Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Siapkan Strategi untuk Edukasi Masyarakat soal Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 23/03/2021, 17:35 WIB
Tatang Guritno,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA.KOMPAS.com - Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman menilai, pemerintah perlu menyiapkan strategi untuk mengedukasi masyarakat terkait vaksinasi Covid-19.

Pasalnya, hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan 29 persen responden enggan divaksinasi.

Baca juga: Survei SMRC: 29 Persen Responden Enggan Divaksin, Mayoritas Berusia Muda

Menurut Dicky, pemerintah harus memetakan permasalahan terkait vaksinasi di masing-masing wilayah.

Edukasi terhadap masyarakat tidak dapat dilakukan secara terpusat, sebab tiap wilayah memiliki isu yang berbeda terkait vaksinasi.

"Ada yang merasa bahwa vaksin tidak halal, ada yang resah karena takut vaksin tidak aman dari segi kesehatan, itu yang harus dilihat pemerintah," ujar Dicky kepada Kompas.com, Selasa (23/3/2021).

Setelah pemetaan masalah, langkah selanjutnya yakni konsolidasi dengan pemerintah daerah. Konsolidasi juga perlu dilakukan sampai ke tingkat wilayah yang paling kecil dengan melibatkan tokoh masyarakat.

"Seperti pemuka agama, lalu tokoh-tokoh terpandang di masyarakat, untuk membantu komunikasi edukasi vaksin Covid-19 ke masyarakat," kata dia.

Baca juga: Survei SMRC: 40 Persen Warga Pilih PPKM Dihentikan

Dicky mengatakan, setelah semua tahap dijalankan, pemerintah juga harus transparan dalam menyampaikan segala informasi soal vaksinasi Covid-19.

"Pemerintah harus menyampaikan informasi tentant vaksin itu secara terbuka dan transparan. Mulai dari sisi cara produksi, tingkat efektivitas, kedaluwarsa dan lain sebagainya," tutur dia.

Dicky mengatakan, salah satu faktor yang menyebabkan penolakan masyarakat terhadap vaksin adalah misinformasi.

Maka pelibatan tokoh-tokoh masyarakat menjadi penting, sebagai wakil pemerintah menjawab pertanyaan masyarakat tentang vaksin Covid-19.

"Nanti tokoh-tokoh itu akan membantu menjawab masyarakat, karena kebanyakan masyarakat tidak tahu harus bertanya pada siapa tentang vaksinasi Covid-19," imbuhnya.

Baca juga: Survei SMRC: 8,4 Persen Warga Pernah Terima Ajakan Menolak Vaksinasi Covid-19

Adapan hasil survei SMRC menunjukkan hanya 46 persen responden yang mantap menerima vaksin Covid-19.

Sebelumnya, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengungkap, tidak semua guru mau menerima vaksinasi Covid-19.

Berdasarkan hasil survei FSGI, terdapat 8,27 persen guru yang menolak vaksinasi Covid-19.

Wakil Sekretaris Jenderal FSGI, Fahriza Martatanjung, meresahkan kondisi ini, mengingat pemerintah ingin segera melakukan pembelajaran tatap muka pada Juni mendatang.

Hasil riset SMRC dan FSGI menunjukkan penolakan vaksinasi Covid-19 didominasi oleh masyarakat dan guru yang berada di wilayah luar Jawa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com