Kompas.com - 24/03/2021, 10:41 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat membuka Rakernas BSI secara virtual, Kamis (25/2/2021). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Ma'ruf Amin saat membuka Rakernas BSI secara virtual, Kamis (25/2/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, mengubah persepsi masyarakat tentang wakaf uang membutuhkan upaya yang besar.

Sebab selama ini masyarakat masih menilai bahwa wakaf hanya bisa dilakukan dengan barang atau tanah untuk masjid, makam, atau madrasah.

"Ini memang pekerjaan besar mengubah persepsi, pemahaman masyarakat (tentang wakaf uang), yang kalau dalam bahasa fiqih-nya ini, ini masalah-masalah yang terbarukan," kata Ma'ruf dalam webinar bertajuk Potensi Wakaf Besar tapi Literasinya Rendah yang disiarkan daring, Kamis (4/3).

Baca juga: Wapres soal Wakaf Uang: Yang Penting Bukan Fisiknya, tapi Manfaatnya

Ma'ruf memastikan, wakaf uang yang akan terkumpul nantinya tidak berbentuk uang secara fisik, tetapi lebih kepada nilainya.

Oleh karena itu, ia pun berharap agar masyarakat tidak ragu melakukan wakaf uang.

Nilai tersebut, kata dia, akan diinvestasikan dalam berbagai portofolio yang aman dan menguntungkan.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian manfaatnya pun akan diberikan kepada penerima wakaf (wakif).

"Jadi Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang baru diluncurkan diharap sebagai literasi masyarakat jika wakaf bisa dalam bentuk uang," kata Ma'ruf.

Baca juga: Soal Wakaf Uang, Wapres: Seharusnya Masyarakat Berterima Kasih pada Pemerintah

Dalam hal wakaf uang, kata dia, Ma'ruf juga memastikan kembali bahwa pemerintah hanya memfasilitasi melalui koordinasi Badan Wakaf Indonesia (BWI).

BWI akan melakukan pengelolaan wakaf uang yang terjamin melalui lembaga penerima wakaf berupa bank.

Setelah melalui bank, kata dia, nantinya wakaf dikembangkan agar nilainya tidak boleh kurang atau hilang.

"Hasilnya nanti dikembalikan kepada nazir sesuai niat si pemberi wakaf untuk apa? Untuk dibuat pendidikan? Untuk sosial? Untuk beasiswa? Atau untuk pengembangan ekonomi masyarakat?" ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Harap 2023 Seluruh Wilayah di Indonesia Terjangkau Internet

Wapres Harap 2023 Seluruh Wilayah di Indonesia Terjangkau Internet

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Anggota DPR Minta Pemerintah Kaji Pemberlakuan Lockdown

Kasus Covid-19 Melonjak, Anggota DPR Minta Pemerintah Kaji Pemberlakuan Lockdown

Nasional
Mensos Risma Dinilai Siap Sambut Era Digital

Mensos Risma Dinilai Siap Sambut Era Digital

Nasional
Saat Masyarakat Kaltim Pertanyakan Kepastian Pembangunan Ibu Kota Negara...

Saat Masyarakat Kaltim Pertanyakan Kepastian Pembangunan Ibu Kota Negara...

Nasional
Luhut Minta NTT Persiapkan Diri  Sebagai Lokasi Side Event KTT G20 Tahun 2022

Luhut Minta NTT Persiapkan Diri Sebagai Lokasi Side Event KTT G20 Tahun 2022

Nasional
Elektabilitas Airlangga 5,3 Persen, Golkar Optimistis Raih Kursi RI 1

Elektabilitas Airlangga 5,3 Persen, Golkar Optimistis Raih Kursi RI 1

Nasional
Panglima TNI: Percepatan Vaksinasi Jadi Strategi Tekan Kasus Covid-19 di Kudus

Panglima TNI: Percepatan Vaksinasi Jadi Strategi Tekan Kasus Covid-19 di Kudus

Nasional
Satgas Covid-19 Percepat Proses Penelusuran untuk Temukan Varian Baru Jadi 1 Minggu

Satgas Covid-19 Percepat Proses Penelusuran untuk Temukan Varian Baru Jadi 1 Minggu

Nasional
Sidang UU Cipta Kerja, antara Penjelasan DPR dan Presiden soal Proses Pembentukan UU

Sidang UU Cipta Kerja, antara Penjelasan DPR dan Presiden soal Proses Pembentukan UU

Nasional
Wapres Harap Konsumen Indonesia Pilih Produk Dalam Negeri dari UMKM

Wapres Harap Konsumen Indonesia Pilih Produk Dalam Negeri dari UMKM

Nasional
Kasus Covid-19 di Kompleks Parlemen Merebak, DPR Batasi Kehadiran Rapat dan Tiadakan Kunker

Kasus Covid-19 di Kompleks Parlemen Merebak, DPR Batasi Kehadiran Rapat dan Tiadakan Kunker

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, PBNU Minta Umat Ibadah di Rumah dan Hindari Kerumunan

Lonjakan Kasus Covid-19, PBNU Minta Umat Ibadah di Rumah dan Hindari Kerumunan

Nasional
Covid-19 Melonjak, Satgas: Perketat Prokes, Kita Tak Tahu di Mana Potensi Penularan

Covid-19 Melonjak, Satgas: Perketat Prokes, Kita Tak Tahu di Mana Potensi Penularan

Nasional
Kunjungi Lapas Tangsel, Komisi III DPR Sampaikan 3 Isu Utama

Kunjungi Lapas Tangsel, Komisi III DPR Sampaikan 3 Isu Utama

Nasional
Pengamat: Buronan Adelin Lis Bisa Dipulangkan dengan Pengawalan Kejagung di Pesawat Komersial

Pengamat: Buronan Adelin Lis Bisa Dipulangkan dengan Pengawalan Kejagung di Pesawat Komersial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X