Demokrat Kontra-AHY Hapus Jabatan Majelis Tinggi, Marzuki Alie Ketua Dewan Pembina

Kompas.com - 23/03/2021, 12:03 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua Kompas.com/SABRINA ASRILWakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua

JAKARTA, KOMPAS.com - Penggagas Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Menurut Max, di dalam lampiran tersebut, jabatan Ketua Majelis Tinggi dihapus karena dinilai tidak sesuai dengan Undang-undang Partai Politik.

Sementara itu, kata dia, jabatan inti DPP Partai Demokrat yang sudah terisi adalah Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Kehormatan dan Ketua Mahkamah Partai.

"Ketua Dewan Pembina Marzukie Ali, Ketua Dewan Kehormatan Max Sopacua, Ketua Mahkamah Partai Ahmad Yahya, kalau Ketua umum kan sudah jelas Pak Moeldoko dan Sekjen Pak Jhoni Allen," kata Max saat dihubungi Kompas.com, Selasa (23/3/2021).

Baca juga: Prahara Demokrat Berlanjut, Kubu Kontra-AHY Kini Permasalahkan Aset Partai

Menurut Max, pihaknya baru mengirimkan struktur kepengurusan inti DPP Partai Demokrat.

Sementara itu, untuk jabatan lainnya seperti Bendahara Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) akan dilengkapi setelah Kemenkumham menerbitkan Surat Keputusan (SK).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Yang penting kita tunggu SK Menkumham dulu," ujarnya.

Lebih lanjut, Max mengatakan, pihaknya sudah melengkapi dokumen-dokumen yang diminta Kemenkumham.

Ia mengatakan, salah satu dokumen yang diserahkan adalah terkait dengan alasan rasional penyelenggara KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Baca juga: Tanggapi Kubu Kontra-AHY soal Aset, Demokrat: Apa Begini Politik Gaya Preman?

Max berharap Kemenkumham dapat membandingkan dokumen KLB Partai Demokrat di Deli Serdang dengan dokumen Kongres V Partai Demokrat di Jakarta.

"Yang bener yang mana, yang nabrak UU yang mana, kan UU parpol enggak boleh ditabrak kan. Insya Allah (optimis) kita tidak melampaui Tuhan ya," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyebut, kubu kontra-Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah mendaftarkan kepengurusan hasil KLB ke Kementerian Hukum dan HAM.

"KLB sudah memasukkan dua hari lalu, sore diterima oleh Dirjen AHU (Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo Rahadian Muzhar)," kata Yasonna dalam rapat dengan Komisi III DPR, Rabu (17/3/2021).

Baca juga: Kubu Kontra-AHY Tuding Sejumlah Aset Demokrat Diatasnamakan Pribadi, Termasuk Kantor DPP

Yasonna menuturkan, kubu kontra-AHY diterima oleh Dirjen AHU sama seperti ketika AHY dan pengurus Demokrat menyerahkan dokumen, pada Senin (8/3/2021) lalu.

Ia mengatakan, Kemenkumhan akan mempelajari dokumen yang telah diterima secara baik dan seksama.

Yasonna memastikan, Kemenkumham bekerja sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mengambil keputusan secara profesional.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Dijadwalkan Hadiri Penutupan KTT G20 di Roma Akhir Oktober

Jokowi Dijadwalkan Hadiri Penutupan KTT G20 di Roma Akhir Oktober

Nasional
Partai Ummat Kritik Keputusan Jokowi Berikan Jabatan Tambahan ke Luhut

Partai Ummat Kritik Keputusan Jokowi Berikan Jabatan Tambahan ke Luhut

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 31,84 Persen

UPDATE 22 Oktober: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 31,84 Persen

Nasional
Bareskrim Tangkap Pendana Pinjol Ilegal yang Sebabkan IRT di Wonogiri Gantung Diri

Bareskrim Tangkap Pendana Pinjol Ilegal yang Sebabkan IRT di Wonogiri Gantung Diri

Nasional
Pasca Penerbangan Internasional Dibuka, Menparekraf Pastikan Bali dan Kepulauan Riau Kondusif

Pasca Penerbangan Internasional Dibuka, Menparekraf Pastikan Bali dan Kepulauan Riau Kondusif

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Bertambah 33 Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.153

UPDATE 22 Oktober: Bertambah 33 Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.153

Nasional
UPDATE 22 Oktober: 6.556 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 22 Oktober: 6.556 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
Profil Paulus Waterpauw, Jenderal Bintang Tiga Polri yang Jabat Deputi BNPP Kemendagri

Profil Paulus Waterpauw, Jenderal Bintang Tiga Polri yang Jabat Deputi BNPP Kemendagri

Nasional
UPDATE: 15.090 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: 15.090 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 22 Oktober: 4.080.351 Kasus Covid-19 Sembuh di Indonesia

UPDATE 22 Oktober: 4.080.351 Kasus Covid-19 Sembuh di Indonesia

Nasional
UPDATE: 250.740 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,35 Persen

UPDATE: 250.740 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,35 Persen

Nasional
Polemik PCR Jadi Syarat Penerbangan, Puan: Masyarakat Anggap Ini Nodai Prinsip Keadilan

Polemik PCR Jadi Syarat Penerbangan, Puan: Masyarakat Anggap Ini Nodai Prinsip Keadilan

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.238.594, Bertambah 760

UPDATE 22 Oktober: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.238.594, Bertambah 760

Nasional
Wapres: Indonesia Tidak Bisa Jadi Pusat Halal Dunia jika Hanya Fokus Keuangan Syariah

Wapres: Indonesia Tidak Bisa Jadi Pusat Halal Dunia jika Hanya Fokus Keuangan Syariah

Nasional
Menparekraf Harap Cakupan Vaksinasi Covid-19 Semakin Perkuat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Menparekraf Harap Cakupan Vaksinasi Covid-19 Semakin Perkuat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.