ICJR Heran Polisi Menyemangati Warga Laporkan Akun Medsos dengan Beri Lencana

Kompas.com - 18/03/2021, 18:13 WIB
Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu Dok. ICJRDirektur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu mempertanyakan tujuan Polri yang berencana memberikan lencana penghargaan (badge awards) ke warga yang berpartisipasi melaporkan dugaan tindak pidana di media sosial.

Menurut Erasmus, polisi tidak punya kejelasan tentang dugaan pidana apa yang bisa dilaporkan masyarakat.

Erasmus melanjutkan, seharusnya polisi mengedepankan upaya penyelesaian mandiri pada masyarakat untuk kasus-kasus yang terkait dengan delik aduan di ruang siber.

"Misalnya kasus penghinaan, ini kan delik aduan. Semangatnya justru bisa selesai dengan sendirinya di antara masyarakat, kalau sudah enggak bisa, baru masuk aduan. Ini kok malah (seolah) masyarakat disemangati untuk melapor," ujar Erasmus kepada Kompas.com, Kamis (18/3/2021).

Baca juga: Polri Berencana Berikan Lencana Penghargaan bagi Warga yang Aktif Laporkan Dugaan Pidana di Medsos

Erasmus menyebutkan, seharusnya polisi bisa meminta masyarakat aktif melapor jika kasus-kasus yang terjadi adalah pembajakan dan penipuan online.

"Kecuali kejahatannya macam kasus-kasus siber seperti pembajakan, dan penipuan online. Polisi bisa minta masyarakat aktif melapor," ucapnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Erasmus, saat ini pihak kepolisian punya banyak kasus menumpuk yang harus diselesaikan.

Jadi, tidak perlu menambah beban dengan mendorong masyarakat ikut melaporkan dugaan tindak pidana di ruang siber.

"Beban polisi sudah banyak, anggota terbatas, sumber data terbatas, kan kurang kerjaan, mengapa (laporan dugaan tindak pidana siber) didorong lagi," kata dia.

Baca juga: Mengenal Virtual Police: Definisi, Dasar Hukum, hingga Polemiknya

Sebagai informasi Kabag Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan mengatakan, lencana penghargaan merupakan respons terhadap masyarakat yang membantu tugas-tugas polisi di ruang siber.

"Badge awards ini merupakan penghargaan. Jadi masyarakat membantu tugas-tugas Polri, kemudian kita merespons dengan memberikan penghargaan terhadap masyarakat yang membantu tugas Polri. Khususnya tugas-tugas Direktorat Siber," ujar Ramadhan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (17/3/2021).

Ramadhan mengatakan saat ini Polri sedang menyusun tolak ukur yang tepat untuk memberikan lencana penghargaan tersebut.

"Ini belum final, tapi memang sudah dalam tahap perencanaan. Pokoknya nanti badge awards jadi berupa penghargaan yang diberikan oleh Direktorat Siber," kata dia.

Baca juga: Polisi Virtual Diingatkan Tak Main Tangkap Terkait Pemuda Komentari Gibran



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.