Wamenkumham Sebut Pasal 27, 28 dan 29 UU ITE Tidak Jelas

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward OS Hiariej menilai, keberadaan Pasal 27, 28, dan 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memunculkan keresahan di masyarakat.

Menurut dia, keberadaan ketiga pasal tersebut sangat multitafsir karena tidak memenuhi syarat utama dalam asas legalitas, yang salah satunya berbunyi tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang yang jelas.

"Apakah Pasal 27, 28, dan Pasal 29 jelas? Tidak, tidak jelas," kata Eddy saat diskusi publik bertajuk Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Yogyakarta, seperti dikutip dari Antara, Kamis (18/3/2021).

Sebagai contoh, di dalam Pasal 27 disebutkan bahwa unsur penghinaan yang dimaksud adalah sebagaimana Pasal 310 KUHP tentang penistaan dan Pasal 311 KUHP tentang fitnah.

Menurut Eddy, hal itu berbeda dengan saat pembentukan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Ketika mengadopsi sejumlah kejahatan jabatan dari KUHP, pasal-pasal sepenuhnya diambil dan ditulis ulang di dalam UU itu.

Baca juga: Wamenkumham Akui Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Resahkan Masyarakat

Akibatnya, Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang mengatur pencemaran nama baik, kata Eddy, kerap diprotes oleh berbagai kalangan masyarakat.

Adapun bunyi Pasal 27 Ayat (3) UU ITE yaitu: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

"Argumentasi yang kerap muncul adalah karena kriteria dan unsur perbuatan yang tidak jelas dan multitafsir," kata dia.

Oleh sebab itu, melalui diskusi publik tersebut, Eddy berharap para pakar, praktisi, atau masyarakat dapat berpartisipasi memberikan masukan kepada tim kajian yang memiliki tugas merumuskan kriteria implementatif atas pasal tertentu dalam UU ITE yang dianggap menimbulkan multitafsir.

Presiden Joko Widodo pun, kata dia, akan mengajak DPR berdiskusi untuk melakukan revisi UU ITE, terutama terhadap pasal yang dianggap multitafsir.

Baca juga: DPR Minta Pemerintah Siapkan Naskah Akademik Revisi UU ITE

"Berbicara revisi UU kan tidak semudah membalik telapak tangan. Membutuhkan proses paling tidak dua sampai tiga bulan karena setelah ada pembahasan masih berhadapan dengan DPR, muncul daftar inventarisasi masalah, baru kemudian akan dibahas lalu disahkan," kata Eddy.

UU ITE, kata Eddy, pada prinsipnya harus dapat melindungi berbagai kepentingan hukum untuk melindungi kebebasan berbicara, menyampaikan pendapat dengan lisan dan tulisan.

Selain itu, beleid itu harus pula melindungi kebebasan berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagai hak yang bersifat hak konstitusional warga negara sebagaimana ditentukan Pasal 28F UUD NRI 1945 dan hak dasar akan perlindungan terhadap harkat, martabat, dan nama baik orang lain yang dilindungi berdasarkan Pasal 28G Ayat (1) UUD NRI 1945.

Lebih lenjut Eddy mengatakan, Pasal 27 Ayat 3 UU ITE mengenai pencemaran nama baik juga dinilai memunculkan keresahan di masyarakat.

"Tidak dimungkiri pasal ini menimbulkan keresahan. Terjadi multitafsir atau distorsi antara penyampaian kritik dan pencemaran nama baik sehingga terjadi saling lapor," kata Eddy.

Eddy menjelaskan, tujuan awal dirumuskannya UU ITE adalah untuk mencegah terjadinya perbuatan yang merugikan orang lain di dunia maya, mulai dari peretasan hingga penyebaran kabar bohong atau hoaks.

Sebab, menurut dia, pelanggaran hukum di dunia nyata saat ini memungkinkan terjadi secara virtual.

"Sehingga UU (ITE) ini diperlukan karena kegiatan di ruang cyber tidak dapat didekati dengan ukuran hukum konvensional saja," kata Eddy.

"Kalau ini ditempuh (dengan hukum konvensional) maka banyak yang lolos dan kesulitan dalam pemberlakuan hukum," ucap dia.