Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kode Inisiatif: MK Kabulkan 4 Perkara yang Tidak Penuhi Ambang Batas Perolehan Suara

Kompas.com - 23/03/2021, 17:48 WIB
Sania Mashabi,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Muhammad Ihsan Maulana mengatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan empat perkara yang pengajuannya tidak memenuhi ambang batas perolehan suara untuk mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada 2020.

Adapun dari empat perkara tersebut terdiri dari tiga perkara dikabulkan sebagian dan satu perkara dikabulkan seluruhnya.

"Sembilan perkara yang melewati ambang batas sesuai ketentuan dalam Pasal 158 Undang-Undang Pilkada," kata Ihsan dalam diskusi daring, Selasa (23/3/2021).

Secara keseluruhan, MK memang memutus sembilan perkara yang melewati ambang batas perolehan suara dan tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan sengketa.

Namun empat perkara dikabulkan dan lima perkara dinyatakan tidak dapat diterima oleh mahkamah.

Baca juga: Kode Inisiatif: MK Kabulkan 17 Perkara Sengketa Pilkada 2020

"Empat perkara yang melewati ambang batas dan dikabulkan oleh MK adalah sengketa di Kota Banjarmasin, Kabupaten Nabire, Kabupaten Yalimo dan Kabupaten Boven Digoel," ujarnya.

Ihsan melanjutkan, ada 23 perkara yang memang masuk ambang batas perolehan suara untuk mengajukan permohonan sengketa.

Sementara jumlah perkara yang diputus oleh MK yakni sebanyak 32 perkara. Jika dirincikan sebanyak 16 daerah diperintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang.

Kemudian satu daerah melakukan penghitungan suara ulang, 10 perkara ditolak dan lima dinyatakan tidak dapat diterima.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

GASPOL! Hari Ini: Kuda-kuda Paloh dan Jokowi, Oposisi Rasa Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Kuda-kuda Paloh dan Jokowi, Oposisi Rasa Koalisi?

Nasional
Kapolda Kaltim Diminta Lepas 9 Petani yang Ditangkap karena Lawan Pembangunan Bandara IKN

Kapolda Kaltim Diminta Lepas 9 Petani yang Ditangkap karena Lawan Pembangunan Bandara IKN

Nasional
YLBHI Kecam Penangkapan 9 Petani Sawit di Wilayah IKN

YLBHI Kecam Penangkapan 9 Petani Sawit di Wilayah IKN

Nasional
Makassar New Port yang Diresmikan Jokowi Masuk 5 Pelabuhan dengan Rapor Hijau

Makassar New Port yang Diresmikan Jokowi Masuk 5 Pelabuhan dengan Rapor Hijau

Nasional
Susunan Hakim yang Adili Gugatan Orang Tua Brigadir J ke Ferdy Sambo dkk

Susunan Hakim yang Adili Gugatan Orang Tua Brigadir J ke Ferdy Sambo dkk

Nasional
Beri Mandat Maju Pilgub DKI ke Ridwan Kamil dan Ahmed Zaki, Golkar: Yang Paling Baik yang Dicalonkan

Beri Mandat Maju Pilgub DKI ke Ridwan Kamil dan Ahmed Zaki, Golkar: Yang Paling Baik yang Dicalonkan

Nasional
Sambangi Istana, DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Undang Jokowi Hadiri Muktamar Ke-20

Sambangi Istana, DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Undang Jokowi Hadiri Muktamar Ke-20

Nasional
Stok Beras Bulog Melimpah, Mendag Zulhas Imbau Masyarakat Konsumsi Beras Bulog

Stok Beras Bulog Melimpah, Mendag Zulhas Imbau Masyarakat Konsumsi Beras Bulog

Nasional
Sentil Andhi Pramono Terima Rp 80 Juta Saat Terpapar Covid-19, Jaksa KPK: Sakit Saja Dapat Uang

Sentil Andhi Pramono Terima Rp 80 Juta Saat Terpapar Covid-19, Jaksa KPK: Sakit Saja Dapat Uang

Nasional
Hak Angket Diprediksi 'Goyang' Pemerintahan Jokowi Jika Disetujui DPR

Hak Angket Diprediksi "Goyang" Pemerintahan Jokowi Jika Disetujui DPR

Nasional
Opini Dugaan Kecurangan Pemilu Semakin Kuat Jika DPR Setuju Hak Angket

Opini Dugaan Kecurangan Pemilu Semakin Kuat Jika DPR Setuju Hak Angket

Nasional
Golkar Usung Ridwan Kamil atau Ahmed Zaki di Pilgub DKI?

Golkar Usung Ridwan Kamil atau Ahmed Zaki di Pilgub DKI?

Nasional
Tanggapi Rumah Mewah Menteri di IKN, Menpan-RB: Lebih Kecil Dibanding yang di Jakarta

Tanggapi Rumah Mewah Menteri di IKN, Menpan-RB: Lebih Kecil Dibanding yang di Jakarta

Nasional
Mahfud: Hak Angket dan Gugatan Hukum Berjalan Paralel tapi Akibatnya Beda

Mahfud: Hak Angket dan Gugatan Hukum Berjalan Paralel tapi Akibatnya Beda

Nasional
Kapolri Naikkan Pangkat 4 Kombes Jadi Brigjen

Kapolri Naikkan Pangkat 4 Kombes Jadi Brigjen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com