Pengembangan Vaksin Nusantara Dihentikan Sementara, Komisi IX DPR Minta Tetap Diteruskan

Kompas.com - 23/03/2021, 16:21 WIB
Wakil Ketua Komisi IX DPR Ansory Siregar saat diwawancarai media usai mediasi bersama KSPI di Jakarta, Senin (20/1/2020). KOMPAS.Com/ELSA CATRIANAWakil Ketua Komisi IX DPR Ansory Siregar saat diwawancarai media usai mediasi bersama KSPI di Jakarta, Senin (20/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ke-15 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 diwarnai interupsi dari pimpinan Komisi IX DPR.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Ansory Siregar meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kemenristek/BRIN untuk mendukung pengembangan vaksin buatan anak bangsa yaitu vaksin Nusantara dan vaksin merah putih.

Menurut Ansory, hal tersebut sebelumnya telah tertuang di dalam hasil rapat kerja Komisi IX dengan Kemenkes, BPOM, dan Kemenristek/BRIN pada 10 Maret 2021.

"Mengingat yang pertama, Presiden RI Bapak Jokowi sudah pernah memanggil Kemenkeu untuk membantu mewujudkan vaksin nusantara atau vaksin produk anak bangsa," kata Ansory dalam Rapat Paripurna yang di tayangkan YouTube DPR, Selasa (23/3/2021).

Baca juga: Penjelasan Kemenkes soal Penghentian Sementara Penelitian Vaksin Nusantara

Ansory juga mengatakan, dalam rapat kerja tersebut, Komisi IX mendesak BPOM mengeluarkan Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinis tahap II (PPUK) khususnya bagi kandidat vaksin Nusantara.

"Untuk itu pimpinan, saya mohon agar pimpinan DPR RI mengirim surat kepada pemerintah agar vaksin Nusantara ini segera terwujud," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Senanda dengan Ansory, Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh mengatakan, adanya pandemi Covid-19 adalah ujian bagi Indonesia agar memiliki kedaulatan dan kemandirian di sektor kesehatan.

Ia mengatakan, saat proses pengembangan vaksin Nusantara dan vaksin Merah Putih mengalami hambatan, maka hal tersebut sangat memprihatinkan sehingga harus didukung pemerintah dan DPR.

Baca juga: Perjalanan Vaksin Nusantara: Dikritik, Ditinggalkan Tim Peneliti, hingga Diingatkan Jokowi

"Oleh sebab itu, saya pribadi mendukung pimpinan DPR untuk segera mengambil sikap DPR RI agar vaksin Nusantara ini segara di tindak lanjuti," kata Nihayatul.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, hasil rapat kerja Komisi IX dan Kemenkes, BPOM dan Kemenristek/BRIN pada 10 Maret 2021 bersifat mengikat.

Ia meminta Komisi IX berkonsultasi dengan pimpinan DPR untuk mengambil sikap untuk mendorong kemajuan vaksin buatan anak bangsa tersebut.

"Untuk kita ambil langkah-langkah yang perlu supaya vaksin nusantara ini bisa kita dorong untuk kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia," kata Dasco.

Baca juga: RDP, Komisi IX Pertanyakan Vaksin Nusantara yang Tak Dipaparkan Wamenkes

Tak hanya itu, Dasco meminta Komisi IX mempelajari aturan terkait keharusan BPOM mengeluarkan izin PPUK terhadap vaksin Nusantara.

"Tolong pelajari lagi aturannya bahwa memang tidak ada ketentuan, tidak ada keharusan dan tidak ada aturannya itu BPOM mengeluarkan izin PPUK. Coba dilihat lagi, sehingga seharusnya tidak dihambat di fase II atau pun fase III," ujar Dasco.

Dihentikan sementara

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menjelaskan soal penghentian sementara penelitian vaksin Nusantara yang digagas Terawan Agus Putranto.

Menurut Nadia, pihak RSUP Dr Kariadi Semarang yang mengajukan penghentian sementara tersebut.

Pengajuan permohonan itu disampaikan dalam surat yang ditandatangani Plt Direktur Utama RSUP Dr Kariadi, Dodik Tugasworo Pramukarso.

