Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei SMRC: Mayoritas Responden Setuju Vaksin Covid-19 Diberikan Gratis

Kompas.com - 23/03/2021, 18:47 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas warga Indonesia setuju vaksin Covid-19 diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat.

Hal ini menjadi temuan survei lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis pada Selasa (23/3/2021).

"Mayoritas warga 80 persen lebih setuju bahwa vaksin wajib diberikan secara gratis kepada warga," kata Direktur Riset SMRC Deni Irvani, Selasa.

Kendati demikian, menurut survei, sebanyak 15 persen responden ingin agar kebijakan vaksinasi gratis tidak diberlakukan untuk seluruh warga. Kelompok ini lebih setuju jika vaksin berbayar bagi kalangan mampu.

Sementara, 5 persen responden tidak menjawab pertanyaan terkait vaksinasi gratis ini.

Masih dalam survei yang sama, 71 persen warga percaya bahwa pemerintah mampu menyediakan vaksin Covid-19 sesuai kebutuhan.

Baca juga: Survei SMRC: 29 Persen Responden Tak Mau Divaksinasi Covid-19

"Ada yang tidak percaya, proporsinya, tidak percaya atau sangat tidak percaya kalau dijumlahkan 23 persen. Jadi banyak yang percaya," ujar Deni.

Survei juga menemukan bahwa 46 persen warga mantap untuk mengikuti vaksinasi Covid-19. Sementara, 29 persen mengaku enggan divaksin.

Kemudian, ada 23 persen yang masih pikir-pikir untuk mengikuti vaksinasi, dan 2 persen lainnya tak menjawab pertanyaan ini.

Deni menyebut, jumlah warga yang tak mau divaksin cukup besar. Hal ini perlu mendapat perhatian pemerintah.

"Kalau kita kaitkan dengan target (vaksinasi) bisa mencapai 71 persen penduduk, proporsi ini tentu masih kurang dari target yang dicanangkan oleh pemerintah," kata dia.

Untuk diketahui, survei digelar selama 28 Februari-8 Maret 2021. Survei melibatkan 1.064 responden yang dipilih secara acak.

Survei dilakukan dengan metode wawancara dan memiliki margin of error sebesar 3,07 persen.

Baca juga: Survei SMRC: Mayoritas Warga Pulau Jawa yang Tak Mau Divaksin Ada di DKI Jakarta

Adapun vaksinasi Covid-19 di Indonesia sudah dimulai sejak 13 Januari 2021.

Vaksinasi diberikan pemerintah secara cuma-cuma. Namun, pemerintah juga membuka skema vaksinasi gotong royong yang memungkinkan perusahaan membeli vaksin dan selanjutnya diberikan secara gratis ke karyawan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

Nasional
Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

Nasional
Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

Nasional
KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

Nasional
Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

Nasional
Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com