Nadiem Beberkan Dampak Satu Tahun Pembelajaran Jarak Jauh: Anak Putus Sekolah hingga Kesenjangan

Kompas.com - 18/03/2021, 16:11 WIB
Mendikbud Nadiem Makarim meresmikan Program SMK Pusat Keunggulan secara daring melalui live streaming di kanal Youtube resmi Kemendikbud pada Rabu (17/3/2021) Dok. Humas KemendikbudMendikbud Nadiem Makarim meresmikan Program SMK Pusat Keunggulan secara daring melalui live streaming di kanal Youtube resmi Kemendikbud pada Rabu (17/3/2021)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim membeberkan sejumlah dampak negatif yang muncul akibat pandemi Covid-19 yang memaksa kegiatan belajar berubah menjadi pembelajaran jarak jauh.

Nadiem mengungkapkan, salah satu dampak dari pandemi itu yakni banyaknya anak yang putus sekolah karena harus membantu keuangan keluarga di tengah krisis pandemi Covid-19.

"Kita sudah satu tahun pandemi Covid-19 terjadi, itu sudah satu tahun, terlalu lama bahwa anak-anak kita tidak sekolah," kata Nadiem dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR, Kamis (18/3/2021).

"Apa saja dampaknya? Ini dampak riil dan dampak permanen yang bisa terjadi, anak itu putus sekolah karena anak harus bekerja, ini riil yang terjadi di lapangan," kata Nadiem.

Baca juga: Nadiem Tegaskan Tak Akan Hapus Pelajaran Agama dari Kurikulum

Nadiem menyampaikan, PJJ yang diterapkan satu tahun terakhir juga telah membuat orangtua memiliki persepsi bahwa sekolah tidak memiliki peran dalam proses belajar mengajar apabila tidak dilakukan tatap muka.

Hal itu membuat tidak sedikit orangtua yang merasa percuma untuk membayar biaya sekolah karena proses belajar tidak dilakukan tatap muka dan dianggap tidak ada nilainya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dampaknya, tidak sedikit pula anak-anak yang pada akhirnya ditarik dari sekolah.

Nadiem menuturkan, PJJ juga telah menyebabkan penurunan capaian belajar dengan kesenjangan yang semakin lebar akibat perbedaan akses dan kualitas pembelajaran.

"Perbedaan askes dan kualitas dapat menyebabkan kesenjangan ini lebih lebar dan learning loss yang sifantnya permanen itu akan terus berkembang kalau kita tidak mulai melakukan secara terbatas tatap muka," ujar dia.

Baca juga: Kunjungi Vaksinasi Guru di Makassar, Jokowi Harap Sekolah Tatap Muka Dapat Segera Diuji Coba

Nadiem mengatakan, dampak-dampak lain yang tercipta akibat PJJ antara lain kekerasan terhadap anak yang dialami anak tidak terdeteksi guru serta praktik pernikahan dini.

Selain itu, kelompok perempuan dinilai mendapat beban lebih besar di masa pemberlakuan PJJ.

"Karena bagi mereka yang tadinya punya pekerjaan dan harus bekerja di luar semuanya terhambat karena harus menjaga anak di rumah juga, jadi ini adalah suatu dampak yang real," kata Nadiem.

Baca juga: Nadiem: Guru PAUD, SD, dan SLB Diprioritaskan Terima Vaksin Covid-19

Ia pun menegaskan, Kemendikbud sebetulnya telah membolehkan sekolah-sekolah untuk menggelar kegiatan belajar-mengajar tatap muka sejak Januari 2021 lalu dengan syarat memperoleh persetujuan pemerintah daerah.

"Kalau ada masyarakat yang masih bingung kenapa sekolah-sekolah mereka belum buka walaupun mereka di daerah terpencil, walaupun internet susah dan lain-lain, itu adalah prerogatifnya pemda sejak Januari," kata Nadiem.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Heran Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia Negara Dapat Mobil

Nasional
Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Nasional
Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Nasional
KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

Nasional
Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Nasional
Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Nasional
Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Nasional
Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Nasional
Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Nasional
Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Nasional
Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Nasional
MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

Nasional
Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Nasional
Kejagung Lelang 16 Kapal Sitaan dari Heru Hidayat dalam Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Lelang 16 Kapal Sitaan dari Heru Hidayat dalam Kasus Korupsi Asabri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X