Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rencana Nadiem Buka Opsi Pembelajaran Tatap Muka setelah Vaksinasi Guru Selesai

Kompas.com - 19/03/2021, 07:43 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah mengebut vaksinasi bagi guru dan tenaga pendidik untuk membuka pembelajaran tatap muka terbatas di tengah pandemi Covid-19.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyatakan, sekolah mesti menyediakan opsi untuk menggelar pembelajaran tatap muka setelah guru dan tenaga pendidik di sekolah itu selesai menjalani vaksinasi.

Opsi pembelajaran tatap muka ini ditargetkan dapat dibuka oleh semua sekolah di Indonesia pada tahun ajaran baru yang jatuh pada Juli 2021 mendatang.

"Setelah dilakukan vaksinasi untuk semua guru-guru dan tenaga pendidik di sekolahnya, satuan pendidikan itu wajib memberikan opsi pelayanan pembelajaran tatap muka," kata Nadiem dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR, Kamis (18/3/2021).

Baca juga: Nadiem Ungkap Hasil Riset, Peserta Didik Usia 3-30 Tahun Berisiko Lebih Rendah Terinfeksi Covid-19

Ia menegaskan, pembelajaran tatap muka itu hanya menjadi opsi bagi orangtua yang ingin anak-anaknya kembali ke sekolah.

Sementara, bagi orangtua yang belum menginginkan anak-anaknya kembali sekolah, maka anak-anak mereka dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ) dari tempat tinggal masing-masing.

Dengan demikian, sekolah wajib menggelar kegiatan belajar yang bersifat hybrid dengan memadukan pembelajaran tatap muka dan PJJ.

"Walaupun satuan pendidikan sudah memulai tatap muka karena diwajibkan membuka tatap muka, tapi kalau orangtuanya tidak nyaman, tidak bisa dipaksa oleh sekolah," kata dia.

Baca juga: Nadiem soal Protokol Belajar Tatap Muka Terbatas: Wajib Masker hingga Kantin Belum Boleh Buka

Nadiem menjelaskan, pembelajaran tatap muka itu akan menerapkan sejumlah protokol seperti jaga jarak, wajib menggunakan masker, serta mencuci tangan.

Warga sekolah yang memiliki komorbid tak terkontrol pun tidak diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan belajar tatap muka.

Di samping itu, kata Nadiem, kegiatan ekstrakurikuler dan kantin sekolah untuk sementara juga belum akan dibuka.

Dampak Negatif PJJ

Pembelajaran tatap muka ini didorong karena Nadiem menilai ada banyak dampak negatif akibat PJJ yang sudah berlangsung selama satu tahun terakhir.

Contohnya, tidak sedikit orangtua yang merasa percuma untuk membayar biaya sekolah karena proses belajar tidak dilakukan tatap muka dan dianggap tidak ada nilainya sehingga mereka menarik anak-anaknya dari sekolah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/3/2021). Rapat tersebut membahas persiapan vaksinasi COVID-19 bagi guru, murid dan mahasiswa serta membahas persiapan pembukaan pembelajaran tatap muka sekolah di bulan Juli. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/3/2021). Rapat tersebut membahas persiapan vaksinasi COVID-19 bagi guru, murid dan mahasiswa serta membahas persiapan pembukaan pembelajaran tatap muka sekolah di bulan Juli. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/wsj.

Krisis yang terjadi akibat pandemi Covid-19 juga membuat anak-anak sekolah yang terpaksa putus sekolah karena harus bekerja.

Baca juga: Nadiem: Sekolah Wajib Sediakan Opsi Belajar Tatap Muka Setelah Guru Selesai Divaksinasi

Tidak hanya itu, PJJ juga berdampak pada menurunnya capaian belajar dengan kesenjangan yang semakin lebar akibat perbedaan akses dan kualitas pembelajaran.

Hal itu belum ditambah dengan adanya kekerasan terhadap anak serta praktik pernikahan dini yang meningkat.

"Kita sudah satu tahun pandemi Covid-19 terjadi, itu sudah satu tahun, terlalu lama bahwa anak-anak kita tidak sekolah," kata Nadiem.

Nadiem menuturkan, sejak Januari 2021, pembelajaran tatap muka sebetulnya sudah dibolehkan asalkan mengantongi persetujuan pemerintah daerah.

Baca juga: Nadiem Beberkan Dampak Satu Tahun Pembelajaran Jarak Jauh: Anak Putus Sekolah hingga Kesenjangan

Namun, kata Nadiem, jumlah sekolah yang sudah membuka pembelajaran tatap muka masih rendah yakni 15 persen.

Mundur ke belakang, sekolah-sekolah yang berada di zona hijau dan zona kuning pun sudah dibolehkan menggelar pembelajaran tatap muka sejak pertengahan 2020.

