Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei SMRC: 8,4 Persen Warga Pernah Terima Ajakan Menolak Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 23/03/2021, 16:09 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Deni Irfani mengungkapkan, ada 8,4 persen warga yang mengaku pernah mendapatkan ajakan untuk menolak vaksinasi Covid-19.

Hal ini berpengaruh negatif terhadap keinginan masyarakat mengikuti vaksinasi Covid-19.

"Ada 8,4 persen warga yang pernah mendapat ajakan untuk menolak vaksinasi Covid-19," ujar Deni dalam pemaparan survei SMRC yang digelar secara daring, Selasa (23/3/2021).

"Meski jumlahnya tidak terlalu besar, tetapi berdampak negatif terhadap intensi (keinginan) masyarakat dalam melakukan vaksinasi," lanjutnya.

Sehingga, Deni menyarankan agar ada upaya khusus dari pemerintah dalam menekan jumlah tersebut agar tidak semakin membesar.

Salah satu caranya yakni meningkatkan edukasi kepada masyarakat.

"Khususnya kepada warga laki-laki, warga usia muda dan warga dengan tingkat pendidikan lebih rendah," ungkap Deni.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, tentang siapa saja yang pernah menerima ajakan untuk menolak vaksinasi Covid-19.

Menurut Deni, survei melihat dari variasi wilayah.

Baca juga: Survei SMRC: 25 Persen Responden Tak Percaya Keamanan Vaksin Covid-19

Dari situ diketahui, warga yang tinggal di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur dan di Jawa Timur paling banyak terpapar ajakan tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Deni pun menyebut ada 29 persen warga menyatakan diri tidak mau divaksin.

Sementara itu, yang menyatakan mantab divaksin hanya 46 persen dan selebihnya tidak menjawab.

Dari angka tersebut, kata Deni, secara nasional ada 33 persen warga di luar Pulau Jawa yang tidak mau divaksin.

Sebagai perbandingan, untuk Pulau Jawa ada 27 persen warga yang tidak ingin disuntik vaksin Covid-19.

"Di Jawa sendiri, mayoritas warga yang tidak ingin divaksin berada di DKI Jakarta. Persentasenya mencapai 33 persen apabila dibandingkan dengan daerah lain di seluruh Jawa," ujarnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com