Wacana Presiden Tiga Periode Dinilai Tak Mudah Terwujud, Ini Penyebabnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, wacana perubahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode tidak mudah diwujudkan. Sebab, wacana tersebut bertabrakan dengan kepentingan partai politik.

Menurut Siti Zuhro, tabrakan kepentingan tersebut berangkat dari dugaan bahwa para ketua umum partai politik juga berkeinginan untuk maju sebagai calon presiden dalam kontestasi Pilpres 2024.

"Untuk Pemilu 2024 ini yang terbaca sekarang ini adalah nuansanya yang berbeda dengan pemilu 2019, di mana beberapa ketua umum partai-partai politik sudah ada keinginan untuk mencalonkan diri," ujar Siti Zuhro, dikutip dari program Satu Meja The Forum, Kompas TV, Rabu (17/3/2021).

Baca juga: Jokowi Tiga Periode, Mungkinkah?

Menurut Siti, pada Pilpres 2024 akan banyak calon yang berkontestasi. Hal ini berbeda dengan Pilpres 2024.

Jika ketua umum partai tidak mencalonkan diri, ada banyak kandidat dari kepala daerah di tingkat provinsi yang juga ingin mencalonkan diri.

"Kalau ketum tidak mencalonkan diri ada calon yang sudah digadang-gadang, belum lagi yang dari kepala-kepala daerah di provinsi yang juga ingin mencalonkan," ucap Siti.

"Jadi kompetisinya akan (melibatkan) lebih banyak, tidak seperti 2019 kemarin. Ini yang juga akan berhadapan dengan kepentingan partai-partai politik," sambungnya.

Baca juga: Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Dikhawatirkan Jadi Agenda Sisipan

Selain itu, Siti mengungkapkan keraguannya pada pernyataan Presiden Joko Widodo yang tidak berminat menjabat hingga tiga periode.

Ia menyinggung soal pernyataan Jokowi saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 2013 silam.

Saat itu, Jokowi sering mengelak ketika ditanya tentang minatnya mencalonkan diri sebagai presiden.

"Kurang dari satu tahun memerintah jadi Gubernur DKI Jakarta, sudah ditanya bagaimana kalau jadi Presiden, jawabnya ra mikir, ra mikir, dan berbagai pernyataan yang disampaikan tidak berminat juga, tapi ternyata kan ikut (Pilpres) juga," imbuhnya.

Baca juga: Bantahan Jokowi soal Jabatan Tiga Periode dan Peringatan kepada Amien Rais

Isu masa jabatan presiden tiga periode diungkapkan oleh pendiri Partai Ummat Amien Rais. Ia menyebut ada skenario mengubah ketentuan dalam UUD 1945 soal perubahan masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode.

Menurut Amien, rencana mengubah ketentuan tersebut akan dilakukan dengan menggelar Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) guna mengubah atau mengamendemen UUD 1945.

"Jadi, mereka akan mengambil langkah pertama meminta Sidang Istimewa MPR yang mungkin 1-2 pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu," kata Amien dalam tayangan Kompas TV, dikutip pada Senin (15/3/2021).

Mantan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan, setelah Sidang Istimewa digelar, akan muncul usul untuk mengubah masa jabatan presiden.

"Tapi, kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih tiga kali," ujar Amien.

Baca juga: Saat MPR Bantah Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden Jadi 3 Periode

Presiden Joko Widodo lantas membantah tudingan tersebut. Jokowi menegaskan bahwa ia tidak berniat untuk menjabat selama tiga periode.

"Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/3/2021).

Secara terpisah, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan, tidak ada pembahasan di internal MPR untuk mengubah Pasal 7 UUD 1945 yang mengatur soal masa jabatan presiden.

"Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan UUD NRI 1945, MPR RI tidak pernah melakukan pembahasan apapun untuk mengubah Pasal 7 UUD NRI 1945," kata Bambang,dalam keterangan tertulis, Senin (15/3/2021).

Baca juga: Ketua MPR Pastikan Masa Jabatan Presiden Tak Masuk dalam Pembahasan Amendemen UUD 1945

Politisi Partai Golkar itu menuturkan, pemilihan masa jabatan kepresidenan maksimal dua periode sudah dilakukan dengan berbagai pertimbangan matang.

Ia menyebut pembatasan maksimal dua periode dilakukan agar Indonesia terhindar dari masa jabatan kepresidenan tanpa batas yang pernah terjadi pada masa lalu.

"Sekaligus memastikan regenerasi kepemimpinan nasional bisa terlaksana dengan baik. Sehingga tongkat estafet kepemimpinan bisa berjalan berkesinambungan. Tidak hanya berhenti di satu orang saja," kata dia.