Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Mendag soal Impor Beras, Sekjen PBB Sarankan Lutfi Belajar dari Jokowi

Kompas.com - 22/03/2021, 12:54 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Bulan Bintang (PBB) menolak kebijakan impor beras yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Melalui Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Noor mengatakan, PBB melihat sikap Lutfi itu justru mengabaikan masukan dari menteri terkait dan para kepala daerah yang wilayahnya menjadi sentra produksi pangan.

"Partai Bulan Bintang menolak keras impor beras oleh Kementerian Perdagangan. Akan sangat bijak jika Kementerian Perdagangan menerima masukan dan mendengarkan aspirasi kepala daerah, sebelum mengambil kebijakan impor beras ini," kata Afriansyah Noor dalam keterangan tertulis, Senin (22/3/2021) seperti dikutip Antara.

Baca juga: Soal Impor Beras, PDI-P: Coreng Muka Presiden Jokowi yang Kampanyekan Cinta Produk Dalam Negeri

Dia juga menyayangkan sikap Lutfi yang dinilai ngotot untuk mengimpor beras meski diiringi dengan penolakan dari sejumlah pihak.

Tak setuju terhadap kebijakan tersebut, Afriansyah mengusulkan agar Lutfi belajar dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, Presiden Jokowi selalu membangun dialog, menyerap aspirasi, mengemukakan data-data yang obyektif, baru kemudian mengambil keputusan.

"Saya harap Pak Presiden Jokowi batalkan impor beras ini dan mulai melalukan penyerapan hasil panen, terutama peranan Bulog yang sangat dibutuhkan," ujar dia. 

Afriansyah juga mengomentari persoalan politik pangan nasional saat ini. Menurut dia, politik pangan nasional adalah politik pangan berdikari.

Baca juga: Tolak Rencana Impor Beras, PSI Nilai Stok Beras RI Masih Aman

Oleh karena itu, dia meminta semua pihak tidak mengorbankan petani dengan cara membuat kebijakan impor sesaat yang di dalamnya sarat kepentingan pemburu rente.

"Sebaiknya, pemerintah pusat mengutamakan penyerapan gabah lokal dahulu. Belum impor saja harga gabah sudah turun. Kami minta pemerintah fokus penyerapan. Kasihan petani, pupuk sudah sulit, ketika panen harga turun," ucap dia.

Afriansyah juga mengatakan, jika kebijakan impor beras karena adanya darurat bencana, hal tersebut tak jadi masalah.

Ia pun mengizinkan kebijakan tersebut perlu dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan daerah di suatu keadaan darurat.

"Tetapi harus dijelaskan secara detail agar tidak mengguncang situasi pada saat kita mau panen. Ini kan sudah masuk musim panen," ujar dia.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebut impor beras perlu dilakukan pemerintah untuk menjaga stok beras nasional dan menstabilkan harga.

Baca juga: Gaduh Impor Beras, Mendag Lutfi Pasang Badan: Salahkan Saya

Meski diprediksi akan terjadi kenaikan produksi beras sepanjang Januari hingga April 2021, Lutfi menganggapnya hanya sebuah ramalan.

Lutfi mengungkapkan bahwa masih mungkin ada kenaikan atau penurunan produksi beras tersebut mengingat kondisi curah hujan yang tinggi di sejumlah daerah di Indonesia akhir-akhir ini.

Selain itu, kata  dia, cadangan beras impor tidak akan digelontorkan ke pasar saat periode panen raya, tapi ketika terjadi kebutuhan mendesak seperti bansos ataupun operasi pasar untuk stabilisasi harga.

"Kalau pun misalnya angka ramalannya memang bagus, tapi harga naik terus, itu kan mengharuskan intervensi dari pemerintah untuk memastikan harga itu stabil," kata Lutfi dalam konferensi pers daring, Senin (15/3/2021).

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com