KILAS

Puan Maharani: Perilaku Anggota DPR Jadi Cerminan Proses Kaderisasi Parpol

Kompas.com - 22/03/2021, 18:14 WIB
Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta DPR untuk tetap produktif di masa pandemi dalam pidatonya di di Gedung Nusantara II, Senanyan, Jakarta pada Senin (8/3/2021) Dok. Humas DPR RIKetua DPR RI, Puan Maharani meminta DPR untuk tetap produktif di masa pandemi dalam pidatonya di di Gedung Nusantara II, Senanyan, Jakarta pada Senin (8/3/2021)

KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani mengatakan bahwa sebelum menjadi anggota dewan, setiap kader partai politik (parpol) harusnya sudah dibekali dengan etika berbangsa dan bernegara.

“Pemikiran dan perilaku anggota DPR menjadi cerminan dari proses kaderisasi parpol yang berjalan di Indonesia,” kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (22/3/2021).

Pembekalan etika berbangsa dan bernegara itu, kata dia, bisa dilakukan melalui proses internalisasi etika politik masing-masing parpol.

Dengan demikian, pelaksanaan etika berbangsa dan bernegara menjadi bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas jabatan politik.

“Setiap parpol memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kader-kadernya dalam mengedepankan etika politik dalam menjalankan tugas,” imbuhnya.

Baca juga: Kunjungi Banyuwangi, Puan Maharani Puji Vaksinasi di Puskesmas Kabat

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal tersebut disampaikan Puan dalam acara seminar nasional Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR berjudul “Sinergi Penegakan Etika Kelembagaan: Penguatan Kualitas Etis dan Kapasitas Penegakan Etika Pejabat Publik Melalui Peran Partai Politik” di Jakarta Selatan, Senin.

“Penerapan etika politik oleh setiap anggota dewan akan turut memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat kepada DPR,” ujarnya.

Ketika kepercayaan itu terbangun, terang dia, maka citra dan wibawa parlemen akan ikut meningkat di benak masyarakat.

Meski demikian, citra parlemen tidak bisa terjadi secara otomatis. Untuk itu, ia mengingatkan setiap anggota DPR untuk mematuhi kode etik yang berisi norma dalam menjalankan tugas serta menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR.

Baca juga: Puan Maharani: Perempuan Merasakan Dampak Berat dari Pandemi Covid-19

Adapun kode etik yang dimaksud Puan dilakukan oleh alat kelengkapan DPR, yakni MKD. Badan ini dibentuk untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

“Namun MKD ini perlu bekerja sama dengan berbagai elemen dalam ekosistem politik, termasuk salah satunya parpol,” kata dia.

Lebih lanjut, politisi Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah (Jateng) V itu berharap seminar tersebut dapat menjadi pengingat bagi semua peserta untuk menguatkan komitmen dalam bergotong royong. Ini penting bagi pejabat publuk di Indonesia untuk beretika dalam menjalankan tugas masing-masing.

“Etika ini penting bagi para pejabat publik agar mereka selalu mengedepankan kepentingan rakyat, negara, dan bangsa,” pesannya.

Baca juga: Puan Maharani Sebut IPU Penting untuk Kemitraan Global di Masa Pandemi

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepercayaan Publik terhadap KPK Terendah, Pukat UGM: Pengeroposan dari Dalam

Kepercayaan Publik terhadap KPK Terendah, Pukat UGM: Pengeroposan dari Dalam

Nasional
MAKI Cabut Gugatan Uji Materi UU KPK

MAKI Cabut Gugatan Uji Materi UU KPK

Nasional
Kasus Covid-19 di Indonesia Tembus 2 Juta yang Membuat Pemerintah Perketat PPKM Mikro

Kasus Covid-19 di Indonesia Tembus 2 Juta yang Membuat Pemerintah Perketat PPKM Mikro

Nasional
Kasus Covid-19 di DKI Melonjak, Anies Diminta Pertimbangkan Lockdown 14 Hari

Kasus Covid-19 di DKI Melonjak, Anies Diminta Pertimbangkan Lockdown 14 Hari

Nasional
Ditarget Rampung 2022, PLBN Natuna Diharapkan Tumbuhkan Ekonomi di Perbatasan

Ditarget Rampung 2022, PLBN Natuna Diharapkan Tumbuhkan Ekonomi di Perbatasan

Nasional
Akurasi Antigen Disebut Lebih Rendah dari PCR, Kemenkes: Sudah Direkomendasikan WHO

Akurasi Antigen Disebut Lebih Rendah dari PCR, Kemenkes: Sudah Direkomendasikan WHO

Nasional
IDI Imbau Sebaiknya Laporan Harian Covid-19 Berdasarkan PCR dan Antigen Dipisahkan

IDI Imbau Sebaiknya Laporan Harian Covid-19 Berdasarkan PCR dan Antigen Dipisahkan

Nasional
Posko Minim, Mendagri Sebut PPKM Mikro Belum Diimplementasikan Optimal

Posko Minim, Mendagri Sebut PPKM Mikro Belum Diimplementasikan Optimal

Nasional
Wamenkumham Ungkap Alasan Urgensi RKUHP, Berorientasi Hukum Pidana Modern hingga Atasi Overkapasitas Lapas

Wamenkumham Ungkap Alasan Urgensi RKUHP, Berorientasi Hukum Pidana Modern hingga Atasi Overkapasitas Lapas

Nasional
DFW Terima Aduan 3 ABK Indonesia Telantar 6 Bulan di Somalia

DFW Terima Aduan 3 ABK Indonesia Telantar 6 Bulan di Somalia

Nasional
Pemerintah Diminta Repatriasi 3 ABK Indonesia yang Telantar 6 Bulan di Somalia

Pemerintah Diminta Repatriasi 3 ABK Indonesia yang Telantar 6 Bulan di Somalia

Nasional
Kemen PPPA Ungkap Kesulitan Dapatkan Data Kekerasan Perempuan dan Anak

Kemen PPPA Ungkap Kesulitan Dapatkan Data Kekerasan Perempuan dan Anak

Nasional
Polri Tetapkan Dua Bekas Pimpinan Bank Jateng Cabang Jakarta dan Blora Jadi Tersangka

Polri Tetapkan Dua Bekas Pimpinan Bank Jateng Cabang Jakarta dan Blora Jadi Tersangka

Nasional
BPK Ungkap 6 Temuan Masalah Terkait Pelaksanaan Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional

BPK Ungkap 6 Temuan Masalah Terkait Pelaksanaan Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
Kemenkes Yakin Pengetatan PPKM Mikro Efektif Atasi Lonjakan Kasus Covid-19

Kemenkes Yakin Pengetatan PPKM Mikro Efektif Atasi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X