Dubes RI Harap Polemik All England Tak Hambat Hubungan Bilateral dengan Inggris

Kompas.com - 19/03/2021, 06:13 WIB
Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo ketika menghadapi Matthew Clare/Ethan Van Leeuwen pada laga babak pertama All England 2021 di Utilita Arena Birmingham, Rabu (17/3/2021) malam WIB. Badmintonphoto/Yohan NonotteMarcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo ketika menghadapi Matthew Clare/Ethan Van Leeuwen pada laga babak pertama All England 2021 di Utilita Arena Birmingham, Rabu (17/3/2021) malam WIB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melayangkan surat protes ke Presiden Federasi Bulu Tangkis Dunia atau Badminton World Federation (BWF) ihwal tidak dapat dilanjutkannya partisipasi atlet Indonesia di turnamen All England 2021 di Birmingham, Inggris.

Duta Besar Indonesia untuk Inggris, Desra Percaya, mengatakan, dalam surat tersebut pihaknya menyampaikan sejumlah pesan, salah satunya perihal hubungan baik pemerintah Indonesia dengan Inggris.

"Saya juga katakan, saya tidak mau isu ini menjadi hambatan dalam pengembangan hubungan bilateral yang lebih baik antara Indonesia dengan Inggris," kata Desra dalam konferensi pers daring, Kamis (18/3/2021).

Melalui surat tersebut, kata Desra, pemerintah menyampaikan kekecewaan yang mendalam atas penarikan tim Indonesia dalam turnamen All England 2021.

Baca juga: Dubes RI: Kondisi Fisik Para Atlet Sehat, tapi Mentalnya Down

Pemerintah juga menyampaikan fakta-fakta terkait tes PCR yang telah dijalani para atlet dan kepatuhan para atlet terhadap protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Bahkan, atlet Indonesia yang semula hendak bertanding di All England 2021 sudah melakukan vaksinasi.

Tak hanya itu, pemerintah juga menyinggung soal ketidakadilan panitia turnamen terkait tes PCR ulang terhadap para atlet dari negara-negara tetangga.

"Kenapa Indonesia yang (atletnya) tidak positif (Covid-19), diindikasikan berinteraksi dengan yang positif, kenapa tidak diberikan tes? Ini yang saya kejar terus agar tes ini diberikan kepada atlet Indonesia dan tim pendukung," ujar Desra.

Dalam surat tersebut, pemerintah meminta klarifikasi mengenai status atlet negara lain yang berada dalam satu pesawat dengan skuad Indonesia.

Baca juga: Soal All England 2021, Dubes RI Klarifikasi Isu Diskriminasi ke Dubes Inggris

Pemerintah menekankan agar panitia turnamen tidak melakukan diskriminasi dan berlaku adil terhadap seluruh peserta pertandingan.

"Dan juga kepada pihak Inggris saya katakan, eh jangan lupa lho ya badminton ini memang asalnya dari Inggris, tapi jangan lupa ratusan juta penggemar dari Indonesia," kata Desra.

Selain melayangkan surat protes kepada BWF, Kedutaan Besar RI untuk Inggris juga meminta Direktur Asia Tenggara dari Kementerian Luar Negeri Inggris, Sarah Cooke, mengintervensi hal ini.

Pemerintah juga berkomunikasi dengan National Health Service (NHS), Duta Besar Inggris untuk Indonesia Owen Jenkins, hingga anggota Parlemen Inggris.

Baca juga: Komunikasi dengan Dubes Inggris, RI Berupaya Bisa Lanjut di All England 2021

Desra berharap, melalui upaya ini muncul transparansi dan kesamaan perlakuan terhadap para atlet Indonesia dalam ajang All England 2021.

Sebelumnya diberitakan, tim bulu tangkis Indonesia dipaksa mundur dari turnamen All England 2021.

Hal tersebut diketahui dari unggahan Marcus Fernaldi Gideon di akun Instagram-nya pada Kamis (18/3/2021) pagi WIB.

Alasannya yakni pada saat penerbangan tim bulu tangkis Indonesia dari Istanbul ke Birmingham, Sabtu (13/3/2021), terdapat salah satu penumpang pesawat yang dinyatakan positif Covid-19.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Nasional
Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Nasional
Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Nasional
Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Nasional
Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Nasional
Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Nasional
Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Nasional
75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

Nasional
Wadah Pegawai Sebut TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

Wadah Pegawai Sebut TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

Nasional
Mendagri Minta Pemda Percepat Realisasi APBD 2021

Mendagri Minta Pemda Percepat Realisasi APBD 2021

Nasional
Harry Van Sidabukke Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Menyuap Eks Mensos Juliari Batubara

Harry Van Sidabukke Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Menyuap Eks Mensos Juliari Batubara

Nasional
Kejagung Periksa Eks Komisaris dan Komut Asabri

Kejagung Periksa Eks Komisaris dan Komut Asabri

Nasional
Belum Umumkan Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Firli Bahuri: Kami Tak Ingin Menebar Isu

Belum Umumkan Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Firli Bahuri: Kami Tak Ingin Menebar Isu

Nasional
Tjahjo Pertanyakan Sikap KPK soal 75 Pegawai yang Tak Penuhi Syarat TWK

Tjahjo Pertanyakan Sikap KPK soal 75 Pegawai yang Tak Penuhi Syarat TWK

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru Sebut Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Covid-19 Meningkat

Perhimpunan Dokter Paru Sebut Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Covid-19 Meningkat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X