Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rizieq Shihab Sempat Marah dan Walkout, Penghinaan terhadap Peradilan?

Kompas.com - 19/03/2021, 14:50 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab sempat melontarkan protes dan ancaman walkout dalam persidangan secara daring di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jumat (19/3/2021).

Rizieq keberatan karena tidak dihadirkan secara langsung di ruang sidang PN Jakarta Timur dan harus mengikuti pembacaan dakwaan dari Mabes Polri, tempat ia ditahan. 

Bahkan Rizieq mengatakan, tak akan pernah menghadiri sidang yang diselenggarakan secara daring hingga vonis dibacakan.

Baca juga: Sambil Marah-marah, Rizieq Ancam Tak Akan Hadiri Rangkaian Sidang Online hingga Vonis Dibacakan

Jaksa penuntut umum kemudian mencoba membawa Rizieq ke ruangan tempat ia menjalani sidang online. Namun Rizieq bersikukuh enggan menghadiri sidang.

Dengan nada suara yang tinggi, berkali-kali Rizieq menolak untuk masuk ke dalam. Ia terus memperingatkan jaksa untuk tak memaksanya menjalani sidang online.

Lantas, apakah sikap Rizieq tersebut dapat dikategorikan sebagai contempt of court atau penghinaan terhadap lembaga peradilan?

Baca juga: Jaksa Akhirnya Bacakan Dakwaan, meski Rizieq Sempat Ancam Walkout

Praktisi hukum Luhut Pangaribuan menilai, sikap Rizieq tersebut harus dilihat apakah memenuhi unsur pidana atau tidak.

Misalnya, penghinaan terhadap hakim atau lembaga peradilan.

“Jika sudah ada sifat pidananya, maka wajib dilaporkan kepada penyidik untuk ditindak lanjuti,” kata Luhut kepada Kompas.com, Jumat (19/3/2021).

Kendati demikian, jika hakim memandang perilaku Rizieq tersebut wajar, maka hal itu tidak termasuk dalam unsur pidana dan persidangan bisa dilanjutkan.

“Ya dianggap saja sudah selesai (mewajarkan perilaku Rizieq). Persidangan bisa dilanjutkan,” ucap dia.

Baca juga: Dakwaan Jaksa, Rizieq Hasut Masyarakat Hadiri Peringatan Maulid dan Pernikahan di Petamburan

Ketentuan soal penghinaan terhadap pengadilan diatur antara lain dalam Pasal 207 dan Pasal 217 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Seseorang dapat diancam pidana jika dengan sengaja di muka umum, dengan lisan atau tulisan, menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia.

Kemudian, seseorang menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya dan tidak pergi sesudah diperintah oleh penguasa yang berwenang.

Terkait penolakan Rizieq terhadap persidangan secara daring, Luhut mengatakan polisi bisa saja memaksa untuk hadir dalam sidang tersebut.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Amin Bertemu Wakil PM Selandia Baru, Bahas Kerja Sama 2 Negara

Wapres Ma'ruf Amin Bertemu Wakil PM Selandia Baru, Bahas Kerja Sama 2 Negara

Nasional
Deretan Jenderal Kehormatan Selain Prabowo, dari Luhut hingga SBY

Deretan Jenderal Kehormatan Selain Prabowo, dari Luhut hingga SBY

Nasional
2 Kali Kalah di Praperadilan, Ketua KPK Akan Panggil Kepala Biro Hukum dan Minta Penjelasan

2 Kali Kalah di Praperadilan, Ketua KPK Akan Panggil Kepala Biro Hukum dan Minta Penjelasan

Nasional
Saat KPK 2 Kali Kalah Praperadilan dan Disebut Berpotensi Salah Gunakan Wewenang...

Saat KPK 2 Kali Kalah Praperadilan dan Disebut Berpotensi Salah Gunakan Wewenang...

Nasional
Ramai-ramai Kritik Rencana Penyematan Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Singgung Dugaan Pelanggaran HAM dan Aturan Hukum

Ramai-ramai Kritik Rencana Penyematan Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Singgung Dugaan Pelanggaran HAM dan Aturan Hukum

Nasional
Sirekap Pileg Data 65,26 Persen: PDI-P 16,53 Persen, Golkar 15,17 Persen

Sirekap Pileg Data 65,26 Persen: PDI-P 16,53 Persen, Golkar 15,17 Persen

Nasional
Hari Ini, Hakim Bacakan Vonis untuk Yusrizki Muliawan di Kasus BTS 4G

Hari Ini, Hakim Bacakan Vonis untuk Yusrizki Muliawan di Kasus BTS 4G

Nasional
Sirekap Pilpres Data 77,64 Persen: Anies 24,47 Persen, Prabowo 58,84 Persen, Ganjar 16,69 Persen.

Sirekap Pilpres Data 77,64 Persen: Anies 24,47 Persen, Prabowo 58,84 Persen, Ganjar 16,69 Persen.

Nasional
Langkah Jokowi Jadikan Prabowo Jenderal Kehormatan Bisa Mencoreng TNI

Langkah Jokowi Jadikan Prabowo Jenderal Kehormatan Bisa Mencoreng TNI

Nasional
Hari Ini, Syahrul Yasin Limpo Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Pemerasan dan Gratifikasi Rp 44,5 M

Hari Ini, Syahrul Yasin Limpo Jalani Sidang Perdana Kasus Dugaan Pemerasan dan Gratifikasi Rp 44,5 M

Nasional
Ketika Prabowo Belum Ditetapkan Terpilih tapi Program Makan Siang Gratis Sudah Dibahas di Istana...

Ketika Prabowo Belum Ditetapkan Terpilih tapi Program Makan Siang Gratis Sudah Dibahas di Istana...

Nasional
Diberhentikan dari Militer, Gelar Jenderal Kehormatan Prabowo Dipertanyakan

Diberhentikan dari Militer, Gelar Jenderal Kehormatan Prabowo Dipertanyakan

Nasional
Gelar Jenderal Kehormatan Prabowo Dianggap Transaksi Kekuasaan Jokowi

Gelar Jenderal Kehormatan Prabowo Dianggap Transaksi Kekuasaan Jokowi

Nasional
DPT 2024 Diduga Bocor, Semua Komisioner KPU RI Disidang Etik DKPP

DPT 2024 Diduga Bocor, Semua Komisioner KPU RI Disidang Etik DKPP

Nasional
Senjakala Kepakaran dan Demokrasi Kita

Senjakala Kepakaran dan Demokrasi Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com