Kompas.com - 19/03/2021, 16:01 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman menjelaskan indikator pelaksanaan sekolah tatap muka tidak bisa hanya berpatokan pada proses vaksinasi Covid-19 untuk para guru.

Dicky menjelaskan, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) juga mesti memperhatikan indikator lainnya terkait epidemiologi.

Beberapa indikator tersebut yakni, positivity rate di daerah yang bakal menggelar sekolah tatap muka harus di bawah 5 persen.

"Dalam hal ini angka positivity rate di daerah yang akan melaksanakan sekolah tatap muka harus di sudah di angka 5 persen. Lebih bagus kalau positivity ratenya bisa di bawah itu," sebut Dicky pada Kompas.com, Jumat (19/3/2021).

Baca juga: Pemprov DKI Belum Putuskan Pembukaan Sekolah Tatap Muka

Selain itu, pemerintah harus menjamin bahwa dalam dua pekan berturut-turut angka penularan kasus dan angka kematian Covid-19 menurun.

"Bukan naik turun ya kurvanya. Tapi angka penularan dan kasus kematian selama dua minggu berturut-turut harus menurun," jelasnya.

Dicky meminta pemerintah juga memberikan vaksinasi untuk seluruh karyawan sekolah selain guru.

Sebab para karyawan mulai dari tim keamanan, hingga pegawai tata usaha juga berinteraksi dengan siswa.

"Mulai security hingga pegawai tata usaha itu kan berinteraksi dengan siswa. Jadi mereka itu juga harus dapat vaksin Covid-19. Karena belum ada vaksin untuk masyarakat di bawah usia 18 tahun. Jadi kondisi sekolah harus benar-benar aman untuk siswa," ungkap Dicky.

Dicky juga mencermati, perlunya Mendikbud untuk melakukan penyesuaian kurikulum untuk pelajar di masa pandemi Covid-19 ini.

Penyesuaian itu antara lain membagi mata pelajaran yang akan disampaikan secara tatap muka dan mana yang dapat disampaikan secara daring.

Baca juga: PPKM Mikro Diperpanjang, Kuliah Tatap Muka dan Kegiatan Seni Budaya Dibolehkan

"Jadi harus dibuat kurikulum yang mengadopsi situasi pandemi ini. Tidak semua mata pelajaran harus tatap muka. Harus dibagi mana yang bisa disampaikan secara online juga," katanya.

Sebagai informasi dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR, Kamis (18/3/2021), Mendikbud Nadiem Makarim menyebut sekolah wajib memberikan pilihan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas setelah mayoritas guru dan tenaga kependidiman menerima vaksin Covid-19.

Namun Nadiem menegaskan bahwa PTM terbatas memerlukan izin orangrua siswa termasuk menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19 di lingkungan sekolah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Amiruddin Dicecar soal Komnas HAM Mirip LSM Saat 'Fit and Proper Test' di Komisi III DPR RI

Amiruddin Dicecar soal Komnas HAM Mirip LSM Saat "Fit and Proper Test" di Komisi III DPR RI

Nasional
Jokowi Bertemu Perwakilan KAHMI di Istana Bogor, Akbar Tanjung Hadir

Jokowi Bertemu Perwakilan KAHMI di Istana Bogor, Akbar Tanjung Hadir

Nasional
Akhirnya Putri Candrawathi Ditahan

Akhirnya Putri Candrawathi Ditahan

Nasional
DPR Usul Politisi Boleh Jadi Dewan Gubernur, Wapres Ingatkan Independensi BI

DPR Usul Politisi Boleh Jadi Dewan Gubernur, Wapres Ingatkan Independensi BI

Nasional
Masyarakat Indonesia Disebut Lebih Senang Ikut Wakaf Sosial Ketimbang Wakaf Produktif

Masyarakat Indonesia Disebut Lebih Senang Ikut Wakaf Sosial Ketimbang Wakaf Produktif

Nasional
Polri Amankan 22 Orang Diduga Korban TPPO dari Vila Dago Pamulang

Polri Amankan 22 Orang Diduga Korban TPPO dari Vila Dago Pamulang

Nasional
Ibu Brigadir J Tak Tutup Pintu Maaf buat Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, asal...

Ibu Brigadir J Tak Tutup Pintu Maaf buat Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, asal...

Nasional
Kuasa Hukum Bripka Ricky Harap Kejaksaan Berikan BAP Sebelum Sidang Digelar

Kuasa Hukum Bripka Ricky Harap Kejaksaan Berikan BAP Sebelum Sidang Digelar

Nasional
Ibu Brigadir J: Pulihkan Nama Anak Saya, Jangan Kami Selalu Difitnah...

Ibu Brigadir J: Pulihkan Nama Anak Saya, Jangan Kami Selalu Difitnah...

Nasional
PTUN Tolak Gugatan Eks Pegawai, KPK Tegaskan Alih Status ke ASN Sesuai Prosedur

PTUN Tolak Gugatan Eks Pegawai, KPK Tegaskan Alih Status ke ASN Sesuai Prosedur

Nasional
Siapkan Stok Vaksin Meningitis, Wapres: Jangan Sampai Orang Mau Umrah Terkendala

Siapkan Stok Vaksin Meningitis, Wapres: Jangan Sampai Orang Mau Umrah Terkendala

Nasional
Jokowi Teken Berkas Pemecatan Ferdy Sambo, Sudah Dikirim ke Polri

Jokowi Teken Berkas Pemecatan Ferdy Sambo, Sudah Dikirim ke Polri

Nasional
Putri Candrawathi Jalani Pemeriksaan Kesehatan di Bareskrim Polri

Putri Candrawathi Jalani Pemeriksaan Kesehatan di Bareskrim Polri

Nasional
DPR Usul Politisi Boleh Jadi Dewan Gubernur BI, Wapres: Jangan Kurangi Kepercayaan Masyarakat

DPR Usul Politisi Boleh Jadi Dewan Gubernur BI, Wapres: Jangan Kurangi Kepercayaan Masyarakat

Nasional
Ibu Brigadir J: Kami Mohon Pak Presiden, Bantu agar Kasus Ini Terungkap Seadil-adilnya...

Ibu Brigadir J: Kami Mohon Pak Presiden, Bantu agar Kasus Ini Terungkap Seadil-adilnya...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.