Baca juga: Fakultas Kedokteran UGM Mundur dari Penelitian Vaksin Nusantara

 

"Ini permintaan dari RSUP Kariadi untuk sementara melengkapi dulu persyaratan cara pembuatan obat yang baik (CPOB) yang diminta BPOM untuk masuk ke fase kedua," ujar Nadia saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (23/3/2021).

Menurut Nadia, penghentian sementara itu diperkirakan berlangsung dalam waktu yang tidak lama.

Sebab secara paralel, BPOM juga mengkaji persyaratan CPOB tersebut. Usai dihentikan sementara, Kemenkes tetap berkomunikasi dengan pihak RSUP Dr Kariadi.

Perkembangan kondisi penelitian vaksin Nusantara ini pun disampaikan kepada Kementerian Riset, Teknologi dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek BRIN).

"Agar sama-sama kita mengawal penelitian terkait vaksinasi nusantara ini," ujar Nadia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem: Merdeka Belajar Dirancang untuk Prioritaskan Kebutuhan Pelajar

Nadiem: Merdeka Belajar Dirancang untuk Prioritaskan Kebutuhan Pelajar

Nasional
UPDATE: Tambah 4 di Qatar, Total Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Kini 5.061

UPDATE: Tambah 4 di Qatar, Total Kasus WNI Positif Covid-19 di Luar Negeri Kini 5.061

Nasional
Buron Hendra Subrata Akan Dideportasi dari Singapura

Buron Hendra Subrata Akan Dideportasi dari Singapura

Nasional
Menteri PPPA: Pembelajaran Tatap Muka Harus Dipertimbangkan Kembali

Menteri PPPA: Pembelajaran Tatap Muka Harus Dipertimbangkan Kembali

Nasional
Wakasal Apresiasi Ketangguhan Remaja Asal Pulau Harapan, Mampu Bertahan 3 Jam di Laut

Wakasal Apresiasi Ketangguhan Remaja Asal Pulau Harapan, Mampu Bertahan 3 Jam di Laut

Nasional
KSAL Berikan Adhi Makayasa untuk Putra Papua Anak Juru Parkir

KSAL Berikan Adhi Makayasa untuk Putra Papua Anak Juru Parkir

Nasional
Vaksinasi Covid-19 untuk Umum Dibuka Mulai Juli, Ini Lokasi Pelaksanaan Menurut Kemenkes

Vaksinasi Covid-19 untuk Umum Dibuka Mulai Juli, Ini Lokasi Pelaksanaan Menurut Kemenkes

Nasional
Buron Kejaksaan Ditemukan Lagi di Singapura, Segera Dipulangkan ke Jakarta

Buron Kejaksaan Ditemukan Lagi di Singapura, Segera Dipulangkan ke Jakarta

Nasional
Panduan Lengkap Shalat Hari Raya Idul Adha dan Kurban 2021

Panduan Lengkap Shalat Hari Raya Idul Adha dan Kurban 2021

Nasional
Mulai 25 Juni, Penerbangan dari Indonesia Dilarang Masuk Hong Kong

Mulai 25 Juni, Penerbangan dari Indonesia Dilarang Masuk Hong Kong

Nasional
Hong Kong Tetapkan Indonesia Berisiko Tinggi Penularan Covid-19

Hong Kong Tetapkan Indonesia Berisiko Tinggi Penularan Covid-19

Nasional
Angka Pekerja Anak di Indonesia Makin Mengkhawatirkan

Angka Pekerja Anak di Indonesia Makin Mengkhawatirkan

Nasional
Kuasa Hukum Rizieq Shihab Berharap Hakim Memvonis dengan Adil

Kuasa Hukum Rizieq Shihab Berharap Hakim Memvonis dengan Adil

Nasional
Pertimbangan Jokowi Pilih PPKM Mikro di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Pertimbangan Jokowi Pilih PPKM Mikro di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Polri Pastikan SKB UU ITE Bakal Jadi Pedoman dalam Penanganan Perkara

Polri Pastikan SKB UU ITE Bakal Jadi Pedoman dalam Penanganan Perkara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X