JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, belum ada keputusan tetap soal kebijakan soal mudik Lebaran 2021 yang bakal berlangsung di tengah pandemi.
Kendati demikian, ia membuka kemungkinan bahwa itu akan diputuskan sebelum puasa dimulai.
"Soal mudik lebaran itu belum kami putuskan. Nanti saya kira tidak lama lagi menjelang puasa akan ada keputusan," ujar Ma'ruf di sela kunjungannya ke Lampung, Senin (22/3/2021).
Ia mengatakan, pada prinsipnya keputusan boleh mudik Lebaran atau tidak, yang dipertimbangkan adalah dampak yang akan muncul.
Baca juga: Soal Mudik Lebaran 2021 Tidak Dilarang, Ini Sederet Tanggapan Gubernur
Terutama adalah dampak peningkatan kasus Covid-19 di Tanah Air yang setelah terjadi setahun belum mengalami penurunan.
"Kalau dibolehkan dan kalau dilarang mudik, berdampak pada peningkatan penularan. Itu saya kira nanti akan ada perhitungan-perhitungan," kata Ma'ruf.
Ma'ruf mengatakan, apabila dampak terhadap peningkatan kasus Covid-19 besar, maka tidak menutup kemungkinan akan ada pelarangan kembali.
Namun jika kasusnya bisa diminimalkan, kata dia, maka akan dicari cara-cara lain untuk menyiasatinya.
"Tapi keputusannya nanti, mana yang terbaik," kata dia.
Baca juga: Polemik Mudik Lebaran 2021 yang Disebut Belum Jadi Keputusan Final Pemerintah
Ma'ruf pun menjanjikan bahwa keputusan terkait hal itu akan keluar sebelum bulan Ramadhan tiba agar perhitungannya tepat.
Terlebih, kata dia, mudik merupakan tradisi masyarakat Indonesia.
"Tapi ada bahaya yang kita hadapi, sehingga pertimbangannya seperti apa, itu setelah dilakukan rapat kabinet," ucap dia.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, pemerintah tidak akan melarang masyarakat untuk mudik pada Lebaran 2021.
Perayaan Lebaran tahun ini diperkirakan masih dalam suasana pandemi Covid-19.
Baca juga: Wali Kota Serang Izinkan Warga Mudik, Meski Takut Kasus Covid-19 Bertambah
Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Selasa (16/3/2021), yang membahas sejumlah hal, salah satunya kesiapan transportasi untuk arus mudik dan arus balik Lebaran 2021.
"Hal pertama yang bisa kami ungkapkan terkait mudik 2021. Pada prinsipnya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak melarang (mudik)," kata Budi dalam rapat kerja yang dipantau secara daring.
Ia melanjutkan, tak dilarangnya mudik karena akan ada mekanisme protokol kesehatan ketat yang disusun bersama Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19.
Salah satunya, Kemenhub dan Satgas Covid-19 akan berkoordinasi dalam hal tracing kepada masyarakat yang bepergian.
Sementara itu, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan kebijakan mengenai mudik pada Lebaran 2021 masih dalam tahap pembahasan.
"Sejauh ini dengan kebijakan mudik Lebaran masih dalam tahap pembahasan oleh kementerian dan lembaga terkait," ujar Wiku dalam keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Selasa (16/3/2021) yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Wiku mengatakan pemerintah masih membahas kebijakan terkait mudik lantaran tradisi tersebut berdampak pada meningkatnya mobilitas masyarakat dari satu daerah ke daerah lainnya.
Hal itu dikhawatirkan akan memicu lonjakan kasus Covid-19 usai mudik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.