Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei SMRC: 8,4 Persen Warga Pernah Terima Ajakan Menolak Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 23/03/2021, 16:09 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Deni Irfani mengungkapkan, ada 8,4 persen warga yang mengaku pernah mendapatkan ajakan untuk menolak vaksinasi Covid-19.

Hal ini berpengaruh negatif terhadap keinginan masyarakat mengikuti vaksinasi Covid-19.

"Ada 8,4 persen warga yang pernah mendapat ajakan untuk menolak vaksinasi Covid-19," ujar Deni dalam pemaparan survei SMRC yang digelar secara daring, Selasa (23/3/2021).

"Meski jumlahnya tidak terlalu besar, tetapi berdampak negatif terhadap intensi (keinginan) masyarakat dalam melakukan vaksinasi," lanjutnya.

Sehingga, Deni menyarankan agar ada upaya khusus dari pemerintah dalam menekan jumlah tersebut agar tidak semakin membesar.

Salah satu caranya yakni meningkatkan edukasi kepada masyarakat.

"Khususnya kepada warga laki-laki, warga usia muda dan warga dengan tingkat pendidikan lebih rendah," ungkap Deni.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, tentang siapa saja yang pernah menerima ajakan untuk menolak vaksinasi Covid-19.

Menurut Deni, survei melihat dari variasi wilayah.

Baca juga: Survei SMRC: 25 Persen Responden Tak Percaya Keamanan Vaksin Covid-19

Dari situ diketahui, warga yang tinggal di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur dan di Jawa Timur paling banyak terpapar ajakan tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Deni pun menyebut ada 29 persen warga menyatakan diri tidak mau divaksin.

Sementara itu, yang menyatakan mantab divaksin hanya 46 persen dan selebihnya tidak menjawab.

Dari angka tersebut, kata Deni, secara nasional ada 33 persen warga di luar Pulau Jawa yang tidak mau divaksin.

Sebagai perbandingan, untuk Pulau Jawa ada 27 persen warga yang tidak ingin disuntik vaksin Covid-19.

"Di Jawa sendiri, mayoritas warga yang tidak ingin divaksin berada di DKI Jakarta. Persentasenya mencapai 33 persen apabila dibandingkan dengan daerah lain di seluruh Jawa," ujarnya.

Sementara itu, apabila dilihat dari jenis kelamin, laki-laki yang tidak mau divaksin jumlahnya lebih besar daripada perempuan.

Sebanyak 33 persen laki-laki menyatakan tak ingin divaksin, sedangkan ada 26 persen perempuan yang tak ingin menjalani vaksinasi Covid-19.

Baca juga: Survei SMRC: Mayoritas Warga Pulau Jawa yang Tak Mau Divaksin ada di DKI Jakarta

Deni pun mengungkapkan, ada temuan lain yang menarik, yakni kelompok warga dengan usia relatif muda atau di bawah usia 25 tahun cenderung tidak mau divaksin.

"Jumlahnya sebesar 37 persen. Ini kalau dibanding warga yang lebih tua proporsinya lebih besar," tutur Deni.

"Kemudian yang tidak mau divaksin ini lebih besar dari kelompok warga yang pendidikannya SD atau tidak sekolah yakmi mencapai 34 persen," lanjutnya.

Namun, untuk warga dengan pendidikan tinggi juga ada yang tidak ingin mengikuti vaksinasi Covid-19. Jumlahnya sebanyak 26 persen.

Survei nasional SMRC ini mengambil populasi seluruh warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih (yang berusia 17 tahun dan sudah pernah menikah).

Dari populasi itu diambil 1.220 responden secara acak.

Survei yang digelar pada 28 Februari-8 Maret 2021 itu dilakukan lewat wawancara tatap muka dengan 1.064 orang yang berhasil diwawancarai.

Adapun margin of error survei diperkirakan sebesar +/- 3,07 persen pada tingkat kepercayaan 97 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

DPR Segera Panggil KPU untuk Evaluasi Pemilu, Termasuk Bahas Kasus Dugaan Asusila Hasyim Asy'ari

Nasional
Sinyal 'CLBK' PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Sinyal "CLBK" PKB dengan Gerindra Kian Menguat Usai Nasdem Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com