Epidemiolog Sebut Indikator Sekolah Tatap Muka Bukan Cuma Vaksinasi Guru

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman menjelaskan indikator pelaksanaan sekolah tatap muka tidak bisa hanya berpatokan pada proses vaksinasi Covid-19 untuk para guru.

Dicky menjelaskan, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga mesti memperhatikan indikator lainnya terkait epidemiologi.

Beberapa indikator tersebut yakni, positivity rate di daerah yang bakal menggelar sekolah tatap muka harus di bawah 5 persen.

"Dalam hal ini angka positivity rate di daerah yang akan melaksanakan sekolah tatap muka harus di sudah di angka 5 persen. Lebih bagus kalau positivity ratenya bisa di bawah itu," sebut Dicky pada Kompas.com, Jumat (19/3/2021).

Baca juga: Pemprov DKI Belum Putuskan Pembukaan Sekolah Tatap Muka

Selain itu, pemerintah harus menjamin bahwa dalam dua pekan berturut-turut angka penularan kasus dan angka kematian Covid-19 menurun.

"Bukan naik turun ya kurvanya. Tapi angka penularan dan kasus kematian selama dua minggu berturut-turut harus menurun," jelasnya.

Dicky meminta pemerintah juga memberikan vaksinasi untuk seluruh karyawan sekolah selain guru.

Sebab para karyawan mulai dari tim keamanan, hingga pegawai tata usaha juga berinteraksi dengan siswa.

"Mulai security hingga pegawai tata usaha itu kan berinteraksi dengan siswa. Jadi mereka itu juga harus dapat vaksin Covid-19. Karena belum ada vaksin untuk masyarakat di bawah usia 18 tahun. Jadi kondisi sekolah harus benar-benar aman untuk siswa," ungkap Dicky.

Dicky juga mencermati, perlunya Mendikbud untuk melakukan penyesuaian kurikulum untuk pelajar di masa pandemi Covid-19 ini.

Penyesuaian itu antara lain membagi mata pelajaran yang akan disampaikan secara tatap muka dan mana yang dapat disampaikan secara daring.

Baca juga: PPKM Mikro Diperpanjang, Kuliah Tatap Muka dan Kegiatan Seni Budaya Dibolehkan

"Jadi harus dibuat kurikulum yang mengadopsi situasi pandemi ini. Tidak semua mata pelajaran harus tatap muka. Harus dibagi mana yang bisa disampaikan secara online juga," katanya.

Sebagai informasi dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR, Kamis (18/3/2021), Mendikbud Nadiem Makarim menyebut sekolah wajib memberikan pilihan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas setelah mayoritas guru dan tenaga kependidiman menerima vaksin Covid-19.

Namun Nadiem menegaskan bahwa PTM terbatas memerlukan izin orangrua siswa termasuk menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19 di lingkungan sekolah.