Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Diminta Tentukan Satu Sikap Terkait Kebijakan Impor Beras

Kompas.com - 23/03/2021, 14:18 WIB
Tatang Guritno,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Gun Gun Heryanto, meminta pemerintah menentukan satu sikap terkait kebijakan impor 1 juta ton beras.

Gun Gun mengatakan, lembaga pemerintah yang berbeda sikap semestinya duduk bersama untuk mencari kesepakatan.

Sebelum ada satu sikap dari pemerintah, ia menyarankan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Bulog sebaiknya tidak melontarkan pernyataan kepada publik. 

"Jangan melakukan komunikasi tiba-tiba, karena lalau langsung komunikasi ke publik sementara posisi kebijakan belum jelas dan komunikasi kebijakan tidak disiapkan yang ada chaos informasinya," ujar Gun Gun saat dihubungi Kompas.com, Selasa (23/2/2021).

Baca juga: Polemik Impor Beras, dari Kisruh di Kabinet Jokowi hingga Pro dan Kontra di DPR

Gun Gun menilai, saat ini pemerintah tidak menentukan siapa pihak yang mesti menyampaikan kebijakan impor beras.

Sebab, hampir semua pihak yang terkait kebijakan impor beras malah mengeluarkan narasi masing-masing.

"Dampaknya muncul paradoks pemahaman. Selain itu juga muncul kegamangan dalam menentukan pesan kunci, apa yang mesti disampaikan ke publik dan oleh siapa," tuturnya

Menurut Gun Gun, komunikasi kebijakan publik mesti diperhatikan pemerintah. Jika tidak, maka akan menjadi satu wacana yang diinterpretasikan secara liar oleh masyarakat.

"Sangat krusial untuk melakukan komunikasi lintas sektor antara Kemendag, Istana, Kemenko Perekonomian, Bulog, serta stakeholder terdampak. Lagi-lagi, komunikasi kebijakan publik yang tidak tepat akan menjadi bola liar yang tidak menguntungkan pemerintah," imbuhnya.

Baca juga: Sumsel Surplus Beras 2,07 Juta Ton, Harga Gabah Petani Pun Anjlok, Kenapa Harus Impor Beras?

Adapun sampai saat ini pemerintah belum satu suara terkait kebijakan impor 1 juta ton beras.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebut kebijakan impor untuk mengamankan stok beras nasional, karena Bulog tidak melakukan serapan beras dengan optimal.

Ia mengatakan nantinya beras impor hanya akan dijadikan cadangan jika hasil panen petani dan cadangan Bulog tidak mencukupi stok beras nasional.

Kendati demikian, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso optimistis cadangan beras pemerintah masih cukup.

Saat ini petani masih menjalankan musim panen hingga akhir April mendatang, namun cadangan beras nasional masih berjumlah 883.585 ton beras.

Budi yakin, bahwa angka cadangan beras akan bertambah setelah musim panen selesai dilakukan. Bahkan bisa menembus angka lebih dari 1 juta ton beras.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com