IDI Minta Pemerintah Tahan Kebijakan yang Berpotensi Naikkan Risiko Penularan Virus Corona

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto meminta pemerintah menahan kebijakan yang berpotensi meningkatkan risiko penularan Covid-19.

Hal itu disampaikan Slamet, menyusul angka pasien Covid-19 yang terus meningkat.

"Pemerintah jangan aneh-aneh dululah. Sebaiknya menahan kebijakan-kebijakan yang berisiko dapat meningkatkan penularan Covid-19," jelasnya pada Kompas.com, Rabu (24/3/2021).

Slamet khawatir, angka penurunan penyebaran virus corona saat ini hanya sementara.

Baca juga: Jika Wacana Sertifikat Vaksinasi sebagai Syarat Bepergian Berlaku, IDI Minta Jangan Ada Diskriminasi

Sabab dalam pengamatan Slamet, beberapa kasus penyebaran corona kembali tinggi di beberapa negara Eropa.

"Di beberapa negara Eropa seperti Finlandia, Prancis, dan German kasus (penularan Covid-19) juga kembali meningkat. Belajar dari situ, kita semestinya waspada. Jangan-jangan penurunan jumlah kasus penularan Covid-19 di Indonesia hanya mereda sementara," paparnya.

Slamet berharap pemerintah baru mengeluarkan kebijakan tentang event, sekolah tatap muka, dan mudik setelah kasus penularan Covid-19 menurun.

"Jadi lebih baik pemerintah menahan kebijakan itu dulu. Agar kasus infeksi Covid-19 menurun. Paling tidak setelah kasus dibawah 1.000 per hari, baru kebijakan bisa dijalankan," pungkasnya.

Baca juga: Minta Pemerintah dan Masyarakat Anggap Serius Virus Corona Varian Baru, IDI: Bisa Sebabkan Second Wave

Sebagai informasi berdasarkan data pemerintah hari ini total kasus kematian akibat Covid-19 di Tanah Air mencapai 39.983.

Angka itu bertambah setelah hari ini terdapat 118 pasien tutup usia.

Data yang sama menunjukan, terdapat 5.227 kasus positif virus Corona hari ini.

Dengan demikian jumlah total kasus Covid-19 mencapai angka 1.476.452 kasus sejak diumumkan pertama kali pada 2 Maret 2020.

Juru Bicara Satgas Covid-19, Wiku Adi Sasmito meminta pemerintah daerah yang wilayahnya alami peningkatan kasus kematian untuk melakukan pembenahan penanganan pasien positif corona.

Baca juga: [HOAKS] Pernyataan IDI terkait Pandemi Covid-19

Wiku mengatakan penekanan angka kematian ditentukan oleh kecepatan melakukan upaya 3T.

"Kecepatan deteksi melalui testing dan kecepatan perawatan atau treatment," sebut Wiku dihubungi Kompas.com.

Adapun penambahan kasus kematian terjadi di 5 provinsi di Indonesia.

Yaitu Provinsi Jawa Timur dengan penambahan kasus kematian per minggu mencapai 168 kasus.

Disusul oleh Banten dengan 54 kasus, Lampung naik 13 kasus, Sulawesi Tengah naik 9 kasus dan Jambi sebanyak 8 kasus.