Kompas.com - 23/03/2021, 12:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Penggagas Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Menurut Max, di dalam lampiran tersebut, jabatan Ketua Majelis Tinggi dihapus karena dinilai tidak sesuai dengan Undang-undang Partai Politik.

Sementara itu, kata dia, jabatan inti DPP Partai Demokrat yang sudah terisi adalah Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Kehormatan dan Ketua Mahkamah Partai.

"Ketua Dewan Pembina Marzukie Ali, Ketua Dewan Kehormatan Max Sopacua, Ketua Mahkamah Partai Ahmad Yahya, kalau Ketua umum kan sudah jelas Pak Moeldoko dan Sekjen Pak Jhoni Allen," kata Max saat dihubungi Kompas.com, Selasa (23/3/2021).

Baca juga: Prahara Demokrat Berlanjut, Kubu Kontra-AHY Kini Permasalahkan Aset Partai

Menurut Max, pihaknya baru mengirimkan struktur kepengurusan inti DPP Partai Demokrat.

Sementara itu, untuk jabatan lainnya seperti Bendahara Umum dan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) akan dilengkapi setelah Kemenkumham menerbitkan Surat Keputusan (SK).

"Yang penting kita tunggu SK Menkumham dulu," ujarnya.

Lebih lanjut, Max mengatakan, pihaknya sudah melengkapi dokumen-dokumen yang diminta Kemenkumham.

Ia mengatakan, salah satu dokumen yang diserahkan adalah terkait dengan alasan rasional penyelenggara KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Baca juga: Tanggapi Kubu Kontra-AHY soal Aset, Demokrat: Apa Begini Politik Gaya Preman?

Max berharap Kemenkumham dapat membandingkan dokumen KLB Partai Demokrat di Deli Serdang dengan dokumen Kongres V Partai Demokrat di Jakarta.

"Yang bener yang mana, yang nabrak UU yang mana, kan UU parpol enggak boleh ditabrak kan. Insya Allah (optimis) kita tidak melampaui Tuhan ya," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyebut, kubu kontra-Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah mendaftarkan kepengurusan hasil KLB ke Kementerian Hukum dan HAM.

"KLB sudah memasukkan dua hari lalu, sore diterima oleh Dirjen AHU (Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo Rahadian Muzhar)," kata Yasonna dalam rapat dengan Komisi III DPR, Rabu (17/3/2021).

Baca juga: Kubu Kontra-AHY Tuding Sejumlah Aset Demokrat Diatasnamakan Pribadi, Termasuk Kantor DPP

Yasonna menuturkan, kubu kontra-AHY diterima oleh Dirjen AHU sama seperti ketika AHY dan pengurus Demokrat menyerahkan dokumen, pada Senin (8/3/2021) lalu.

Ia mengatakan, Kemenkumhan akan mempelajari dokumen yang telah diterima secara baik dan seksama.

Yasonna memastikan, Kemenkumham bekerja sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mengambil keputusan secara profesional.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemensos: Penyaluran PKH hingga BLT BBM Terealisasi di Atas 80 Persen

Kemensos: Penyaluran PKH hingga BLT BBM Terealisasi di Atas 80 Persen

Nasional
Pendaftaran Calon PPK Pemilu 2024 Ditutup, Keterwakilan Perempuan Lebih dari 30 Persen

Pendaftaran Calon PPK Pemilu 2024 Ditutup, Keterwakilan Perempuan Lebih dari 30 Persen

Nasional
Richard Eliezer Ungkap Peran Putri Candrawathi dalam Rencana Pembunuhan Brigadir J

Richard Eliezer Ungkap Peran Putri Candrawathi dalam Rencana Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Bongkar Skenario Sambo, Bharada E: Saya Merasa Berdosa, Dihantui Mimpi Buruk

Bongkar Skenario Sambo, Bharada E: Saya Merasa Berdosa, Dihantui Mimpi Buruk

Nasional
Belum Ada Jadwal Fit And Proper Test Calon Panglima, Dasco: Masih Sibuk...

Belum Ada Jadwal Fit And Proper Test Calon Panglima, Dasco: Masih Sibuk...

Nasional
Jokowi: Investasi Jadi Rebutan Semua Negara, Kita Jangan Persulit

Jokowi: Investasi Jadi Rebutan Semua Negara, Kita Jangan Persulit

Nasional
Kuasa Hukum: Sidang Perdana Korban Gagal Ginjal Digelar 13 Desember

Kuasa Hukum: Sidang Perdana Korban Gagal Ginjal Digelar 13 Desember

Nasional
Survei Charta Politika: Ganjar Akan Tetap Dipilih Mayoritas Pendukungnya jika Jadi Capres Partai Lain

Survei Charta Politika: Ganjar Akan Tetap Dipilih Mayoritas Pendukungnya jika Jadi Capres Partai Lain

Nasional
Sepi Peminat, Pendaftaran PPK Pemilu 2024 di 4 Kecamatan Diperpanjang

Sepi Peminat, Pendaftaran PPK Pemilu 2024 di 4 Kecamatan Diperpanjang

Nasional
Cerita Jokowi Bertemu Pemimpin Negara G20: Semuanya Pusing

Cerita Jokowi Bertemu Pemimpin Negara G20: Semuanya Pusing

Nasional
Tegur Kepala Daerah yang Tak Maksimalkan APBN, Jokowi: Ini Keliru Besar!

Tegur Kepala Daerah yang Tak Maksimalkan APBN, Jokowi: Ini Keliru Besar!

Nasional
Yudo Dipilih Jadi Calon Panglima TNI karena Dinilai Cepat Bangkit Usai Insiden KRI Nanggala

Yudo Dipilih Jadi Calon Panglima TNI karena Dinilai Cepat Bangkit Usai Insiden KRI Nanggala

Nasional
Survei Charta Politika: Sebagian Pendukung Urung Pilih PDI-P jika Tak Usung Ganjar Jadi Capres

Survei Charta Politika: Sebagian Pendukung Urung Pilih PDI-P jika Tak Usung Ganjar Jadi Capres

Nasional
Soal Calon Tunggal Panglima TNI, Pimpinan DPR: Enggak Perlu Dipermasalahkan, Itu Kewenangan Presiden

Soal Calon Tunggal Panglima TNI, Pimpinan DPR: Enggak Perlu Dipermasalahkan, Itu Kewenangan Presiden

Nasional
'Fit and Proper Test' Calon Panglima TNI Diharap Tak Cuma Formalitas

"Fit and Proper Test" Calon Panglima TNI Diharap Tak Cuma Formalitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.