Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kudeta di Partai Demokrat Dinilai Jadi Momentum Tingkatkan Elektabilitas AHY

Kompas.com - 18/03/2021, 19:02 WIB
Sania Mashabi,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu menilai, konflik kudeta di Partai Demokrat akan jadi momentum untuk menaikan elektabilitas Demokrat dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

"Di satu sisi mungkin adalah prahara bagi mereka, tetapi di sisi yang lain saya melihatnya momentum politik yang cukup potensial untuk dimanfaatkan oleh Demokrat untuk kepentingan elektoral," kata Yohan dalam diskusi daring bertajuk "Peta Pencalonan Presiden Setelah Gagalnya Undang-Undang Pemilu dan Gonjang-Ganjing Partai Demokrat", Kamis (18/3/2021).

Yohan mengatakan, dalam konflik tersebut, sosok Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sangat ditonjolkan.

Baca juga: Isu Kudeta, Demokrat Pecat Marzuki Alie hingga Jhoni Allen dengan Tidak Hormat

Ia pun melihat bahwa saat ini elektabilitas AHY mengalami peningkatakan dibanding sebelumnya.

Peningkatan itu terlihat dari beberapa hasil survei. Namun, Yohan tidak menyebutkan lembaga survei yang dimaksudnya.

"Jadi memang ada jumping, jadi kasus ini dimanfaatkan untuk jumping elektoral bagi Demokrat saya pikir mereka sudah melakukan itu," ucap dia.

Sementara itu, sebelumnya Direktur Eksekutif Voxpol Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menyebut, elektabilitas Partai Demokrat dapat meningkat jika berhasil mengatasi isu pengambilalihan kepemimpinan partai atau upaya kudeta.

Menurut Pangi, elektabilitas Demokrat meningkat seiring sentimen positif masyarakat. Sebab, masyarakat cenderung berempati pada peristiwa-peristiwa tertentu.

Baca juga: Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Dilansir dari Tribunnews.com, berdasarkan survei Indonesia Election Strategic (Index) Research, elektabilitas AHY di bursa calon presiden melesat dari papan bawah ke posisi empat teratas.

Adapun posisi pertama dalam survei tersebut masih diisi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, kemudian disusul Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Sementara itu, AHY jika dipersentasekan sebelum konflik mendapat elektabilitas 1-2 persen, tetapi kini elektabilitasnya mencapai 7,0 persen.

 

Adapun masalah di Partai Demokrat mencuat ke publik saat AHY menyebut ada gerakan pengambilalihan kepemimpinan partai.

Kemudian, beberapa kader Partai Demokrat menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang digelar dan menunjuk Moeldoko sebagai ketua baru versi KLB.

Baca juga: Didoakan Kader Demokrat, Yasonna: Yang Sebelah Sana Berdoa Juga, Mana yang Didengar Nanti...

KLB yang disebut AHY tidak sah itu kemudian dilaporkan ke Kemenkumham.

Tak mau kalah, Partai Demokrat kubu Moeldoko menyerahkan hasil KLB yang telah digelar ke Kemenkumham sehari setelahnya, Selasa (9/3/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com