Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Sayangkan RUU Pemilu Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Kompas.com - 23/03/2021, 18:27 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Hasan menyayangkan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) tak masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Ia menilai revisi UU Pemilu penting untuk dibahas, berkaca pada pelaksanaan Pemilu 2019 yang menguras energi.

"Kemudian sangat menguras biaya, dan juga bisa memecah konsentrasi masyarakat karena pada waktu yang bersamaan begitu banyak yang harus dipilih," kata Marwan dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (23/3/2021).

Baca juga: Penolakan Pemerintah Revisi UU Pemilu dan Bantahan Terkait Anies atau Gibran...

"Untuk itu kami memandang RUU Pemilu ini sangat penting untuk kita masukkan kita bahas di Prolegnas prioritas 2021," tuturnya.

Kendati demikian, Marwan mengatakan, fraksinya mendukung pengesahan Prolegnas Prioritas 2021.

"Prinsipnya kami setuju, namun kami harapkan kita dapat memilih dan memilah karena tidak mungkin 33 UU itu kita selesaikan semua pada 2021," ujarnya.

Lebih lanjut, Marwan mengatakan, Demokrat mendukung sejumlah RUU yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti RUU Obat dan Makan, RUU Daerah Kepulauan, RUU Perlindungan Data Pribadi dan RUU Otsus Papua.

"Dan UU lainnya yang kami rasa dibutuhkan oleh rakyat Indonesia saat ini," pungkasnya.

Baca juga: Mensesneg Bantah Penolakan Revisi UU Pemilu dan Pilkada untuk Halangi Anies

Sebelumnya, pemerintah dan Komisi II DPR sepakat untuk mengeluarkan revisi UU Pemilu dari daftar Prolegnas prioritas 2021, Selasa (9/3/2021).

Revisi UU Pemilu menjadi persoalan ketika ada suara berbeda yang disampaikan pemerintah. Sejak Januari lalu, Presiden Joko Widodo disebut melakukan konsolidasi dengan partai politik agar pembahasan revisi tak dilanjutkan.

Alasannya, kondisi pandemi Covid-19 yang belum teratasi dan perlunya fokus semua pihak diarahkan kepada penanganan pandemi.

Baca juga: Antisipasi UU Pemilu Tak Direvisi, KPU Usul Tahapan Pemilu 2024 Selama 30 Bulan

 

Selain itu, pemerintah juga mengkhawatirkan potensi gangguan yang terjadi jika pilkada diselenggarakan pada 2022 dan 2023.

Keinginan pemerintah itu sempat bertolak belakang dengan suara sejumlah fraksi partai di DPR.

Selain normalisasi jadwal pilkada, salah satu agenda revisi yaitu mengubah ambang batas parlemen (parliamentary threshold).

Namun, fraksi-fraksi di DPR yang sempat setuju merevisi UU Pemilu kemudian berbalik 180 derajat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Amicus Curiae' Megawati, Ganjar: Momentum agar MK Tak Buat April Mop

Soal "Amicus Curiae" Megawati, Ganjar: Momentum agar MK Tak Buat April Mop

Nasional
Ke Teuku Umar, Ganjar Jelaskan Alasannya Baru Silaturahmi dengan Megawati

Ke Teuku Umar, Ganjar Jelaskan Alasannya Baru Silaturahmi dengan Megawati

Nasional
Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Ganjar Tak Persoalkan Kehadiran Mardiono di Acara Halal Bihalal Golkar

Nasional
KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

KPK Akan Ladeni Argumen Eks Karutan yang Singgung Kemenangan Praperadilan Eddy Hiariej

Nasional
Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Menlu Retno Beri Penjelasan soal Tekanan agar Indonesia Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
'One Way', 'Contraflow', dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

"One Way", "Contraflow", dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

Nasional
Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Nasional
KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com