangan kami demi pembaruan organisasi perburuhan, kebebasan berserikat, perbaikan nasib buruh sekaligus memperbaiki kesejahteraan bangsa,” ucap Muchtar.

Membela buruh

Muchtar tidak pernah bercita-cita menjadi praktisi hukum, apalagi memimpin serikat buruh. Saat masih SMA, Muchtar ingin menjadi dokter.

Baca juga: Kesederhanaan di Balik Sosok Muchtar Pakpahan yang Vokal Membela Buruh

Begitu lulus, ia melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Methodis, Medan, Sumatera Utara, atas bantuan sang kakak, Budianto.

Namun, perjalanan hidup Muchtar berubah. Ia kerap membaca artikel koran mengenai aktivitas sejumlah tokoh pergerakan mahasiswa tahun 1970-an, mulai dari Hariman Siregar (Ketua DM UI), Muslim Tampubolon (Ketua DM ITB), Nelson Parapat (aktivis GMKI USU Medan) hingga Sufri Helmi Tanjung (tokoh HMI IAIN Medan).

Pria kelahiran 21 Desember 1953 itu pun meninggalkan kuliah kedokterannya, kemudian mendaftar di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tiga Sekretaris Pribadi Edhy Prabowo Mengaku Mendapat Rp 5 Juta dari Andreau Misanta

Tiga Sekretaris Pribadi Edhy Prabowo Mengaku Mendapat Rp 5 Juta dari Andreau Misanta

Nasional
Masyarakat yang Kembali dari Mudik Diminta Karantina Mandiri 5×24 Jam

Masyarakat yang Kembali dari Mudik Diminta Karantina Mandiri 5×24 Jam

Nasional
Kekhawatiran Jokowi atas Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Lebaran

Kekhawatiran Jokowi atas Lonjakan Kasus Covid-19 Usai Lebaran

Nasional
Kunjungan Kerja ke Riau, Jokowi Tinjau Pembangunan Tol hingga Vaksinasi Massal

Kunjungan Kerja ke Riau, Jokowi Tinjau Pembangunan Tol hingga Vaksinasi Massal

Nasional
Banyak Pelanggaran Protokol Kesehatan, Pemda Diminta Evaluasi Operasional Tempat Wisata

Banyak Pelanggaran Protokol Kesehatan, Pemda Diminta Evaluasi Operasional Tempat Wisata

Nasional
Masyarakat Diminta Tak Khawatir soal Penghentian Sementara Penggunaan Vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547

Masyarakat Diminta Tak Khawatir soal Penghentian Sementara Penggunaan Vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547

Nasional
Satgas: Vaksin Merah Putih Akan Digunakan dalam Vaksinasi Covid-19 Program Pemerintah

Satgas: Vaksin Merah Putih Akan Digunakan dalam Vaksinasi Covid-19 Program Pemerintah

Nasional
Satgas: Pergerakan Arus Balik Setelah 21 Mei Diperkirakan Mencapai 2,6 Juta Orang

Satgas: Pergerakan Arus Balik Setelah 21 Mei Diperkirakan Mencapai 2,6 Juta Orang

Nasional
Jokowi: Penularan Covid-19 Harus Ditekan, Jangan Hanya Lihat Sisi Ekonomi

Jokowi: Penularan Covid-19 Harus Ditekan, Jangan Hanya Lihat Sisi Ekonomi

Nasional
Dilaporkan Pegawai yang Tak Lolos TWK, Pimpinan KPK: Kami Hormati

Dilaporkan Pegawai yang Tak Lolos TWK, Pimpinan KPK: Kami Hormati

Nasional
Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

Nasional
Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Nasional
Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung 'Gas dan Rem'

Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung "Gas dan Rem"

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Nasional
Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X