Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Soal Polemik All England, Wakil Ketua DPR Minta Pemerintah Lakukan Komunikasi Diplomatik dengan Inggris

Kompas.com - 19/03/2021, 12:44 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Sufmi Dasco Ahmad meminta Pemerintah Indonesia untuk melakukan komunikasi diplomatik dengan Inggris, serta pihak penyelenggara  ajang All England 2021.

Adapun Pemerintah Indonesia yang dimaksud adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu).

“Saya minta pemerintah mengambil langkah-langkah tepat agar polemik yang terjadi di ajang tersebut tidak berlarut-larut, serta tidak berdampak negatif terhadap citra bulutangkis internasional,” ujar Sufmi, dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Jumat (19/3/2021).

Seperti diketahui, tim bulu tangkis Indonesia dipaksa mundur dari pertandingan All England 2021.

Baca juga: Soal Tim Bulu Tangkis Indonesia di All England, Dubes Inggris Koordinasi dengan Otoritas Setempat

Dilansir dari Kompas.com, Kamis (18/03/2021), otoritas kesehatan Inggris mengatakan ada penumpang yang dinyatakan positif Covid-19 dalam penerbangan yang sama dengan tim Indonesia.

Sesuai dengan regulasi Pemerintah Inggris, seluruh tim yang berada pada satu pesawat tersebut diharuskan menjalani isolasi selama 10 hari hingga Selasa (23/3/2021) di Crowne Plaza Birmingham City Centre.

Pengumuman ditarik mundurnya tim dari Indonesia juga disampaikan Federasi Bulutangkis Dunia (BWF) melalui postingan di Instagram.

Merespon postingan BWF, Sufmi mengaku, menghormati kebijakan dari pemerintah Inggris dalam penanganan Covid-19 di negara tersebut.

Baca juga: Polemik All England, RI Usul Opsi Penghentian Sementara hingga Protes ke BWF

“Namun demikian, kami juga sangat menyayangkan terhadap badan BWF serta panitia penyelenggara yang seolah tidak cermat dan tidak siap dalam melaksanakan All England 2021 di tengah pandemi Covid-19,” ucapnya.

Menurut Sufmi, pihak penyelenggara harus mempunyai solusi alternatif atas berbagai kemungkinan yang terjadi dalam event turnamen bulutangkis tersebut.

“Termasuk solusi terhadap tim nasional (timnas) Indonesia. Pasalnya, mereka sudah jauh hari melakukan vaksin Covid-19 dan test swab yang menunjukan hasil negatif,” imbuhnya.

Respon pemerintah Indonesia

Menanggapi polemik pemaksaan walk out (WO) tim Indonesia dari All England 2021, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menilai BWF selaku penanggung jawab turnamen bersikap tidak adil.

Hal ini karena pemain tunggal putri Turki, Neslihan Yigit, tetap berkiprah di All England walau satu pesawat dengan kontingen Indonesia.

Adapun pemain tersebut yaitu pemain tunggal putri, Neslihan Yigit. Ia tetap bermain pada babak pertama sekaligus lolos ke fase selanjutnya usai mengalahkan wakil Perancis, Marie Batomene.

"Kalau benar berita soal pemain lain yang satu pesawat dengan tim kami, tetapi tetap diperbolehkan main, maka ini tidak adil," kata Zainudin, seperti dilansir dari Kompas.com, Kamis.

Baca juga: Menpora Minta BWF Adil kepada Tim Indonesia di All England 2021

Untuk menangani masalah tersebut, Menpora pun telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di London dan PBSI.

Zainudin menjelaskan, KBRI secara khusus akan berupaya untuk mengintervensi pemerintah dan otoritas kesehatan Inggris (NHS), serta BWF demi memperjelas apa yang sebenarnya terjadi.

Ia berharap, hasil koordinasi dapat menjadi jawaban publik bahwa tim Indonesia mundur bukan karena dicurangi.

"Jangan sampai ada spekulasi yang muncul karena Indonesia begitu diperhitungkan dalam cabang olahraga (cabor) bulutangkis. Kemudian ada cara-cara tidak fair yang telah dilakukan kepada tim kami," ujar Zainudin.

Baca juga: Tim Indonesia Dipaksa Mundur dari All England, Menpora Minta BWF Obyektif

"Saya harap ini benar-benar soal aturan di sana dan harusnya panitia sudah mempelajari. Sehingga meski ada karantina, hal itu tidak merugikan negara-negara peserta," sambungnya.

Sebagai informasi, pada pertemuan KBRI dengan pihak-pihak terkait di ajang All England 2021, Kamis (18/3/2021) bertujuan untuk membuat tim Indonesia tetap tampil di turnamen tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com