Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran KIP Kuliah Naik, Mahasiswa Bisa Dapat Dana hingga Rp 12 Juta Per Semester

Kompas.com - 18/03/2021, 18:51 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menaikkan anggaran untuk skema Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah tahun 2021 dari Rp 1,3 triliun menjadi Rp 2,5 triliun.

Skema tersebut membuat para mahasiswa program studi (prodi) terakreditasi A bakal mendapatkan batas maksimal dana bantuan hingga Rp 12 juta per semester.

"Kita naikkan dari 2020 cuma Rp 1,3 triliun untuk KIPK. Untuk 2021, kita naikkan sampai Rp 2,5 triliun. Kenapa kita naikkan ini? Jumlah penerimanya tidak berubah, 200.000 mahasiswa, masih sama seperti di 2020," kata Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR, Kamis (18/3/2021).

Baca juga: Cara Cek Siswa Penerima Kartu Indonesia Pintar untuk SD-SMA

Menurut Nadiem, Kemendikbud telah mengatur pemberian bantuan dana KIP kuliah tersebut berdasarkan akreditasi prodi masing-masing mahasiswa.

Untuk mahasiswa yang kuliah di prodi akreditas A, kata dia, akan diberikan dana bantuan rata-rata Rp 8 juta dengan batas maksimal penerimaan dana hingga Rp 12 juta per semesternya.

"Untuk prodi B, Rp 4 juta, dan untuk prodi C, enggak berubah, sama seperti sebelumnya yaitu Rp 2,4 juta," ujar dia. 

Nadiem menyampaikan, sebelumnya, besaran bantuan dana KIP kuliah pada 2020 dihitung setara rata-rata biaya kuliah yaitu Rp 2,4 juta per semester.

Ia menilai, besaran angka Rp 2,4 juta itu tidak efektif. Sebab, menurut dia, banyak kampus berkualitas baik dengan biaya kuliah tunggal di atas Rp 2,4 juta.

"Kalau semuanya dipagu Rp 2,4 juta per semester, apa yang terjadi? Itu anak-anak yang kurang mampu, yang luar biasa prestasinya, ya sudah nggak ada yang percaya diri untuk masuk ke sekolah yang lebih mahal. Bener enggak? Hayo. Jadi mereka sudah keburu kalah duluan," ujar Nadiem.

Baca juga: Nadiem Ungkap Hasil Riset, Peserta Didik Usia 3-30 Tahun Berisiko Lebih Rendah Terinfeksi Covid-19

Dalam pemaparannya, Nadiem juga membeberkan bahwa Kemendikbud mengubah skema biaya hidup per mahasiswa bagi penerima KIP kuliah.

Pada tahun ini, biaya hidup per mahasiswa akan disesuaikan berdasarkan indeks harga di mana mahasiswa tersebut berkuliah.

"Jadi misalnya kalau anak itu berasal dari daerah mana pun, tapi dia kuliahnya di Jakarta, ya dia harus menerima lebih tinggi, karena indeks kemahalan Jakarta jauh lebih mahal," ucap dia.

Berdasarkan pemaparannya, biaya hidup per mahasiswa pada KIP kuliah 2021 dibagi 5 klaster daerah.

Klaster pertama mendapat Rp 800.000, klaster kedua Rp 950.000, klaster ketiga Rp 1,1 juta, klaster empat Rp 1,25 juta, dan klaster lima Rp 1,4 juta per bulan.

Baca juga: Nadiem: Sekolah Wajib Sediakan Opsi Belajar Tatap Muka Setelah Guru Selesai Divaksinasi

Jika dilihat, skema tersebut berbeda dengan skema tahun sebelumnya yang biaya hidup dipatok Rp 700.000 per bulan dan disamakan di semua daerah seluruh Indonesia.

Adapun KIP kuliah sudah dikenalkan oleh Presiden Joko Widodo sejak masa kampanye pencalonan dirinya sebagai presiden RI dalam Pilpres 2019.

Kala itu, Jokowi yang masih menjadi capres memperkenalkan KIP di mana salah satu tujuannya agar anak tak mampu bisa berkuliah hingga ke luar negeri.

"Saya mau memperkenalkan kartu ini ya, ke depan akan ada namanya KIP Kuliah," ujar Jokowi kepada 6.000-an pendukung di pelataran Monumen Perjuangan, Jalan Dipati Ukur, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (10/3/2019).

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com