Tolak Rencana Impor Beras, PSI Nilai Stok Beras RI Masih Aman

Kompas.com - 21/03/2021, 11:20 WIB
Plt. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Giring Ganesha usai wawancara program Beginu di Kantor DPP Partai PSI, Jakarta, Senin (15/3/2021). KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOPlt. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Giring Ganesha usai wawancara program Beginu di Kantor DPP Partai PSI, Jakarta, Senin (15/3/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan penolakan terhadap rencana pemerintah mengimpor beras.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PSI Giring Ganesha mengatakan, stok beras yang dimiliki RI masih aman dan tak lama lagi petani akan melakukan panen raya.

Baca juga: Soal Impor Beras dan Garam, Wabup Nganjuk Minta Mendag Lebih Dulu Berdialog

Giring mengaku partainya tetap kritis terhadap pemerintah meski masuk dalam jajaran pendukung Presiden Joko Widodo.

"Saat ada yang perlu dikritik, ya kami kritik. Soal impor beras, kami suarakan menolak impor beras," kata Giring dilansir dari Tribunjabar.id, Sabtu (20/3/2021).

Melalui akun Twitter @psi_id, PSI mengungkap 4 alasan penolakan rencana impor beras.

Pertama, impor beras seharusnya dilakuan dengan mempertimbangan waktu panen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

PSI menilai, hingga bulan Juni stok beras masih aman karena dipotong panen April-Mei.

Baca juga: Petani di NTB Khawatir Rencana Impor Beras Buat Harga Padi Merosot

Kedua, Badan Urusan Logistik (Bulog) melaporkan kelebihan stok beras hingga ratusan ton.

Ketiga, Indonesia memerlukan data tunggal dan kredibel soal produksi dan komsumsi beras.

Semua kebijakan harus didasari data tersebut.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendagri Data WNI di 3 Wilayah AS

Kemendagri Data WNI di 3 Wilayah AS

Nasional
Ini Skenario Penyelenggaraan Umrah yang Disiapkan Kementerian Agama

Ini Skenario Penyelenggaraan Umrah yang Disiapkan Kementerian Agama

Nasional
TNI Pastikan Memproses Hukum Prajurit Militer Terlibat Kericuhan di Mimika, Ambon, Batam

TNI Pastikan Memproses Hukum Prajurit Militer Terlibat Kericuhan di Mimika, Ambon, Batam

Nasional
Tanggapi Jaksa Agung, Komnas HAM: Penetapan Pelaku Pelanggaran HAM Berat Kewenangan Penyidik

Tanggapi Jaksa Agung, Komnas HAM: Penetapan Pelaku Pelanggaran HAM Berat Kewenangan Penyidik

Nasional
Periksa Catatan Keuangan, KPK Dalami Aliran Uang ke Bupati Nonaktif Kuansing Andi Putra

Periksa Catatan Keuangan, KPK Dalami Aliran Uang ke Bupati Nonaktif Kuansing Andi Putra

Nasional
Menko PMK: Indonesia Harus Lebih Siap Hadapi Varian Covid-19 Omicron

Menko PMK: Indonesia Harus Lebih Siap Hadapi Varian Covid-19 Omicron

Nasional
Penanganan Covid-19 Lebih Banyak Gotong Royong Masyarakat, Menko PMK: Peran Negara Hanya 20 Persen

Penanganan Covid-19 Lebih Banyak Gotong Royong Masyarakat, Menko PMK: Peran Negara Hanya 20 Persen

Nasional
Ketua Komisi VIII: Jemaah Umrah Duta Bangsa, Pilih yang Benar-benar Siap Berangkat

Ketua Komisi VIII: Jemaah Umrah Duta Bangsa, Pilih yang Benar-benar Siap Berangkat

Nasional
Jaksa Agung Instruksikan Jajaran Bentuk Tim Khusus Berantas Mafia Tanah dan Pelabuhan

Jaksa Agung Instruksikan Jajaran Bentuk Tim Khusus Berantas Mafia Tanah dan Pelabuhan

Nasional
Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Bioskop Boleh Buka dengan Ketentuan Khusus

Perpanjangan PPKM Jawa-Bali, Bioskop Boleh Buka dengan Ketentuan Khusus

Nasional
Tak Lagi Diatur di Inmendagri, Ini Aturan Perjalanan Naik Kereta-Pesawat Selama PPKM

Tak Lagi Diatur di Inmendagri, Ini Aturan Perjalanan Naik Kereta-Pesawat Selama PPKM

Nasional
Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-pikir

Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-pikir

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masuk Tempat Wisata?

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masuk Tempat Wisata?

Nasional
Kasus Penanganan Perkara di KPK, Azis Syamsuddin Segera Disidang

Kasus Penanganan Perkara di KPK, Azis Syamsuddin Segera Disidang

Nasional
Ketum PBNU: Tanggal Pelaksanaan Muktamar Diputuskan Pekan Ini

Ketum PBNU: Tanggal Pelaksanaan Muktamar Diputuskan Pekan Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.