Polemik Impor Beras, dari Kisruh di Kabinet Jokowi hingga Pro dan Kontra di DPR

"Impor ini diperuntukkan untuk cadangan dan bukan langsung didistribusikan di pasar dan ini untuk menstabilkan harga dan ketersediaan pangan bila sewaktu waktu terjadi devisit pasokan di masyarakat," kata Firman.

SSementara itu Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya secara terang-terangan menolak kebijakan impor beras. Kebijakan tersebut dinilainya justru menjadi beban Presiden Jokowi yang sedang mengampanyekan gerakan cinta produksi dalam negeri.

"Memaksakan impor beras secara sepihak, tidak hanya bertentangan dengan politik pangan Presiden Jokowi, namun mencoreng muka Presiden Jokowi yang belum lama mengampanyekan gerakan cinta produksi dalam negeri," kata Hasto dalam keterangannya, Senin (22/3/2021).

Baca juga: Keluh Kesah Petani Tegal: Panen Raya Harga Sedang Anjlok, Pemerintah Kenapa Impor Beras

“Nusantara begitu kaya dengan aneka rupa makanan, kekayaan hortikultura, yang seharusnya membuat menteri perdagangan percaya bahwa impor beras tidak perlu dilakukan," ucap Hasto.

Menyikapi polemik impor beras tersebut, Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI) Irwansyah mengatakan, klaim yang paling benar adalah keberpihakan pada kesejahteraan masyarakat.

Namun, ia menjelaskan, masing-masing lembaga tersebut memiliki keberpihakan pada kesejahteraan kelompok masyarakat yang berbeda-beda.

"Nah sejahtera dari masyarakat yang mana ini perlu dibuka, apakah petani, pedagang, penjual, distributor, atau konsumen," katanya.

Menurut Irwansyah, Kementerian Pertanian memiliki keberpihakan pada petani. Namun Kementerian Perdagangan memiliki keberpihakan pada pedagang.

Baca juga: Polemik Impor Beras, ke Mana Seharusnya Kebijakan Pemerintah Berpihak?

"Bulog berpihak pada penjual dan distributor. DPR memiliki keberpihakan pada konstituen atau pemilih," lanjut dia.

Sehingga, menurut Irwansyah, perbedaan pendapat itu tidak menjadi masalah. Sebab dalam demokrasi yang diinginkan oleh publik bukan sekadar komunikasi tentang keputusan suatu kebijakan.

Sebaliknya, publik membutuhkan komunikasi yang menggambarkan proses pengambilan kebijakan tersebut.

Irwansyah berpendapat polemik impor beras ini baik jika menjadi wacana yang diperdebatkan, sebab merepresentasikan proses demokrasi yang menggambarkan masyarakat Indonesia yang majemuk.

"Sehingga lebih baik diskursus ini bisa berkembang sebagai bentuk demokrasi untuk menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia termasuk dalam sisi pemerintah, merupakan representasi masyarakat yang majemuk," pungkasnya.