Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Dua Strategi Jokowi Ini Diharapkan Turunkan Angka Stunting Jadi 14 Persen

Kompas.com - 18/03/2021, 16:25 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (IKPMK) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Wiryanta mengungkapkan dua strategi Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menurunkan angka stunting (kekerdilan) di Indonesia menjadi 14 persen pada 2024.

“Pertama, Presiden Jokowi menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai ketua pelaksanaan penanganan penurunan angka stunting,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Kamis (18/3/2021).

Kedua, lanjut Wiryanta, pemerintah akan fokus pada program penurunan stunting di sepuluh provinsi yang memiliki tingkat prevalensi tertinggi di Indonesia.

Adapun 10 provinsi tersebut adalah Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Barat (Sulbar), Nusa Tenggara Barat (NTB), Gorontalo, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Barat (Kalbar), Sulawesi Tenggara (Sultra), dan Sulawesi Tengah (Sulteng).

Baca juga: Jokowi Tunjuk BKKBN Pimpin Percepatan Penurunan Stunting

Perlu diketahui, sebelumnya Presiden Jokowi telah menargetkan angka stunting di Indonesia turun menjadi 14 persen pada 2024.

"Target tersebut bukanlah angka yang mudah. Akan tetapi, saya meyakini kalau dikelola dengan manajemen yang baik, angka ini tidak sulit untuk dicapai," kata Jokowi, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Kemitraan Program Bangga Kencana di Istana Negara, Jakarta, Kamis.

Penurunan stunting di Indonesia saat ini tengah ditangani secara serius oleh pemerintah. Terbukti, angka stunting berhasil diturunkan menjadi 27,6 persen pada 2019. Sebelumnya, angka stunting di 2016 mencapai 37 persen.

Menurut Wiryanta, penurunan stunting di Tanah Air akan berhasil bila para menteri dan kepala daerah hinggal level terendah terus mendukung program itu.

Baca juga: Jokowi Optimistis Angka Stunting Bisa Turun Jadi 14 Persen Tahun 2024

“Pemerintah pusat harus mengajak para gubernur, bupati dan walikota, serta kepala desa di sepuluh provinsi tersebut untuk konsentrasi dan fokus dalam menurunkan stunting. Sebab, tugas ini menjadi tanggung jawab bersama”, katanya.

Strategi baru pemerintah capai target Jokowi

Pada kesempatan tersebut Wiryanta mengatakan, pemerintah memiliki strategi baru untuk mencapai target stunting yang diargetkan Jokowi.

“Jadi, pemerintah harus mencapai penurunan angka stunting 2,5 persen per tahun. Kalau menggunakan cara sebelumnya pasti sulit untuk mencapai target tersebut,” imbuhnya.

Oleh karena itu, sambung Wiryanta, pemerintah sudah merumuskan cara baru untuk mencapai target dari Presiden Jokowi.

Baca juga: Penyebab Anak Stunting Tak Cuma Faktor Kurang Gizi

Adapun caranya dengan pemutakhiran data stunting. Metode tersebut menjadi hal yang penting untuk memulai program penurunan stunting agar mencapai target pada 2024.

“BKKBN selaku koordinator saat ini sedang melakukan pemutakhiran data stunting. Data tersebut akan menjadi dasar strategi pencegahan dan penanganan stunting hingga tingkat kabupaten atau kota, serta desa dan kelurahan”, ujarnya.

Selain pemutakhiran data, Wiryanta mengaku, pemerintah juga fokus pada penanganan berbagai faktor penyebab stunting.

Halaman:


Terkini Lainnya

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup, Kaesang: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup, Kaesang: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com