Akan tetapi, jumlah sekolah yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka di dua zona tersebut juga masih sedikit.

"Di zona hijau saja sekarang saja baru 56 persen dan zona kuning 28 persen, berarti ini adalah keputusannya pemda untuk belum yakin untuk buka sekolah atau berbagai macam alasan lainnya," kata Nadiem.

Baca juga: Mendikbud Nadiem Khawatir Angka Pernikahan Dini Siswa Meningkat

Kondisi tersebut, kata Nadiem, menunjukkan Indonesia tertinggal dari negara-negara Asia Timur dan Pasifik yang telah membuka kegiatan belajar tatap muka terlebih dahulu.

Ia pun membandingkan angka tersebut dengan Amerika Serikat yang memiliki kasus Covid-19 lebih parah di Indonesia tetapi 40 persen sekolah di Negeri Paman Sam sudah melalukan pembelajaran tatap muka.

"Jadi ini benar-benar keputusan kita sebagai pembuat kebijakan keputuan pemerintah dan semua instansi yang peduli kepada anak-anak kita bahwa kita harus secepat mungkin mengembalikan anak untuk melakukan tatap muka," kata Nadiem.

Dukungan organisasi guru

Sejumlah organisasi guru menyatakan dukungannya terhadap vaksinasi Covid-19 bagi guru dan tenaga kependidikan.

Ketua Umum Pengurus Besar (PB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi yang menyambut baik peluncuran pertama vaksinasi bagi PTK.

Baca juga: Usai Guru Divaksin, Jokowi Harap Sekolah Tatap Muka di Makassar Segera Digelar

Unifah mengatakan, vaksinasi pada guru juga menjadi upaya strategis dalam mempercepat pembelajaran tatap muka.

"Dan ini adalah upaya mempercepat pembelajaran tatap muka dan belajar mengajar dengan aman dan nyaman," paparnya seperti dikutip dari laman Antara News, Rabu (24/2/2021).

Ia meminta para guru untuk bersabar menunggu giliran divaksinasi, termasuk menjadi agen perubahan yang dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Dukungan juga disuarakan Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo. Ia mengatakan, FSGI mengapresiasi kebijakan ini.

"Vaksinasi adalah langkah konkret pemerintah dalam menyiapkan pembelajaran tatap muka supaya lebih siap,” tegas Heru.

Baca juga: Nadiem: Sekolah Wajib Sediakan Opsi Belajar Tatap Muka Setelah Guru Selesai Divaksinasi

Selanjutnya, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Danang Hidayatullah mengapresiasi langkah pemerintah yang mengusahakan vaksinasi sebagai alternatif solusi untuk memastikan tenaga pendidik lebih terlindung dari wabah penyakit.

Ia menekankan pentingnya peran para pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga medis, PTK dan pihak terkait lainnya.

“Kepada guru-guru yang sudah divaksin testimoni dari mereka menjadi penting. Namun para pemangku kepentinganlah yang paling berperan untuk menyosialisasi ini agar masyarakat lebih memahami kebijakan vaksinasi,” tambah Danang.

Kepala sekolah didorong sukseskan vaksinasi guru Guna menyukseskan vaksin Covid-19 bagi guru dan tenaga kependidikan, peran kepala sekolah dinilai sangat dibutuhkan guna membangun kesadaran warga sekolah agar lebih memahami informasi tentang vaksinasi secara komprehensif dan senantiasa menerapkan protokol kesehatan.

Baca juga: Jabar Bebas Zona Merah, Wagub Uu Optimistis Sekolah Tatap Muka Digelar Juli

Pentingnya peran kepala sekolah sebagai pemimpin dalam rangka menyukseskan program vaksinasi juga disetujui oleh Santi Librayanti Oktadriani selaku Perwakilan Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT).

“Kepala sekolah dapat menurunkan kebijakan vaksinasi ini ke lini di bawahnya,” saran Santi.

Santi meyakini, jika program vaksinasi sukses dilakukan pada sektor pendidikan maka semakin cepat pembelajaran tatap muka dapat dilakukan.

"Karena kita sudah merindukan tatap muka,” ungkap Santi yang mengaku lega setelah mendapat vaksin.

Hal senada dituturkan Sekretaris Forum Guru Independen Indonesia (FGII), DPC Jakarta Barat, Esther Layas Sinuraya.

Ia setuju PTK menjadi salah satu sasaran yang diprioritaskan mendapat vaksin. “Kita harus punya “tameng” supaya tidak menularkan Covid-19 ke murid-murid,” imbuh Esther sesaat setelah menerima sertifikat vaksinasi Covid-19.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com